Kompas.com - 27/11/2019, 14:36 WIB
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi bersama Aas, saat warga yang terkena abrasi di Desa Cemarajaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Selasa (26/11/2019) sore. KOMPAS.COM/FARIDAWakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi bersama Aas, saat warga yang terkena abrasi di Desa Cemarajaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Selasa (26/11/2019) sore.

KARAWANG, KOMPAS.com-Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mendorong pemerintah melindungi kelompok adat pantai. Tujuannya untuk memperkuat konservasi laut.

Mantan Bupati Purwakarta itu menyebut kelompok adat pantai selama ini melakukan pengelolaan laut dengan menerapkan kearifaan lokal.

Kelompok-kelompok ini misalnya terdapat di Nusa Tenggara Timur dan Papua.

Saat ini mereka mulai tak tahan dengan serangan dari nelayan lain yang menggunakan berbagai perlengkapan canggih.

"Mereka harus dilindungi dari serbuan eksploitasi yang dilakukan kelompok bisnis maupun masyarakat," katanya.

Baca juga: [POPULER NUSANTARA] Sikap Dedi Mulyadi Soal Kisruh Partai Golkar | Imbauan Tak Pakai Atribut Natal Bagi Karyawan Mal

Mereka, kata Dedi, bisa dijadikan tentara adat dengan dampingan TNI/Polri. Tujuannya untuk memback up mereka dari kelompok yang melakukan perusakan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dedi menyebut kelompok adat sebagai kelompok yang tersisa dan cenderung tak dihargai. Mereka tidak berormas dan tidak mengelompokan diri pada politik.

"Mereka (kelompok adat) cenderung pasrah terhadap keadaan," katanya.

Menurut Dedi, pemenuhan administrasi para kelompok adat tersebut juga harus dilindungi. Misalnya dalam memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP). Apalagi, tambahnya, kelompok adat merupakan orang-orang yang mencintai NKRI dan mengamalkan Pancasila.

"Jangan sampai teriak Pancasila tapi lupa untuk mengapresiasi mereka yang benar-benar mengamalkan Pancasila. Merekalah yang selama ini melakukan konservasi," katanya.

Baca juga: Kunjungan ke Kalimantan, Dedi Mulyadi Terima Masukan soal Gaji Satgas Karhutla

UU perlindungan adat

Terlebih, katanya, UU Perlindungan adat belum juga rampung digarap. Menurut informasi yang didapat Dedi, saat ini masih berada di Kementerian Pertahanan.

"Saya akan perjuangkan itu. Saya akan cek apakah benar masih di Kementerian Pertahanan," ungkapnya.

Selain itu, yang tak kalah penting adalah memberikan penyadaran kepada semua kalangan dan penegak hukum bagi Sumber Daya Alam (SDA) laut, baik pantai, ikan maupun terumbu karang.

"Penataan ulang, seperti reboisasi, juga memperkuat reboisasi juga harus dilakukan pemerintah," katanya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Regional
Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Regional
Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Regional
Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Regional
25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Regional
Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Regional
Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Regional
Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Regional
Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Regional
Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Regional
Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Regional
Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Regional
Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Regional
Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X