KOMPAS.com - Pada tahun 2020, TNI akan melanjutkan pembangunan Trans-Papua yang melewati Nduga. Namun, kata pegiat HAM, rencana itu akan memperburuk konflik karena OPM akan terus mengganggu.
Pengerjaan proyek Trans-Papua jalur Wamena - Mamugu yang melewati Nduga sudah mandek selama setahun menyusul insiden penembakan sejumlah pekerja oleh kelompok bersenjata di Papua akhir tahun lalu.
Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional XVIII Jayapura Osman Marbun mengatakan, proyek itu rencananya akan diteruskan oleh pasukan TNI, khususnya Detasemen Zeni Tempur, tahun depan.
Hal itu diwacanakan karena dua kontraktor pembangunan itu, PT Istaka Karya (Persero) dan PT Brantas Abipraya (Persero), kata Osman, memutuskan mundur dari proyek itu karena situasi keamanan yang ada.
Baca juga: Kronologi TNI Kontak Senjata dengan KKB di Nduga Papua
"Jadi nanti bentuk kontraknya kita ubah. Ya, dengan kondisi sekarang ini kayaknya paling baik memang dikerjakan oleh TNI secara keseluruhan, baik penanganan fisiknya maupun keamanannya," ujarnya.
Namun, wacana itu dikritik oleh Theo Hasegem, Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, yang yakin wacana itu hanya akan memperbesar konflik.
"Itu bukan justru lebih aman, tapi masyarakat justru tidak nyaman. Kalau TNI melakukan pekerjaan itu, OPM (Organisasi Papua Merdeka) pasti akan terus mengganggu. Itu pasti," ujarnya.
Ribuan penduduk Nduga mengungsi ke berbagai daerah di Papua akibat konflik bersenjata yang terjadi dan belum kembali ke rumah mereka hingga kini.
Baca juga: TNI Kontak Senjata dengan KKB di Nduga Papua
"Kita jadi dilema ini. Karena kalau kita tawarkan lagi, kayaknya enggak ada lagi (perusahaan) yang (mau) mengerjakan itu. Itu pendapat saya," ujarnya.
Ia menambahkan, sebelumnya sejumlah warga lokal turut dalam pengerjaan proyek tersebut. Namun, kini kebanyakan dari mereka sudah angkat kaki dari kampung mereka.
"Kalaupun melibatkan masyarakat, masyarakat enggak ada lagi yang bisa diajak kerja sama. Kampung-kampung itu sudah kosong sebagian."
Baca juga: Komnas HAM Dapat Laporan 5 Warga Nduga di Papua Tewas, Diduga Dibunuh Tentara
Osman menambahkan, tiga bulan setelah terjadinya penembakan itu, setidaknya 150 personel TNI sudah dimobilisasi untuk memperbaiki kerusakan di proyek pembangunan.
Sementara sekitar 450 anggota dikerahkan untuk menjaga keamanan.
Kapendam Cenderawasih Kolonel Cpl Eko Daryanto mengatakan, pihaknya belum tahu detail mengenai wacana itu, tetapi siap menjalankannya jika diminta pemerintah pusat.
Baca juga: Kemensos Salurkan Bantuan untuk Pengungsi Nduga dalam 4 Tahap