Jusuf Kalla: Kalau Tak Ada UN, Lulus Sekolah Pakai Rumus Dongkrakan...

PADANG, KOMPAS.com - Wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk menghapus Ujian Nasional (UN) direspons mantan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla.

Menurut Jusuf Kalla, UN masih relevan diterapkan karena menjadi tolok ukur kualitas pendidikan di Indonesia.

"UN masih relevan diterapkan," kata Jusuf Kalla usai menerima penganugerahan doktor honoris causa di bidang penjaminan mutu pendidikan dari Universitas Negeri Padang, Kamis (5/12/2019).

Jusuf Kalla mengatakan jika UN dihapuskan maka pendidikan Indonesia akan kembali seperti sebelum tahun 2003 dimana UN belum diberlakukan.

Baca juga: Mendikbud Nadiem: Peninjauan Kembali UN Bukan Sekadar Wacana Hapus-Menghapus

Sistem dongkrakan

Saat itu, tidak ada standar mutu pendidikan nasional karena kelulusan dipakai rumus dongkrakan, sehingga hampir semua peserta didik diluluskan.

Dulu ada sistim Ebtanas yang menerapkan cara nilai ganda dan menaikkan nilai bagi yang kurang di daerah.

"Kalau di Jakarta anak dapat nilai 6, mungkin di Mentawai atau Kendari, atau di kampung saya di Bone dapat 4. Lalu dibikinlah semacam teori dan justifikasi untuk mengkatrol nilai 4 itu menjadi 6," kata Jusuf Kalla.

Angka nilainya jadi sama, tetapi isi dan mutunya berbeda.

Terjadilah standar ganda, yang jelas mengorbankan masa depan karena yang kurang tetap kurang dan tidak bisa bersaing secara nasional.

"Kalau dibebaskan tentu kembali ke sebelum tahun 2003," kata Jusuf Kalla.

Baca juga: Wapres Tak Masalah UN Ditiadakan, asal...

Perlu evaluasi UN

Menurut JK,  UN memang harus dievaluasi setiap tahunnya, namun yang harus diperbaiki itu adalah hasil pendidikannya.

"Hasil pendidikannya yang harus dievaluasi," kata JK. 

"Sekarang saja seketat itu hasil pendidikan kita masih kalah dari negara lain, apalagi kalau dibebaskan," lanjut  JK.

Jusuf Kalla baru saja mendapat anugerah doktor honoris causa dari UNP atas jasa-jasanya dalam bidang penjaminan mutu pendidikan.

Salah satunya adalah dalam mengawal dan menggagas pelaksanaan UN yang dimulai sejak 2003 lalu.

Baca juga: Mendikbud Nadiem Makarim Pastikan UN 2020 Masih Akan Berjalan

Ma'ruf Amin tak masalah UN dihapus

Sebelumnya diberitakan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin tak mempermasalahkan bila Ujian Nasional (UN) dihapuskan.

Namun, ia meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencari penggantinya.

Sebab, kata Ma'ruf, pemerintah tetap memerlukan acuan untuk mengetahui kualitas pendidikan nasional. Selama ini, pemerintah menggunakan nilai UN sebagai acuan.