KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meletakkan batu pertama pembangunan Museum Hak Asasi Manusia (HAM) Munir di Kota Batu, Jawa Timur, Minggu (8/12), bertepatan dengan hari ulang tahun pegiat HAM, Munir Said Thalib.
Saat menyampaikan sambutannya, Khofifah berharap museum menjadi ruang belajar dan proses literasi mengenai HAM.
Istri mendiang Munir, Suciwati, sepakat. Menurutnya, selain mengingatkan bahwa pelanggaran HAM masih terjadi dan menimpa siapa saja, Museum HAM juga menampilkan sejarah, hak asasi anak, dan ruang untuk bermain bertema HAM.
"Bersama anak-anak dan guru bisa mengenalkan HAM," katanya dilansir dari BBC Indonesia.
Nantinya museum ini berkonsep ramah untuk masyarakat berkebutuhan khusus, dan ramah lingkungan. Proses pembangunan diperkirakan selama setahun.
Rancang bangun museum didesain arsitek Achmad Tardiyana. Ia memenangkan sayembara desain arsitektur yang diselenggarakan Yayasan Omah Munir.
Untuk mendirikan satu-satunya museum HAM di Indonesia ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,2 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.
Baca juga: Pembangunan Museum HAM Munir, Apa Saja PR Penegakan HAM di Indonesia?
Dalam perkembangannya, menurut Khofifah, anggaran itu diprediksi kurang untuk memenuhi seluruh pembangunan museum yang direncanakan akan dibangun setinggi tiga lantai. Sehingga keperluan dana membengkak sampai Rp10 miliar.
"Saya baru dapat kabar ternyata ada beberapa maksimalisasi ruang dan seterusnya. Ya nanti kita bahas kurangnya," kata Khofifah.
Acara peletakan batu pertama Museum HAM Munir itu dihadiri Wakil Wali Kota Batu Santoso, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik, Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, dan istri mendiang Munir, Suciwati.
Baca juga: Museum HAM Munir Dibangun dengan Konsep Pepeling yang Ramah Disabilitas dan Lingkungan
Tuntaskan Kasus Munir
Dia yakin kasus yang telah mencapai 15 tahun ini mampu diselesaikan jika Presiden Jokowi memiliki kemauan.
Presiden Jokowi, katanya, pernah berjanji menuntaskan kasus Munir saat awal menjadi presiden.
Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mendorong Jaksa Agung membawa kembali kasus otak pembunuh Munir bersama terdakwa bekas deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) Muhdi PR ke pengadilan.
"Jika Jokowi sungguh-sungguh sesuai janji Nawacita, kasus Munir termasuk kasus masa lalu dari hari ini," katanya.
Baca juga: Museum HAM Munir akan Didirikan, Anggarannya Capai Rp 10 Miliar
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.