Terbaik soal Pencegahan Korupsi, Ini yang Dilakukan Pemkab Lamongan

LAMONGAN, KOMPAS.com - Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, mendapat penghargaan terkait capaian implementasi pencegahan korupsi.

Penghargaan ini diberikan bersamaan dengan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Senin (9/12/2019).

Penghargaan diberikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan langsung diterima oleh Bupati Lamongan Fadeli.

Apresiasi ini didasarkan pada rencana aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang merupakan program dari KPK.

"Apresiasi ini tentunya akan menjadi pelecut motivasi kami beserta seluruh jajaran untuk terus berpacu dan bersemangat dalam pencegahan korupsi, dalam mewujudkan pelayanan prima," ujar Fadeli dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin.

Baca juga: Warga Ngawi Diminta Tak Gunakan Air Bengawan Solo untuk Mandi dan Mencuci

Penghargaan pada tahun ini juga menunjukkan konsistensi Pemkab Lamongan dalam melaksanakan berbagai rekomendasi dan supervisi dari KPK.

Sebab, pada tahun lalu, Pemkab Lamongan juga dinobatkan menjadi yang terbaik di tingkat nasional.

Fadeli menambahkan, Pemkab Lamongan bisa menjadi terbaik nasional dalam pencegahan korupsi, karena didukung oleh pemenuhan secara sungguh-sungguh delapan indikator rencana aksi pencegahan korupsi yang telah dilakukan.

Masing-masing indikator tersebut yakni terkait perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan terpadu satu pintu.

Kemudian, indikator kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Selain itu, ada indikator manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset, serta indikator tata kelola dana desa.

“Kami tidak hanya sekadar memenuhi kelengkapan administrasinya saja, tapi juga mengimplementasikannya,” kata Fadeli.

Implementasi tersebut di antaranya memasang alat pencatat transaksi di sejumlah obyek pajak, dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Selain Pemkab Lamongan, penghargaan serupa juga diserahkan Wakil Presiden kepada Pemprov Jawa Tengah, Kalimantan Utara dan Banten.

Kemudian ada pula Pemkab Boyolali dan Banggai, serta Pemkot Gorontalo, Jambi, dan juga Pemkot Balikpapan.