Ridwan Kamil Siapkan Aturan Baru Soal Kawasan Bandung Utara

Kompas.com - 09/12/2019, 12:44 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat ditemui usai prosesi penanaman pohon di kawasan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Senin (9/12/2019). KOMPAS.COM/DENDI RAMDHANIGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat ditemui usai prosesi penanaman pohon di kawasan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Senin (9/12/2019).

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku tengah mempersiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) baru yang mengatur Kawasan Bandung Utara (KBU).

Ia menyebut, mulai tahun depan, segala pembangunan di KBU yang tak mendapat rekomendasi gubernur dinyatakan batal secara hukum.

Menurut dia, selama ini, rekomendasi gubernur untuk KBU kerap ditafsir keliru. Banyak yang menganggap, rekomendasi gubernur hanya bersifat masukan.

Baca juga: Ridwan Kamil: Harus Ada Regulasi untuk Skuter Listrik

"Di KBU Pergub sedang disiapkan insya Allah awal tahun depan selesai untuk mengurangi tafsir-tafsir yang keliru selama ini terkait pengendalian KBU. Tahun depan Pergub tentang KBU akan lahir untuk memastikan rekomendasi sebagai syarat. Barang siapa yang menerbitkan izin tanpa rekomendasi batal secara hukum," tegas Emil, sapaan akrabnya dalam acara penanaman pohon di kawasan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Senin (9/12/2019).

Pergub baru juga akan mempertegas proses penindakan. Ia akan melibatkan TNI, Polri, dan Kejaksaan untuk ikut menindak pelanggar di KBU.

Ia berharap pelibatan para penegak hukum bisa memperkuat program perbaikan lahan kritis.

"Dengan Kodam kami siap bahwa KBU bagian dari DAS Citarum sehingga penegakan hukumnya nanti tidak hanya Satpol PP saja, tapi melibatkan TNI, Polri dan Kejaksaan. Mudah-mudahan komitmen-komitmen ini bisa diapresiasi bahwa kami bekerja untuk memulihkan lagi lahan-lahan kritis di seluruh Jabar dengan simbolisasi di KBU. Mudah-mudahan bisa dipelihara," papar dia.

Baca juga: Ridwan Kamil Sarankan Tiap Masjid Miliki Tim Medsos

Ia juga membuka kemungkinan adanya moratorium Kawasan Bandung Utara. Saat ini, ia masih mengkaji wacana tersebut.

Ia berharap, semua aturan baru yang ia lahirkan bisa mengakomodir rasa keadilan bagi semua pihak.

"Wacana moratorium dibahas tapi kan KBU itu ada zonasinya, zonasinya melintas sampai ke Jalan Setiabudi, Jalan Dago, mana yang boleh dan tidak boleh moratorium. Kami akan pilah-pilah supaya hukum harus adil kepada yang kami maksudkan itu berfungsi dan kepada yang tidak ada masalah juga jangan dirugikan," ujar dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Dalang Jenggleng, Gunakan Cara Abnormal hingga Kuis Berhadiah

Kisah Dalang Jenggleng, Gunakan Cara Abnormal hingga Kuis Berhadiah

Regional
Ini Sosok di Balik Heboh Pasutri di Cianjur Bayar Persalinan Pakai Uang Koin

Ini Sosok di Balik Heboh Pasutri di Cianjur Bayar Persalinan Pakai Uang Koin

Regional
Reklamasi Laut di Bangka, Ada Sarang untuk Cumi Bertelur

Reklamasi Laut di Bangka, Ada Sarang untuk Cumi Bertelur

Regional
Polisi Bisa Identifikasi Kerangka Manusia di Rumah Kosong Bandung, Asal...

Polisi Bisa Identifikasi Kerangka Manusia di Rumah Kosong Bandung, Asal...

Regional
Kerangka Manusia Ditemukan Duduk di Sofa, Tetangga: Harusnya Ada Lalat dan Bau

Kerangka Manusia Ditemukan Duduk di Sofa, Tetangga: Harusnya Ada Lalat dan Bau

Regional
Melacak Jejak Pembalakan Liar Hutan Lindung Sendiki yang Mulai Gundul

Melacak Jejak Pembalakan Liar Hutan Lindung Sendiki yang Mulai Gundul

Regional
PHRI Manggarai Barat Dukung Rencana Jokowi soal G20 di Labuan Bajo

PHRI Manggarai Barat Dukung Rencana Jokowi soal G20 di Labuan Bajo

Regional
Cerita Ganjar Soal Deklarasi Keraton Agung Sejagat: Kena Hukum Alam Kalau Tak Dukung, Wah, Ini Nakut-Nakutin

Cerita Ganjar Soal Deklarasi Keraton Agung Sejagat: Kena Hukum Alam Kalau Tak Dukung, Wah, Ini Nakut-Nakutin

Regional
Jokowi Akan Serahkan 2.500 Sertifikat Tanah untuk Warga Manggarai Barat

Jokowi Akan Serahkan 2.500 Sertifikat Tanah untuk Warga Manggarai Barat

Regional
2 Pekan Tak Hujan, Lahan Padi di Jember Retak karena Kekeringan

2 Pekan Tak Hujan, Lahan Padi di Jember Retak karena Kekeringan

Regional
29 Pemuda Satu Kampung Diamankan Polisi, 19 Orang Positif Narkoba dan 10 Orang Beli Sabu

29 Pemuda Satu Kampung Diamankan Polisi, 19 Orang Positif Narkoba dan 10 Orang Beli Sabu

Regional
Wali Kota Hendi Berikan Penghargaan kepada 2 Dalang Wayang Potehi

Wali Kota Hendi Berikan Penghargaan kepada 2 Dalang Wayang Potehi

Regional
Situs PN Kepanjen Diretas, Isinya Protes Kasus Pelajar yang Bunuh Begal

Situs PN Kepanjen Diretas, Isinya Protes Kasus Pelajar yang Bunuh Begal

Regional
BKSDA Terima Owa Langka dari Warga, Pemilik Mengaku Tidak Tega

BKSDA Terima Owa Langka dari Warga, Pemilik Mengaku Tidak Tega

Regional
Ada Temuan BPK, Program Kartu Jombang Sehat Perlu Perbaikan Regulasi

Ada Temuan BPK, Program Kartu Jombang Sehat Perlu Perbaikan Regulasi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X