Kaleidoskop 2019, Polemik Risma dan Anies Baswedan soal Sampah

JAKARTA, KOMPAS.com - Persoalan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah pernah menjadi sorotan pada pertengahan 2019.

Puncaknya, saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengomentari wacana keterlibatan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk mengelola sampah Ibu Kota.

Anies terkesan menolak pelibatan Risma.

Menurut dia, persoalan sampah di Jakarta akan diurus oleh Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI.

Anies menyampaikan itu untuk menanggapi pernyataan anggota DPRD DKI Jakarta Bestari Barus yang menyebut, ingin memboyong Risma untuk menyelesaikan persoalan sampah Jakarta.

"Kita apresiasi pada perhatian dan lain-lain. Kemudian, biarlah Jakarta diurus oleh DPRD Jakarta, oleh Pemprov Jakarta. Jadi, Pak Bestari itu mungkin lagi siap-siap mau pensiun," ujar Anies di Taman Suropati, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2019).

Baca juga: Penjelasan Risma soal Duduk Perkara Pengelolaan Sampah yang Berujung Komentar Anies Baswedan

Awal mula

Polemik bermula saat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, melakukan kunjungan kerja ke Surabaya, Senin (29/7/2019).

Bapemperda yang diwakili Bestari Barus, diterima langsung oleh Risma.

Dalam pertemuan itu, Bestari menyebut anggaran pengelolaan sampah di Jakarta mencapai Rp 3,7 triliun.

Saat itu, Risma kaget mendengar nilai yang cukup besar. Sebab, Risma menyampaikan bahwa anggaran pengelolaan sampah di Surabaya hanya Rp 30 miliar.

Kepada Kompas.com, Risma mengakui bahwa pembahasan diawali dengan pertanyaan seputar nilai anggaran pengelolaan sampah di Surabaya.

“Konteksnya begini, ditanya berapa biaya operasional? Nah kalau biaya operasional segitu,” ujar Risma saat diwawancarai di Menara Kompas, Jakarta, Rabu.

Selanjutnya, menurut Risma, Bestari menanyakan, apakah anggaran di Surabaya itu termasuk biaya tipping fee, atau biaya kepada pengelola.

Risma kemudian menjelaskan bahwa tipping fee diterapkan di Surabaya, karena pemerintah daerah melibatkan kontraktor yang sudah dikontrak selama 20 tahun.

“Karena kami enggak punya uang, kontrak dengan investor (kontraktor) itu 20 tahun. Nah, setiap tahun, kami membayar sesuai dengan jumlah sampah yang masuk ke TPA,” kata Risma.

Menurut Risma, dia menjelaskan bahwa jika memiliki APBD yang besar seperti yang dimiliki DKI, maka tidak perlu ada biaya tipping fee. Sebab, pengelolaan sampah dapat dikelola dan dibiayai sendiri oleh pemerintah daerah.

Tak bermaksud menyindir

Saat ditanya mengenai polemik yang muncul, Risma memastikan bahwa ucapan maupun reaksinya saat pembahasan itu sama sekali tidak berniat untuk menyindir atau menyinggung siapapun.

Risma bahkan menolak disebut dirinya berinisiatif memberi masukan atau saran kepada Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Risma, konteks ucapannya pada saat itu adalah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Bestari dan kawan-kawan.

“Saya ditanya waktu itu. Untuk apa juga aku nyindir-nyindir, untuk apa sih? Aku juga enggak kepingin kok,” kata Risma.

Demi masyarakat

Menurut Risma, dia kemudian menyarankan agar pengelolaan sampah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang jumlahnya cukup besar.

Bahkan, menurut Risma, pengelolaan sampah di DKI bisa lebih cepat, karena didukung sumber daya anggaran yang besar.

Risma mengatakan, tak mungkin dia memberikan saran, apabila dia memiliki kepentingan tertentu.

Apalagi jika bermaksud untuk menandingi pihak lain dalam mengelola sampah.

“Aku diam saja bisa, tapi kan ini menyangkut kesehatan orang. Kalau aku punya ilmu, aku juga dosa kan kalau aku diam saja, iya kan?” kata Risma.

Risma mengakui bahwa dalam pertemuan dengan DPRD DKI, dia juga diminta untuk sewaktu-waktu membantu DKI dalam mengatasi persoalan sampah.

Menurut Risma, saat itu dia memang menyatakan bersedia. Namun, menurut Risma, lagi-lagi permintaan itu dia setujui demi mengedepankan kepentingan masyarakat.