Ganjar Semprot Perusahaan yang Terindikasi Mencemari Bengawan Solo

SEMARANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memanggil 15 perusahaan yang terindikasi melakukan pencemaran Sungai Bengawan Solo di Gedung B Lantai V Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Selasa (3/12/2019).

Selain perusahaan besar, perwakilan industri sedang, pelaku UKM dan peternakan diminta menghentikan aktivitas pembuangan limbah ke sungai bengawan Solo sekarang juga

Ganjar memberi waktu selama 12 bulan kepada sejumlah perusahaan tersebut untuk memperbaiki sistem pengelolaan limbah dan sudah disepakati dengan meneken kontrak.

"Selama kurun waktu itu juga, aktivitas pembuangan limbah ke sungai harus dihentikan. Jika masih melakukan pelanggaran, saya minta aparat penegak hukum untuk turun tangan," tegas Ganjar.

Baca juga: Hasil Investigasi Pencemaran Bengawan Solo, Industri Besar Diduga Terlibat

Jika tidak dipatuhi perusahaan, dirinya mengancam akan menerjunkan tim khusus untuk melakukan pengawasan. 

"Perbaikan sistem pengolahan limbah tidak cukup waktu setahun, maka harus izin khusus ke saya. Kalau selama setahun tidak ada perbaikan pengelolaan limbah dan tetap membuang ke sungai, maka silakan aparat penegak hukum bertindak," jelas Ganjar.

Menurut dia, peran industri besar cukup signifikan dalam pencemaran Sungai Bengawan Solo.

Sebab, kata dia, mulai dari hulu sampai hilir, sejumlah industri besar berdiri di hampir semua titik lokasi yang dilewati Sungai Bengawan Solo.

"Ada banyak perusahaan besar, mulai Wonogiri, Sragen, Sukoharjo, Klaten, Karanganyar, Solo, Boyolali sampai Blora. Ada ratusan, belum ditambah perusahaan menengah, kecil dan peternakan," ujar Ganjar.

Baca juga: Pencemaran Sungai Bengawan Solo di Blora Sudah Terjadi Belasan Tahun

Kendati demikian, kata dia, perusahaan besar mungkin tidak akan ada persoalan terkait pengelolaan limbahnya karena memiliki keuangan yang cukup.

"Industri batik, tahu, ciu itu yang cukup sulit, karena mereka industri kecil. Maka saya tawarkan untuk memberikan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL). Dari Kementerian LHK juga mendukung untuk memfasilitasi," tambahnya.

Sementara terkait persoalan berhentinya pengelolaan air bersih oleh PDAM Blora, Ganjar meminta pihak PDAM melakukan sejumlah aksi nyata.

Dikatakannya, selama air Bengawan Solo belum bisa dimanfaatkan, maka berbagai upaya harus dilakukan dalam pelayanan masyarakat.

"Saya minta PDAM Blora agar pinjam air dulu atau hutang air agar masyarakat dapat tetap mendapat pasokan air bersih," pungkasnya.