Peringkat Indonesia di PISA Jeblok, Komisi X Minta Pemerintah Bikin Langkah Terobosan

BANDUNG, KOMPAS.com- Peringkat Indonesia dalam tes  Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 jeblok.

Hal tersebut, menurut Komisi X DPR RI, menjadi indikasi bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi pada sektor pendidikan di tanah air.

PISA merupakan test standar global yang diselenggarakan oleh The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Baca juga: Ayo Bergerak, Lakukan 6 Hal Ini agar Indonesia Tidak Lagi Jadi Anak Bawang PISA 

Ke-10 besar negara yang mempunyai siswa dengan kemampuan rata-rata terbaik adalah China, Singapura, Macau, Hongkong, Estonia, Kanada, Finlandia, Irlandia, Korea Selatan, dan Polandia. 

Indonesia secara global berada di peringkat 75 dari 80 negara yang berpartisipasi dalam tes tersebut.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, pihaknya akan mendorong pemerintah untuk membuat langkah terobosan dalam hal meningkatkan kemampuan siswa pada bidang matematika, ilmu alam, dan pemahaman bacaan.

“Peringkat Indonesia yang menempati posisi 75 dari 80 negara (PISA) menjadi indikator jika kemampuan rata-rata siswa kita dalam bidang matematika, ilmu alam, dan cara memahami bahan bacaan masih jauh tertinggal dibandingkan para siswa di banyak negara lain,” ujar Huda, Rabu (4/12/2019).

Peringkat Indonesia yang berada di bawah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand untuk level Asia Tenggara juga menjadi perhatian Komisi X DPR RI.

Huda mengatakan, besar kemungkinan negara Asia Tenggara lainnya lebih baik di sektor pendidikan.

Sementara, lanjut Huda, persoalan pendidikan di Indonesia terbilang sangat kompleks baik pada aspek pemerataan akses pendidikan, kompetensi guru, distribusi anggaran, hingga keterbatasan sarana dan prasana.

Meski demikian, Huda mengatakan, berbagai persoalan tersebut tidak boleh menjadi penghalang untuk menghadirkan Pendidikan berkualitas di tanah air.

“Di sini dibutuhkan terobosan apakah dalam metode pendidikan melalui perubahan kurikulum, penyederhanaan regulasi, atau penambahan alokasi anggaran,” jelasnya.

Baca juga: Skor PISA Terbaru Indonesia, Ini 5 PR Besar Pendidikan pada Era Nadiem Makarim

Lebih lanjut, politisi PKB ini mengatakan, Indonesia akan menghadapi bonus demografi dalam beberapa tahun mendatang.

Kondisi tersebut bukan tidak mungkin akan menimbulkan masalah besar jika tidak dibarengi dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia.

“Bonus demografi bisa menjadi bencana, jika ternyata SDM yang kita hasilkan dari Lembaga Pendidikan kita tidak mampu membekali mereka untuk bersaing di dunia kerja,” tuturnya.

Huda juga mengingatkan pemerintah agar ada evaluasi distribusi anggaran pendidikan yang mencapai Rp500 triliun per tahun.

Anggaran tersebut relatif besar jika distribusinya fokus dan terkontrol dalam satu kementerian.

“Selama ini anggaran tersebut terdistribusi dalam banyak pintu kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah yang terkadang fokus penggunanya tidak sama satu dengan yang lainnya. Kondisi ini harus diperbaiki ke depan,” jelasnya.