Ini Cara Pemerintah agar Tak Lagi Impor Garam

GRESIK, KOMPAS.com - Impor garam yang masih tinggi membuat para pemangku kebijakan melakukan berbagai macam terobosan.

Salah satunya dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerjasama dengan PT Garam (Persero).

Keduanya bekerjasama menerapkan alat bantu pengolahan pemurnian di pabrik PT Garam yang ada di Gresik, Jawa Timur.

Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) yang juga Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro mengatakan, dengan penggunaan alat pengolahan ini, ia optimistis akan mampu secara perlahan meminimalisasi kebutuhan akan garam impor di Indonesia.

"Ini tahapan pertama kita, berupaya mengurangi kebutuhan impor akan garam industri," ujar Bambang, di sela agenda komisioning pilot project garam industri terintegrasi di pabrik PT Garam Gresik, Jumat (20/12/2019).

Baca juga: Menteri KKP: Indonesia Impor Garam karena Terpaksa

Bambang menjelaskan, selama ini memang banyak pertanyaan terkait banyaknya garam yang dihasilkan oleh para petani.

Namun, tetap saja garam impor masih banyak ditemukan untuk mencukupi kebutuhan industri di Indonesia.

Hal tersebut tidak lain karena kandungan natrium chloride (NaCl) garam yang dihasilkan oleh para petani masih rendah.

Sehingga belum mencukupi untuk langsung digunakan oleh industri yang membutuhkan. Ini perlu pengolahan lebih lanjut.

"Selama ini kebutuhan garam industri banyak diimpor, karena garam industri membutuhkan kualitas NaCl yang tinggi, yang selama ini tidak bisa dipenuhi oleh garam rakyat. Sehingga yang terjadi di lapangan adalah garam rakyat panen tetapi harga jatuh, pada saat yang sama ada garam impor yang beredar," jelasnya.

Bambang mengakui, hal itu tentunya akan menimbulkan permasalahan secara sosial.

Dengan mesin yang didesain oleh BPPT ini, garam rakyat yang tadinya NaCl-nya rendah bisa dibeli oleh PT Garam, karena bisa menaikkan kadar NaCl.

Bambang menyebut, setidaknya diperlukan kadar NaCl mencapai 97 persen agar garam tersebut dapat diserap oleh industri.

Sedangkan garam yang dihasilkan oleh para petani kebanyakan memiliki kadar NaCl sekitar 88 persen saja.

Kepala BPPT Hammam Riza menambahkan, langkah kerjasama yang dilakukan bersama PT Garam kali ini setidaknya akan mampu membantu mengurangi ketergantungan Indonesia akan garam impor.

Hingga 2018, impor garam sekitar 2,7 juta ton.

"Pilot project ini memiliki skala produksi hingga 40.000 ton per tahun. Semoga akan membantu menyejahterahkan petani garam dengan turut andil memberikan nilai jual lebih baik. Serta pelan-pelan mengurangi ketergantungan kita akan garam impor," kata Hammam.

Baca juga: BPBD Kalbar Semai 1,6 Ton Garam di Udara untuk Ciptakan Hujan Buatan

Ia pun mengakui garam konsumsi sekitar 2 juta ton per tahun sudah dapat dipenuhi dengan produksi dalam negeri.

Sementara untuk keperluan garam industri, sepenuhnya masih bergantung dari impor.