Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Memasuki Musim Tanam, Kuota Pupuk Bersubsidi di Sumatera Barat Habis

Kompas.com - 24/11/2019, 09:23 WIB
Perdana Putra,
Jessi Carina

Tim Redaksi

PADANG, KOMPAS.com - Kuota pupuk bersubsidi di Sumatera Barat hampir habis, tinggal 1,43 persen atau 728 ton dari total 51.000 ton hingga 22 November 2019.

Akhir November ini, kuotanya diperkirakan habis. Kondisi ini mengancam petani Sumbar karena sudah memasuki musim tanam.

"Diperkirakan hingga akhir November ini sudah habis. Jika tidak ada tambahan maka dipastikan tidak ada distribusi pupuk bersubsidi pada Desember," ujar General Manager Pupuk Iskandar Muda, M Yusra saat kunjungan Komisi VI DPR RI, Sabtu (23/11/2019) malam di Padang.

Yusra mengatakan kuota pupuk bersubsidi di Sumbar dua kali mengalami relokasi penurunan.

Awalnya Sumbar mendapat alokasi 56.000 ton untuk tahun 2019. Namun, pada 13 Mei mengalami relokasi penurunan menjadi 55.000 ton.

"Kemudian terjadi lagi relokasi penurunan menjadi 51.000 ton," kata Yusra.

Baca juga: Kementan Pastikan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Aman Jelang Musim Tanam

Menanggapi persoalan itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Sumbar, Candra mengatakan pihaknya sudah menyampaikan persoalan tersebut pada Kementerian Pertanian.

"Sudah kita beritahu dan minta relokasi penambahan, namun hingga sekarang masih belum terealisasi," jelas Candra.

Anggota Komisi VI DPR RI asal Sumbar, Andre Rosiade mengatakan persoalan tersebut harus segera dicarikan solusi.

"Ini bahaya. Bisa mengancam petani Sumbar yang sangat membutuhkan pupuk bersubsidi," kata Andre.

Baca juga: Kekurangan Pupuk Subsidi, Pemda Dairi Lakukan Sosialisasi Kartu Tani

Menurut Andre, persoalan tersebut harus menjadi tanggung jawab Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sebagai kepala daerah.

"Gubernur harus bertanggungjawab. Gubernur harus memperjuangkan penambahan kuota dengan menyurati Menteri Pertanian," kata Andre.

Andre mengatakan sebagai wakil rakyat asal Sumbar, dirinya akan memperjuangkan kepentingan petani tersebut.

"Saya akan kirim ke Presiden dan ke Menteri Pertanian. Ini berbahaya kalau tidak segera ditindaklanjuti. Petani akan kehilangan pupuk bersubsidi," kata Andre.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com