Intoleransi Meningkat di Yogyakarta, Ini Tanggapan Sri Sultan

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Setara Institute memaparkan hasil penelitian tentang kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia.

Dari hasil penelitian itu, Setara Institute mencatat terjadi peningkatan jumlah kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Yogyakarta selama lima tahun terakhir.

Peningkatan tersebut membuat Yogyakarta masuk dalam 10 daerah dengan jumlah kasus pelanggaran tertinggi dalam lima tahun belakangan ini.

Menanggapi hal itu, Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyampaikan tidak mempersoalkan hasil penelitian Setara Institute.

"Ya mungkin saja, saya enggak tahu persis ya. Dasarnya apa, saya kan enggak tahu," ujar Sri Sultan, usai menghadiri acara Pencanangan Gerakan Indonesia Menabung dan HUT PGRI ke- 74 di GOR Amongrogo, Kota Yogyakarta, Senin (25/11/2019).

Baca juga: Setara: Dalam 5 Tahun Terakhir Terjadi Peningkatan Intoleransi di Yogyakarta

Sri Sultan mengungkapkan, pemda sebenarnya terus berupaya maksimal untuk menekan kasus intoleransi di DIY.

Upaya untuk menekan kasus intoleransi di DIY, lanjutnya, dengan menggalakan literasi di masyarakat.

Selain itu juga mengeluarkan kebijakan serta secepat mungkin menangani kejadian-kejadian intoleransi.

Upaya tersebut juga sudah mulai terlihat perkembangannya. Meskipun, tidak dipungkiri kasus intoleransi masih terjadi.

"Kita kan bisanya mencoba untuk menurunkan beban intoleransi itu secara maksimal. Sebetulnya perkembangan itu juga sudah terjadi," ujar Sri Sultan.

Menurutnya, intolerasi di DIY berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Ada perubahan motif dalam kasus intoleransi yang terjadi.

"Sekarang model, alasannya kearifan lokal kan gitu. Ganti motif, ganti isu," ujar Sri Sultan.

"Kejadian-kejadian itu kita tangani, karena hanya akan menumbuhkan intoleransi. Makanya kita juga sering keras kalau ada hal-hal yang kurang berkenan," ujar Sri Sultan menambahkan.

Baca juga: Maruf Amin: Terima Kasih Warga Yogyakarta Sudah Memilih Pak Jokowi dan Saya