Rekonstruksi Bangunan di Wamena Akan Libatkan Kontraktor Lokal

JAYAPURA, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jhon Wempi Wetipo mengunjungi Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Kamis (5/12/2019).

Dalam kunjungan tersebut, Wetipo mendatangi Pasar Wouma yang sudah direkonstruksi, STISIP Yapis Wamena dan melakukan pertemuan dengan pengusaha lokal.

Ia memastikan proses rekonstruksi 403 unit ruko akan segera berjalan.

Adapun, pelaksanaannya dilakukan oleh pengusaha lokal yang dikoordinasikan Asosiasi Jasa Konstruksi Nasional (Gapensi).

"Sesuai dengan arahan Pak Presiden dan menteri, kita harapkan keterlibatan pengusaha putra daerah itu agar mereka dapat manfaat dari apa yang dikerjakan PUPR," ujar Wetipo.

Baca juga: Gara-gara Ditegur, Pria di Palembang Bakar Tetangganya

Menurut dia, skema pengerjaan tersebut telah disepakati dalam pertemuan tersebut dan segera dilaporkan kepada Menteri PUPR.

Wetipo memandang, skema yang disepakati tersebut merupakan solusi agar proses rekontruksi cepat dilakukan.

Sebab, Presiden telah menargetkan pengerjaannya rampung pada April 2020.

"Mudah-mudahan mereka (pengusaha asli Papua) bisa bangun dulu. Nanti diaudit yang hasilnya akan menjadi dasar untuk kita bayarkan. Gapensi akan mendiskusikan hal ini, tapi mereka minta kalau bisa ada SPK sementara untuk menjadi dasar mereka bisa bekerja," kata dia.

Saat ini, Pasar Wouma yang sudah dibangun ulang belum dapat difungsikan.

Hal tersebut dikarenakan para pedagang masih belum mau kembali beraktivitas di lokasi tersebut.

"Sesuai janji Presiden, pekerjaan Pasar Wouma dikerjakan tuntas dalam 14 hari. Hanya masyarakat belum bisa gunakan, karena di depan pasar, ruko-ruko yang terbakar itu belum dibangun atau dirapikan, sehingga membuat masyarakat masih trauma," tutur Wetipo.

Sementara itu, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Cornelis Sagrim menjelaskan, rekonstruksi sejumlah bangunan di Wamena belum berjalan karena berbagai sebab.

Menurut dia, sebelumnya proses rekonstruksi belum tahu dikerjakan oleh siapa, karena banyak kerusakan terhadap properti pribadi.

"Setelah ada kunjungan Presiden baru dipastikan oleh Kementerian PUPR dan dilakukan pengusaha lokal," kata Sagrim.