Dedi Mulyadi: Selamatkan Bandung Utara dari Serbuan Properti

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengimbau agar semua pihak untuk bersama-sama menghentikan kerusakan lingkungan di daerah resapan air di Kabupaten Bandung Utara, Jawa Barat, untuk kepentingan properti dan produksi pertanian.

Sebab, kata Dedi, saat ini kawasan yang berada di Desa Cimenyan itu sudah rusak sehingga bisa menimbulkan bencana banjir dan longsor jika hujan turun dengan curah tinggi.

Dedi mengatakan, Bandung, terutama di kawasan utara, adalah seksi sejak beberapa puluh tahun ke belakang karena udaranya sangat sejuk dan pemandanganya sangat indah. Keindahan Bandung utara itu menggoda pengusaha industri properti seperti perhotelan, permukiman dan perdagangan. Apalagi didukung oleh regulasi yang longgar.

"Jelas memberikan godaan besar bagi pemerintah dan masyarakat. Di dalamnya ada berbagai regulasi yang menggiurkan. Namun efeknya kawasan Bandung sekarang seperti tak terkendali," kata ketua DPD Golkar Jawa Barat ini, kepada Kompas.com, Rabu (4/12/2019).

Baca juga: Ridwan Kamil Janji Percepat Penataan Kawasan Bandung Utara

Dedi mengatakan, kondisi alam Bandung utara, baik di atas dan maupun bawah, sudah rusak. Di bagian atas hutannya sudah gundul dan beralih fungsi menjadi perkebunan dan properti. Rawanya juga sudah mengering.

"Selamatkan kawasan Bandung utara dari serbuan kepentingan properti dan pertanian," kata Dedi.

Dia mengatakan, masalah kerusakan lingkungan itu harus segera diselesaikan. Jangan lagi menunggu waktu.

Pada musim hujan ini, lanjut dia, seluruh kekuatan harus digerakkan untuk reboisasi dan penghutanan kembali kawasan Bandung utara.

"Serta ini yang sangat penting, yakni penataan tata ruang agar ruang-ruang untuk kepentingan di luar hutan mulai dikurangi," tandas mantan bupati Purwakarta dua periode ini.

Dedi menduga ada pelanggaran aturan terkait tatang ruang wilayah. Batas luas lahan untuk kepentingan di luar kawasan hutan melebihi aturan yang sudah ditetapkan 20 persen.

"Walaupun sudah dikasih aturan 20 persen untuk kepentingan di luar kawasan hutan, namun prkatiknya lebih dari 20 persen karena godaan," kata Dedi.

Dedi pun mengimbau pemerintah Kabupaten Bandung dan Provinsi Jabar untuk tidak saling menuding. Tetapi sebaiknya bersinergi karena itu tanggung jawab kita bersama.

Ancaman bencana

Dikutip dari Kompas TV, alih fungsi lahan menjadi pertanian terjadi di sepanjang Jalan Caringin Tilur hingga Bukit Bintang. Alih fungsi lahan sudah dilakukan sejak 1994.

Alih fungsi lahan untuk pertanian ini sudah menjadi mata pencaharian utama warga Desa Cimenyan.

Terkait alih fungsi lahan tersebut, Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) Jawa Barat khawatir kondisi itu akan menimbulkan banjir dan longsor, terutama saat curah hujan tinggi.

Ketua Walhi Jabar Meiki W Paendong mengatakan, pada saat hujan tinggi, kawasan Bandung utara dipastikan tidak mampu akan menyerap air. Akibatnya, air akan masuk ke mikro-mikor DAS (anak-anak sungai) sehingga bermuara ke Sungai Citarum

"Hal itu akan berdampak pada peningkatan jumlah debit air sungai. Kita tidak ingin banjir bandang tahun lalu terulang," kata Meiki kepada Kompas TV.

Baca juga: Pipa Bocor di Cilacap, Pertamina Akui Bertanggungjawab Atas Kerusakan Lingkungan

Berdasarkan data Walhi, total luas kawasan Bandung utara seluas 40 hektare dan 70 persen di antaranya sudah berubah menjadi lahan petanian dan perumahan.