KPU Surakarta Dapat Hibah Pilkada 2020 Sebesar Rp 15 Miliar

Kompas.com - 24/11/2019, 11:16 WIB
Kantor KPU Kota Surakarta di Jalan Kahuripan Utara Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Kamis (21/2019). KOMPAS.com/LABIB ZAMANIKantor KPU Kota Surakarta di Jalan Kahuripan Utara Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Kamis (21/2019).

SOLO, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta mendapatkan dana hibah penyelenggaraan pemilihan wali kota (Pilwalkot) 2020 sebesar Rp 15 miliar.

"Kita dapat dana hibah Pilwalkot Solo 2020 sebesar Rp 15 miliar," kata Ketua KPU Surakarta, Nurul Sutarti di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (23/11/2019).

Dana hibah Pilwalkot 2020 yang diterima KPU Surakarta tersebut lebih kecil dari yang diajukan sebelumnya sebesar Rp 17,8 miliar.

"Ideal tidak ideal kami tetap laksanakan untuk tahapan Pilwalkot 2020," terang dia.


Baca juga: Diduga Tak Netral, Komisioner KPU Surakarta Disidang DKPP

Divisi Bidang Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Surakarta, Kajad Pamuji Joko W mengatakan, pengurangan dana hibah yang diterima KPU tersebut tidak mengganggu tahapan Pilwalkot 2020.

Justru, pihaknya akan memaksimalkan dana hibah Pilwalkot 2020 yang diterima dari Pemkot Surakarta dengan cara merasionalisasi kegiatan KPU.

"Karena kami memiliki kegiatan yang bisa kami gabung. Yang biasanya terpecah untuk kegiatan sosialisasi tertentu, misalnya launching maskot kita jadikan satu dengan kegiatan sosialisasi yang lain," ujar Kajad.

Kajad mengungkapkan, dana hibah sebesar Rp 15 miliar tersebut digunakan untuk 15 tahapan Pilwalkot 2020.

Baca juga: Kursus Kepemiluan, Cara KPU Surakarta Dorong Masyarakat Sadar Memilih

Ke 15 tahapan itu antara lain, perencanaan program dan anggaran Rp 46 juta, penyusunan regulasi Rp 76 juta, sosialisasi dan partisipasi masyarakat Rp 759 juta, pembentukan badan penyelenggara AD Hock (PPS/PPK/KPPS) Rp 6,5 miliar.

Kemudian, pemutakhiran data pemilih Rp 1,7 miliar, verifikasi paslon perseorangan Rp 261 juta, pencalonan Rp 420 juta, kampanye Rp 477 juta, audit dana kampanye Rp 155 juta, pemungutan suara Rp 1,4 miliar.

Selanjutnya, rekapitulasi dan penetapan paslon Rp 401 juta, perselisihan hasil pemilihan (sengketa hukum) Rp 149 juta, pengadaan barang dan distribusi logistik Rp 1,4 miliar, evaluasi dan penyusunan laporan Rp 84 juta dan pengelolaan keuangan dan operasional perkantoran Rp 925 juta.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X