Pernah Ada Kasus Korupsi, Tasikmalaya Tetap Dapat Bantuan Keuangan Tertinggi di Jabar

BANDUNG, KOMPAS.com - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran Yogi Suparyogi menyoroti bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Jabar tahun 2020.

Salah satu yang jadi sorotan adalah adanya disparitas pembagian bantuan keuangan yang sangat jauh.

Kabupaten Tasikmalaya mendapat lebih dari Rp 744 miliar yang menjadikan daerah asal Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum tersebut sebagai wilayah dengan bankeu tertinggi di Jabar. Sementara bankeu terendah didapat Kota Banjar yang hanya mendapat Rp 58 miliar.

Yogi menilai, bankeu untuk Kabupaten Tasikmalaya jauh lebih besar dibandingkan Kabupaten Pangandaran yang mendapat Rp 596 miliar.

Ia menyebut, bankeu untuk Pangandaran cukup rasional jika mengingat tingginya atensi Pemprov Jabar dalam rencana pengembangan objek wisata.

"Itu mencurigakan. Kalau Pangandaran biasa saja dan lazim karena proyeknya banyak. Kalau Tasik sebesar itu, jelas jadi pertanyaan," kata Yogi saat dihubungi via telepon seluler, Selasa (10/12/2019).

Baca juga: Kasus Korupsi Dana Hibah, Sekda Tasikmalaya Didakwa 20 Tahun Penjara

Yogi mengaku heran lantaran tak banyak program strategis di Kabupaten Tasikmalaya yang didengungkan. Hal tersebut, kata Yogi, menjadi riskan mengingat di Kabupaten Tasikmalaya baru saja dirundung perkara dugaan korupsi dana hibah dan bansos yang melibatkan pejabat daerah.

"Korelasinya ke sana Sekda kan sempat bermasalah, sempat menyangkut nama Pak Wagub, ini harus hati-hati lagi," kata dia.

Jika mengacu pada indkes pembangunan manusia atau tingkat kemiskinan, Yogi menanggap masih banyak daerah di Jabar yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi.

Sementara jika dikaitkan pada program batiniah, menurut Yogi, sangat sulit untuk diukur. Karena itu, Yogi memandang besar peran Wakil Gubernur Jabar dalam pemberian bantuan keuangan ke daerah asalnya.

"Saya surprise Tasik dapat proporsi besar, kalau program batin, religiusitas kan gak bisa diukur. Tasik juga gak terlalu miskin-miskin amat, di Ciamis juga banyak. Jadi saya yakin perannya (Uu) besar," tuturnya.

Sebab itu, Yogi berharap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberi pengawasan lebih terhadap penggunaan dana bantuan keuangan.

"Menurut saya bankeu inu jangan hit and run, jangan hanya dikasih Pemkab yang bangun. Jadi menurut saya Pak Emil harus memperhatikan pengawasan jangan sampai kasus bansos terulang," jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat Taufik Budi Budi Santoso mengatakan ada beberapa pertimbangan yang membuat Tasikmalaya mendapat porsi bantuan keuangan lebih besar dari daerah lain.

Antara lain, urutan pertama daerah dengan kawasan lindung tertinggi (65 persen) dan indeks pembangunan manusia terendah kedua di Jabar.

"Urutan keempat daerah dengan rumah tangga miskin (RTM) tertinggi di Jabar, urutan kelima daerah dengan luas terbesar di Jabar. Urutan kelima daerah dengan capaian PAD terendah di Jabar," kata Taufik melalui pesan singkat, Selasa (10/12/2019).

Baca juga: Pengusaha Pertanyakan Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan oleh Wagub Jabar

Taufik pun tak menjawab saat ditanya seberapa besar peran Uu Ruzhanul Ulum dalam pembagian bantuan keuangan tersebut.