Bawaslu Semarang Waspadai Pelanggaran ASN Tak Netral dalam Pilkada 2020

Kompas.com - 01/12/2019, 17:18 WIB
Koordinator Divisi (Kordiv) Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang Naya Amin Zaini saat ditemui awak media, Jumat (29/11/2019) KOMPAS.com/RISKA FARASONALIAKoordinator Divisi (Kordiv) Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang Naya Amin Zaini saat ditemui awak media, Jumat (29/11/2019)

SEMARANG, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Kota Semarang mewaspadai adanya potensi pelanggaran ketidaknetralitasan aparatur sipil negara (ASN) dalam Pilkada Semarang 2020.

Apalagi calon petahana juga akan ikut dalam kontestasi ini.

Koordinator Divisi (Kordiv) Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang Naya Amin Zaini mengungkapkan potensi ketidaknetralitasan ASN tersebut berkaca pada penanganan pelanggaran dalam Pemilu 2019 lalu yang cukup signifikan.

"Kami menangani lima kasus pelanggaran ketidaknetralitasan ASN pada Pemilu 2019. Meskipun berjumlah lima kasus, namun subyek sebagai pelaku dari ASN cukup banyak," ujar Amin di Semarang, Minggu (1/12/2019).

Amin menjelaskan pengalaman penanganan pelanggaran ASN dalam Pemilu 2019 di antaranya mulai dari perangkat camat, sekcam, lurah, dosen ASN, guru ASN, dan sebagainya.

Baca juga: Bawaslu Semarang Ajak Disabilitas dan Perempuan Jadi Panwascam Pilkada 2020

"Saat itu kontestasi pemilu untuk Pilpres serta Pileg 2019, memang ASN begitu kuat terbawa arus untuk masuk ke ranah ketidaknetralitasan," jelas Amin.

Hal ini menjadi kajian dan perhatian Bawaslu untuk mencegah sikap tidak netral ASN tersebut.

Menurut UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN juncto PP No. 53 tahun 2010 tentang Dispilin dan Kode Etik ASN, ASN tidak boleh melakukan politik praktis, membuat kebijakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu kontestan dan masuk dalam struktur tim kampanye.

"Selain itu membawa identitas (atribut) ASN dalam menghadiri kegiatan politik praktis, mengucapkan dukungan kepada salah satu kontestan, gesture atau memperagakan gerakan tertentu untuk memberikan dukungan baik secara langsung dalam kegiatan politik praktis maupun tidak langsung dalam media sosial," jelasnya.

Baca juga: Melacak Jejak Kades Terpilih yang Hilang Jelang Pelantikan, Istri: Pamitnya ke Semarang

Jika terbukti melakukan pelanggaran, lanjut Amin maka Bawaslu akan menindak pelanggaran tersebut.

Caranya dengan memproses laporan atau temuan, memanggil, mengklarifikasi, meminta bukti-bukti dan saksi-saksi, membuat kajian hukum dan merekomendasikan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara).

"Kemudian, KASN yang akan menjatuhkan sanksi ringan, sedang atau berat, mulai peringatan, tertulis, sampai pemberhentian dari profesi ASN," pungkasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dampak Gempa M 5,9 Pangandaran, Puluhan Rumah di Tasik, Garut, hingga Ciamis Rusak

Dampak Gempa M 5,9 Pangandaran, Puluhan Rumah di Tasik, Garut, hingga Ciamis Rusak

Regional
Reaksi Keras Kapolda Riau Menyikapi Oknum Anggotanya Jadi Kurir Sabu 16 Kg

Reaksi Keras Kapolda Riau Menyikapi Oknum Anggotanya Jadi Kurir Sabu 16 Kg

Regional
5 Demonstran Penolak Omnibus Law Jadi Tersangka Perusakan Kantor DPRD Jember

5 Demonstran Penolak Omnibus Law Jadi Tersangka Perusakan Kantor DPRD Jember

Regional
Dulu Perwira Polisi, Kini Dipecat dan Disebut Pengkhianat Bangsa

Dulu Perwira Polisi, Kini Dipecat dan Disebut Pengkhianat Bangsa

Regional
10 Pegawai PLN Ponorogo Positif Covid-19 Setelah Menerima Tamu dari Surabaya

10 Pegawai PLN Ponorogo Positif Covid-19 Setelah Menerima Tamu dari Surabaya

Regional
Cegah Penularan Covid-19 di Pesantren dengan Protokol Kesehatan Ketat

Cegah Penularan Covid-19 di Pesantren dengan Protokol Kesehatan Ketat

Regional
Pemkot Batam Usulkan Pulau Pengalap Jadi KEK Pariwisata

Pemkot Batam Usulkan Pulau Pengalap Jadi KEK Pariwisata

Regional
Terlibat Judi, Oknum Kades Datangi Polisi dan Menyerahkan Diri

Terlibat Judi, Oknum Kades Datangi Polisi dan Menyerahkan Diri

Regional
Anggota DPRD Dibacok gara-gara Knalpot Bising Adiknya, Ini Kronologinya

Anggota DPRD Dibacok gara-gara Knalpot Bising Adiknya, Ini Kronologinya

Regional
Geger, Bayi Baru Lahir di Palembang Ditemukan di Tempat Sampah

Geger, Bayi Baru Lahir di Palembang Ditemukan di Tempat Sampah

Regional
Jalan Tol Trans Lampung Ditemukan Banyak Lubang dan Bergelombang

Jalan Tol Trans Lampung Ditemukan Banyak Lubang dan Bergelombang

Regional
Eks TKI Alami Gangguan Jiwa, Hidup dengan 4 Anaknya yang Kurang Gizi, Popok Sampai Berulat

Eks TKI Alami Gangguan Jiwa, Hidup dengan 4 Anaknya yang Kurang Gizi, Popok Sampai Berulat

Regional
Perahu Wisata Terbalik di Bendungan Cikoncang, Banten, 3 Orang Tewas

Perahu Wisata Terbalik di Bendungan Cikoncang, Banten, 3 Orang Tewas

Regional
Oknum Polisi yang Todongkan Pistol ke Pengunjung Saat Ribut di Warung Tuak Diperiksa Propam

Oknum Polisi yang Todongkan Pistol ke Pengunjung Saat Ribut di Warung Tuak Diperiksa Propam

Regional
Perwira Polisi Bawa 16 Kg Sabu, Kapolda: Kita Harap Hakim Beri Hukuman Layak ke Pengkhianat Bangsa Ini

Perwira Polisi Bawa 16 Kg Sabu, Kapolda: Kita Harap Hakim Beri Hukuman Layak ke Pengkhianat Bangsa Ini

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X