Lokalisasi Lembah Durian di Kalteng Resmi Ditutup

KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, resmi menutup lokalisasi yang dikenal dengan nama Lembah Durian atau Merong di kilometer 3,5 Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu, Kalteng, Rabu (4/12/2019).

Penutupan ini ditandai dengan penandatanganan deklarasi "Kabupaten Barito Utara Bebas Lokalisasi Prostitusi" di halaman kantor bupati setempat di Muara Teweh.

Baca juga: Gambirlangu, Lokalisasi Tertua di Kendal Resmi Ditutup

Kegiatan itu juga dihadiri Wakil Ketua I DPRD Barito Utara Permana Setiawan, Sekda Jainal Abidin, pejabat, serta tokoh masyarakat lainnya.

Bupati Barito Utara Nadalsyah dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Sugianto Panala Putra, penutupan sebagai tindak lanjut program yang dicanangkan pemerintah pusat yaitu bebas lokalisasi tahun 2019.

"Dalam rakor tersebut menghasilkan komitmen bersama oleh seluruh peserta rapat koordinasi nasional untuk menutup lokalisasi di wilayahnya masing–masing," ujar dia.

Ia mengatakan, dampak dari keberadaan lokalisasi sangatlah luas. Di antaranya ancaman penyebaran penyakit menular seksual, di mana saat ini banyak orang yang menderita atau bahkan meninggal dunia akibat terinfeksi penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual yang tidak sehat.

Kemudian berbagai bentuk kemaksiatan lain yang mengiringi dunia prostitusi adalah minuman keras, narkoba, judi, penghalalan segala cara untuk mencapai tujuan.

"Jadi sekali lagi, lokalisasi prostitusi ditutup tidak hanya sebatas masalah kemaksiatan, tetapi banyak faktor lain yang mengikutinya dan membawa dampak sosial lebih luas serta mengganggu kesejahteraan keluarga pada akhirnya," ujar dia.

Baca juga: Ali Sadikin dan Kontroversi Lokalisasi Kramat Tunggak  

Satpol PP dan Damkar Barito Utara diminta agar berkerja sama dengan pihak Polres Barito Utara untuk melakukan pengawasan dan penertiban setelah penutupan ini.

"Ada hal penting yang perlu di pikirkan bersama, yaitu dampak dari penutupan lokalisasi prostitusi ini, akan terjadi perubahan pola perekonomian masyarakat sekitar lokalisasi atau masyarakat terdampak sehingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait perlu mengantisipasi dengan adanya kebijakan berbasis ekonomi," kata Sugianto.

"Oleh sebab itu, meski para penghuni lokalisasi ini dipulangkan, pemerintah tetap harus memperhatikan masyarakat terdampak, melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat," kata Sugianto menambahkan.