Bahas Perbatasan, Pemkab Bogor Undang Menteri, Anies, Ridwan Kamil, dan 11 Kepala Daerah Lainnya di Jabar

KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat mengundang menteri dan 13 kepala daerah yang ada di Jawa Barat, pada acara Borderline Economic Summit (BES) di Gunung Geulis Bogor pada 12 Desember 2019.

Pertemuan dilakukan untuk membahas perbatasan di Kabupaten Bogor.

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor, Agus Ridhallah mengatakan, BES diinisiasi oleh Pemkab Bogor untuk memecahkan permasalahan di wilayah perbatasan Kabupaten Bogor dengan 10 daerah lain di tiga provinsi.

"Sampai saat ini 80 persen sudah ok, persiapan sudah kita siapkan terutama dari aspek teknis," ujar Agus kepada Antara di Cibinong, Kabupaten Bogor.

Baca juga: Pemkab Bogor Mulai Larang Penggunaan Kantong Plastik pada 17 Agustus 2019

Agus mengatakan, jajaran Kabinet Indonesia Maju yang diundang antara lain Kepala BAPPENAS, Kepala BKPM, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Perhubungan, dan Menteri PUPR.

Sedangkan 13 kepala daerah yang diundang yaitu terdiri dari tiga gubernur dan 10 wali kota dan bupati.

Mereka adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten, kemudian Wali Kota Bogor, Wali Kota Depok, Wali Kota Tangerang Selatan, Wali Kota Bekasi, Bupati Tangerang, Bupati Cianjur, Bupati Sukabumi, Bupati Purwakarta, Bupati Karawang, dan Bupati Lebak.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan, BES sengaja digelar sebagai upaya percepatan pembangunan di wilayah perbatasan.

"Agar akselerasi pembangunan infrastruktur dan laju percepatan ekonomi di daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Bogor bisa cepat tumbuh," kata perempuan yang akrab disapa Ipah itu.

Akan ada delapan isu strategis yang akan dibahas pada forum BES ini, yaitu pembangunan Jalur Poros Timur Tengah (PTT) atau Jalur Puncak Dua, pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (TOD) pada impul LRT, pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (TOD) pada simpul Kereta Api, pembangunan Jalan Khusus Tambang, dan pengembangan Twin Geopark Pongkor-Ciletuh.

Baca juga: Komisi I Dorong Pemkab Bogor Bayar Ganti Rugi Rumah Warga yang Dibongkar Paksa

Dibahas juga penanganan Das Kali Bekasi, penghubung Tol Cimanggis-Cibitung, serta pengendalian banjir di Kawasan Hulu.