Gubernur Sumbar Sering ke Luar Negeri, Gerindra Siapkan Hak Interpelasi

Kompas.com - 19/12/2019, 17:43 WIB
Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade KOMPAS.COM/PERDANA PUTRAKetua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade

PADANG, KOMPAS.com - Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat Andre Rosiade menyorot kunjungan kerja Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno yang dalam tahun ini sudah sampai 12 kali.

Salah satu kunjungan kerja yang paling disorot adalah ketika Irwan berangkat ke luar negeri saat sejumlah daerah di Sumatera Barat dilanda bencana banjir dan longsor.

"Inilah yang kita sorot. Saat daerah dilanda bencana, gubernur malahan pergi ke luar negeri," kata Andre Rosiade di Padang kepada Kompas.com, Kamis (19/12/2019).

Andre mengatakan Pasal 9 Permendagri Nomor 59/2019 tidak memperbolehkan perjalanan dinas ke luar negeri dilakukan saat terjadi bencana.

"Aturan ini sudah dilanggar dan Kemendagri juga sedang menyorot persoalan tersebut," kata Andre.

Baca juga: 2 Kabupaten Sumbar Melarang Perayaan Natal, Dibantah Pemkab hingga Umat Ibadah di Rumah Pribadi

Andre akan meminta Fraksi Gerindra DPRD Sumatera Barat untuk menggunakan hak interpelasi meminta keterangan kepada gubernur terkait kunjungannya ke luar negeri.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sabtu depan saya akan rapat dengan fraksi Gerindra DPRD Sumbar. Langsung dilakukan penggalangan tanda tangan anggota fraksi," kata Andre.

Sebagai informasi, hak interpelasi adalah hak anggota dewan untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat.

Andre mengatakan sudah berkoordinasi dengan sejumlah ketua partai di Sumatera Barat untuk mendukung hak interpelasi itu.

Baca juga: Banjir di Sumbar, 327 Rumah Warga Tergenang, Satu Bocah Tewas

Sementara Ketua Fraksi PDI-PKB DPRD Sumatera Barat Albert Hendra Lukman mengakui kunjungan gubernur Sumbar ke luar negeri perlu dievaluasi dan diminta penjelasannya.

"Meminta penjelasan itu tidak mutlak melalui interpelasi, tapi bisa dengan rapat pimpinan. Jika tidak dilakukan gubernur maka kita setuju dilakukan interpelasi," kata Albert.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Regional
Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Regional
Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Regional
Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Regional
Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Regional
Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Regional
Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Regional
25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Regional
Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Regional
Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Regional
Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Regional
Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Regional
Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X