Gratiskan SPP SMA, Ridwan Kamil Pangkas Dana Perjalanan Dinas PNS

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan akan menggratiskan iuran SPP bagi SMA, SMK dan Aliyah mulai Juli 2020 mendatang. Untuk program itu, Ridwan memangkas dana hibah dan bansos serta dana perjalanan dinas PNS.

Pria yang akrab disapa Emil itu mengatakan, program itu telah disetujui oleh DPRD Jawa Barat dalam rapat paripurna pada Rabu (27/11/2019) malam.

"Jadi alhamdulillah RAPBD sudah diketok palu tinggal dievalusasi oleh Kemendagri, salah satu highlight terbesar bisa dimulainya SPP kalau istilah dulu, sekarang namanya iuran bulanan peserta didik (IDPD) untuk SMA dan SMK negeri," kata Emil di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kamis (28/11/2019).

Program itu juga berlaku untuk siswa sekolah swasta dan Aliyah. Untuk Aliyah, dana bantuan akan disalurkan melalui Kementerian Agama.

Baca juga: Anggaran Program SPP Gratis SMA-SMK di Jatim Mencapai Rp 1,8 Triliun

"Untuk siswa yang tidak mampu tidak lolos PPDB kan harus disalurkan ke swasta nanti itu ada bantuan juga untuk membuat mereka terbantu sekolah di swasta. Untuk madrasah Aliyah bantuannya sama tapi disalurkan lewat Kemenag. Nah mudah-mudahan ini berjalan lancar dimulai di tahun ajaran pertama di bulan Juli 2020," ungkap Emil.

Emil menuturkan, program tersebut menyedot anggaran sekitar Rp 1,4 triliun. Mengingat besarnya anggaran tersebut, ia pun melakukan perampingan anggaran dalam berbagai sektor. Salah satunya, anggaran hibah dan bansos.

"Sudah disetujui dewan kan sudah ketok palu. Anggarannya kan besar kecilnya relatif. Ini kan hasil menghemat dana hibah bansos, dulu hibah bansos banyak sekali sekarang kita cukupkan efisienkan secukupnya sehingga bisa menemukan ruang Rp 1,4 triliun per tahun untuk menggratiskan SPP. Karema dimulainya di bulan Juli maka (awal) Rp 700 miliar," tuturnya.

Anggaran perjalan dinas PNS juga turut dipangkas. Menurut Emil, keputusan itu diharapakan mempertegas kenerpihakan pemerintah terhadap sektor kebutuhan dasar masyarakat.

"Ya semuanya yang paling besar itu mengencangkan ikat pinggang di hibah bansos. Tapi saya posting kan SPJ perjalanan dinas sampai Rp 150 miliar itu kita kurangi untuk PNS supaya keberpihakan untuk pelayanan dasar ini hadir di Jabar," jelasnya. 

Baca juga: 5 Fakta Program Terobosan Gubernur Khofifah, Gratiskan SPP hingga Utus Emil Temui 3 Kepala Daerah