Bawaslu Jabar Nilai Pilkada Langsung Masih Efektif, tapi...

Kompas.com - 19/12/2019, 19:59 WIB
Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan saat ditemui dalam kegiatan Evaluasi Pengawasan Pemilihan Umum Pemilu 2019 di El Royal Hotel, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Kamis (7/11/2019). KOMPAS.com/DENDI RAMDHANIKetua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan saat ditemui dalam kegiatan Evaluasi Pengawasan Pemilihan Umum Pemilu 2019 di El Royal Hotel, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Kamis (7/11/2019).

BANDUNG, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat ( Bawaslu Jabar) menemukan fenomena di masyarakat yang mulai meragukan pilkada langsung.

Fenomena tersebut jadi tantangan bagi penyelenggaraan pilkada 2020

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Jawa Barat Abdullah Dahlan di Hotel Papandayan, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Kamis (19/12/2019).

"Tantangan untuk Pilkada 2020 adalah mulai muncul wacana meragukan proses pilkada secara langsung. Ada arah mengembalikan ke DPR, ada yang melakukan catatan kritis yang menilai pilkada langsung tidak efektif," kata Abdullah. 

Meski demikian, Bawaslu Jawa Barat secara institusi masih menganggap proses pemilu melalui Pilkada langsung adalah cara yang efektif.

Namun, dalam proses penyelenggaraan pilkada langsung banyak yang harus dibenahi.

"Secara institusi kelembagaan bawaslu menilai bahwa pemilu secara langsung ini masih efektif tentu dengan beberapa catatan," lanjut Abdullah.

Baca juga: Kemendagri Ingatkan Tiga Ancaman Kerawanan Pilkada 2020

Kecurangan di pilkada langsung

Selain menekan sampai habis angka kecurangan seperi praktik politik uang dan praktik politik transaksional, lembaga penyelenggara pemilu juga perlu dibenahi.

"Bahkan tidak menutup kemungkinan fraud yang dilakukan penyelenggara, misalnya, manipulasi dalam proses rekap atau kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara sendiri. Oleh karena itu, penataan untuk perbaikan itu penting untuk dilakukan," tuturnya.

Untuk itu, Bawaslu kerap mengumpulkan seluruh stakeholder yang berkepentingan dalam pemilu.

Tujuannya tidak lain adalah untuk menjaga bersama-sama proses pilkada yang akan digelar di delapan kabupaten-kota di Jawa Barat.

"Bawaslu ingin mengawal Pilkada agar taat kepada undang-undang di seluruh tahapan, dan kontestasi yang dibangun adalah kontestasi yang fair, jujur, dan adil," ucapnya.

Baca juga: Bawaslu Jabar Kini Tangani 13 Kasus Politik Uang

Kader pengawas pemilu

Di samping itu, langkah-langkah yang sudah dilakukan Bawaslu untuk menunjukan bahwa pemilu secara langsung masih efektif, diantaranya dengan membuat sekolah kader tempat masyarakat ditempa materi selama lima hari untuk menjadi kader pengawas pemilu.

"Sekolah kader juga sebagai cara menekan money politics," katanya.

Dari semua langkah itu, Bawaslu ingin evaluasi dari pemilu yang sudah dilaksanakan menjadi catatan bahwa empat fungsi Bawaslu harus ditingkatkan kembali.

"Kita ingin agar desain pemilu kita lebih baik di Pilkada 2020," katanya.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Pilkada Langsung Rawan Politik Uang, Memang Pilkada oleh DPRD Tidak?



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

16.909 Guru dan Tenaga Kependidikan di DIY Bakal Divaksin Covid-19 Tahap 2

16.909 Guru dan Tenaga Kependidikan di DIY Bakal Divaksin Covid-19 Tahap 2

Regional
DPRD Sumbar Minta BPK Audit Dana Penanganan Covid-19 Rp 49 Miliar

DPRD Sumbar Minta BPK Audit Dana Penanganan Covid-19 Rp 49 Miliar

Regional
Relokasi Korban Longsor Nganjuk Harus Pertimbangkan Aspek Sosial-Budaya

Relokasi Korban Longsor Nganjuk Harus Pertimbangkan Aspek Sosial-Budaya

Regional
BCA Bantah Laporkan Ardi Soal Kasus Salah Transfer Rp 51 Juta: Itu Mantan Karyawan

BCA Bantah Laporkan Ardi Soal Kasus Salah Transfer Rp 51 Juta: Itu Mantan Karyawan

Regional
Asal-usul Tegal, dari Pelaut Portugis hingga Cerita Ki Gede Sebayu

Asal-usul Tegal, dari Pelaut Portugis hingga Cerita Ki Gede Sebayu

Regional
Tradisi Sarapan Para Raja di Keraton Yogyakarta, dari Teh, Susu Cokelat hingga Gudeg

Tradisi Sarapan Para Raja di Keraton Yogyakarta, dari Teh, Susu Cokelat hingga Gudeg

Regional
Hiperaktif, Bocah 9 Tahun Penyandang Disabilitas Diikat ke Pohon dan Dikurung Dalam Rumah

Hiperaktif, Bocah 9 Tahun Penyandang Disabilitas Diikat ke Pohon dan Dikurung Dalam Rumah

Regional
Asal-usul Kue Batang Buruk, Saksi Perjalanan Cinta Sang Putri Kerajaan Bintan

Asal-usul Kue Batang Buruk, Saksi Perjalanan Cinta Sang Putri Kerajaan Bintan

Regional
Pesona Mata Biru dari Siompu

Pesona Mata Biru dari Siompu

Regional
Terduga Pembunuh Pemilik Toko di Blitar Terekam CCTV, Kenakan Hoodie dan Masker

Terduga Pembunuh Pemilik Toko di Blitar Terekam CCTV, Kenakan Hoodie dan Masker

Regional
Gunung Merapi Kembali Keluarkan Awan Panas Guguran, Meluncur hingga 1.000 Meter

Gunung Merapi Kembali Keluarkan Awan Panas Guguran, Meluncur hingga 1.000 Meter

Regional
Imbas Ardi Dipenjara karena Pakai Uang Salah Transfer, Anaknya Tak Bisa Dibawa Berobat

Imbas Ardi Dipenjara karena Pakai Uang Salah Transfer, Anaknya Tak Bisa Dibawa Berobat

Regional
Teriakan “Adikku… Adikku…” Sambut Kedatangan Jenazah Korban Penembakan di Kafe RM Cengkareng

Teriakan “Adikku… Adikku…” Sambut Kedatangan Jenazah Korban Penembakan di Kafe RM Cengkareng

Regional
Bayi 6 Bulan Tinggal Bersama Ibunya di Tahanan, Karutan Lhoksukon Dihubungi Sejumlah Politikus

Bayi 6 Bulan Tinggal Bersama Ibunya di Tahanan, Karutan Lhoksukon Dihubungi Sejumlah Politikus

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 27 Februari 2021

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 27 Februari 2021

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X