Anggota DPR Gerebek Tempat Karaoke dan Ancam Interpelasi Wali Kota Padang

PADANG, KOMPAS.com - Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Andre Rosiade bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang, Sumatera Barat, menggerebek sejumlah tempat karaoke tanpa izin di daerah itu, Minggu (22/12/2019) dini hari.

Dalam aksi itu, Andre yang juga didampingi Ketua DPRD Padang Syafrial Kani, anggota DPRD Padang dan anggota DPRD Sumbar dari daerah pemilihan Kota Padang menemukan tempat karaoke yang tidak berizin dan buka hingga dini hari.

Selain itu, Satpol PP Padang juga mengamankan empat wanita malam yang bekerja di tempat hiburan malam itu tanpa memiliki identitas dan sejumlah minuman keras.

"Sangat disayangkan, kita masih menemukan wanita malam, minuman keras dan tempat hiburan malam tanpa izin," kata Andre di sela-sela penggerebekan di sejumlah titik di Kota Padang.

Baca juga: Razia di Rutan Kebonwaru Bandung, Petugas Temukan Ponsel hingga Antena TV

Andre mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan ada 31 tempat hiburan malam berupa tempat karaoke di Kota Padang, namun hanya 12 yang berizin.

"Sementara sisanya 19 lainnya tanpa izin dan ironisnya juga menjual minuman keras tanpa izin. Ini yang kita temukan," kata Andre.

Andre sangat menyayangkan kondisi itu karena Kota Padang dipimpin Wali Kota Mahyeldi yang merupakan seorang buya atau ulama.

"Ini yang sangat kita sayangkan. Padang dipimpin seorang buya, tapi ke mana dia? Tempat hiburan malam ini sudah bertahun-tahun beroperasi dan meresahkan masyarakat," kata Andre.

Politisi Partai Gerindra itu meminta fraksi Gerindra di DPRD Padang untuk menjalankan kewenangannya untuk mempertanyakan kepada wali kota Padang.

"Saya dorong fraksi Gerindra DPRD Padang untuk mempertanyakannya. Coba panggil, kalau tidak mau bisa gunakan hak interpelasi," kata Andre.

Baca juga: Gerebek Tempat Karaoke, Polisi Temukan Pasangan Mesum

Sementara itu, Ketua DPRD Padang Syafrial Kani yang berasal dari Gerindra mengatakan, pihaknya akan melakukan rapat dengan anggota DPRD Padang dari Fraksi Gerindra untuk membahas persoalan tersebut.

"Kita akan rapat Senin depan untuk membahas persoalan ini. Bagaimana mekanisme kita mempertanyakan persoalan itu akan kita bahas bersama," kata Syafrial Kani.