Terkait Pemekaran Papua, Mendagri: Kami Baru Terima Aspirasi dari Pegunungan Tengah

JAYAPURA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali mengeluarkan pernyataan terkait isu pemekaran provinsi di Papua.

Ia menegaskan bahwa sejauh ini pemerintah baru dalam tahap menampung aspirasi masyarakat.

"Pemekaran belum ada rencana, kami baru menerima aspirasi dari Pegunungan Tengah, dari Papua Tengah sudah masuk," ujar Tito di Jayapura, Minggu (1/12/2019).

Khusus Papua Selatan yang sempat disebut Tito paling siap dimekarkan, justru hingga kini pengajuan secara tertulis belum dia terima.

"Papua Selatan baru lisan, tapi belum tertulis. Kita ingin melihat kajian tertulis," kata dia.

Menurut Tito, hingga kini pemerintah belum memiliki rencana mencabut moratorium pemekaran.

Namun, aspirasi dari masyarakat Papua yang meminta pemekaran provinsi akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

Baca juga: Soal Rencana Pemekaran Papua, Wapres Sebut Harus Ada Dialog dan Kesepakatan

"Bagaimana pendapat dari pimpinan daerah, gubernur, MRP, DPRP, tokoh–tokoh, sambil juga melihat kondisi keuangan negara, mampu atau tidak," kata Tito.

Sejauh ini, isu pemekaran provinsi di Papua telah menimbulkan pro dan kontra di antara para tokoh dan pejabat daerah.

Ketua MRP Matius Murib terang-terangan memandang isu pemekaran adalah aspirasi dari intelijen.

Bahkan ia menyebut MRP lebih cendrung mendong penggabungan kabupaten baru yang sejauh ini belum berdampak untuk kemajuan daerahnya masing-masing.

Sementara Bupati Pegunungan Bintang Costan Oktemka menilai pemekaran provinsi bisa menjadi solusi percepatan pembangunan di Papua.

Ia bahkan meminta agar Pegunungan Bintang untuk masuk ke wilayah Papua Selatan.