KPK Minta Pemda Tingkatkan Penerimaan Pajak Melalui Sistem Online

Kompas.com - 04/12/2019, 14:14 WIB
Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan saat menghadiri sosialisasi penerimaan pajak online di Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (04/12/2019) KOMPAS.COM/ANDI HARTIKKomisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan saat menghadiri sosialisasi penerimaan pajak online di Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (04/12/2019)

MALANG, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Basaria Panjaitan mengatakan, KPK saat ini sedang mendorong peningkatan pendapatan pajak daerah.

Hal ini merupakan salah satu dari rencana kerja yang dirancang oleh KPK.

Basaria mengatakan, KPK mendorong peningkatakan penerimaan pajak daerah melalui pemanfaatan sistem yang transparan.

Menurut dia, pendapatan pajak daerah saat ini masih banyak yang bocor.

Pemerintah hanya menerima sekitar 10 sampai 15 persen dari potensi penerimaan pajak yang ada di daerah tersebut.

"Kita fokus bagaimana supaya pembayaran pajak itu bisa benar-benar masuk ke dalam kas daerah sesuai dengan yang seharusnya. Karena kalau kita hitung-hitung, hari ini mungkin hanya sekitar10 sampai 15 persen dari yang seharusnya,” kata Basaria dalam Sosialisasi Program Pajak Online di Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (4/12/2019).

Baca juga: Polisi Tegaskan Tak Ada Sweeping Terkait Atribut Natal di Malang

Untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak itu, KPK mendorong supaya semua daerah menerapkan sistem penerimaan online.

Dengan begitu, alur penerimaan bisa transparan, sehingga bisa dikontrol dan meminimalisasi bocornya penerimaan di sektor pajak.

“Jadi pajak ini kita buat secara online, kita bantu, kita fasilitasi bekerja sama dengan bank daerah. Nanti dengan melalui alat yang kita buat ini, semua akan transparan, jadi semua terkontrol, bisa dilihat setiap saat berapa jumlah kenaikan pajak yang masuk ke Bank Jatim,” kata Basaria.

Sementara itu, Basaria tidak mengharuskan ada sistem tunggal yang harus digunakan oleh semua daerah.

Menurut dia, pemerintah bisa berinovasi sendiri atau memanfaatkan sumber daya manusia yang ada untuk menciptakan sistem yang transparan terkait dengan penerimaan pajak.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X