Dengan Program "Bangga Papua", Warga Pedalaman Punya NIK, Bisa Beternak, dan Perbaiki Gizi Anak

JAYAPURA, KOMPAS.com -  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua sejak 2018  meluncurkan program Bangun Generasi dan Keluarga (Bangga) Papua Sejahtera.

Program ini bertujuan untuk menjawab permasalahan gizi buruk dan kesehatan anak di Provinsi Papua.

Sejak 2018, Pemprov Papua baru menjalankan program tersebut di Tiga kabupaten yang ditetapkan sebagai pilot project, yaitu di Kabupaten Paniai, Asmat dan Lanny Jaya.

Khusus di Paniai, pelaksanaan program tersebut ditangani oleh pemerintah daerah setempat yang kemudian membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) yang didalamnya terdiri dari perwakilan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Baca juga: 4 Pemda di Papua Tanda Tangani Kesiapan Penyelenggaraan PON XX

Ketua SEKBER Paniai, Eliezer Yogi sebagai pelaksana program BANGGA di Kabupaten Paniai mengungkapkan bahwa untuk menjalankan program tersebut, mereka harus turun langsung ke kampung-kampung.

Tidak hanya kampung yang bisa dijangkau menggunakan moda transportasi darat, tetapi juga titik-titik yang hanya bisa dicapai melalui jalur udara.

"Kampung terjauh harus ditempuh dengan memakai helikopter, seperti di Distrik Baya Biru, Siriwo, Dogomo, dan lainnya," ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Rabu (12/12/2019).

Bangga Papua sendiri merupakan program perlindungan sosial kepada anak-anak orang asli Papua yang berusia di bawah 4 tahun.

Baca juga: Gubernur Papua Beri Tantangan kepada 317 Kepala SMA yang Baru Dilantik

Perbaikan gizi anak

Setiap bulannya, tiap anak akan mendapatkan bantuan transfer dana sebesar Rp 200.000 yang diharapkan dapat digunakan oleh Ibu/Wali yang mewakili anak sebagai Penerima Manfaat untuk dapat dibelanjakan kebetuhan anak dalam rangka memperbaiki gizi anak dan meningkatkan kesehatan anak.

Pola pembayaran Bangga Papua pada 2018 dilakukan setahun satu kali, artinya tiap penerima manfaat akan menerima Rp 2,4 juta, sedangkan 2019 dilakukan dua kali pembayaran.

Eliezer mencontohkan, untuk menyalurkan ke Distrik Siriwo yang junlah penerima manfaatnya sekitar 250 jiwa atau total Rp 300 juta/6 bulan, dibutuhkan biaya transportasi Rp 96 juta untuk menyewa helikopter dari Kabupaten Nabire.

Baca juga: BNN: Ladang Ganja di Papua Tersebar di 3 Kabupaten

Manfaat Bangga Papua

Hanya saja dengan program tersebut, dampak singkat sudah mulai terlihat dari berbagai aspek.

Eliezer menyebut dari sekitar 130 ribu warga Paniai, 95 persen belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Namun untuk menjadi penerima manfaat Bangga Papua, mereka harus memiliki NIK.

Karenanya pembentukan Sekber yang didalamnya teridir dari beberapa OPD sehingga antar dinas bisa saling mendukung.