Komisi X DPR: 283.000 Ruang Sekolah di Indonesia Rusak

BANDUNG, KOMPAS.com – Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, Indonesia sedang mengalami darurat gedung sekolah rusak.

“Saat ini ada sekitar 283.000 ruang sekolah (di Indonesia) kondisi rusak. Sebanyak 74.000 ruang kelas rusak total, 78.000 ruang kelas rusak berat, dan sisanya rusak sedang,” ujar Syaiful saat dihubungi Kompas.com, Jumat (22/11/2019).

Baca juga: Gadis 15 Tahun Jadi Korban Pencabulan Dokter di Mojokerto

Namun, di sisi lain, kemampuan pemerintah dalam merenovasi bangunan sekolah yang rusak terbatas.

Dalam setahun, bangunan yang bisa direnovasi hanya 25.000.

Dengan kata lain, untuk menyelesaikan 283.000 ruang sekolah yang rusak, Indonesia membutuhkan waktu 5-10 tahun, jika perbaikan dilakukan secara normal.

Huda mengatakan, kondisi ini tidak bisa dibiarkan.

Dengan fokus pembenahan sumber daya manusia (SDM), menurut Huda, pemerintah harusnya memberikan investasi besar di bidang pendidikan.

Kondisi rusaknya ruang sekolah harus menjadi perhatian lebih dari pemerintah.

“Jika perlu, dalam jangka pendek ini kerahkan semua sumber daya untuk memperbaiki 152.000 ruang sekolah yang rusak berat dan rusak total itu,” kata Huda.

Meski demikian, diharapkan renovasi tidak dilakukan asal-asalan.

Sebab, dari beberapa kasus, bangunan yang ambruk merupakan bangunan baru.

Seperti ambruknya aula di SMKN Miri, Sragen, Jawa Tengah, akibat angin kencang.

Kejadian ini membuat 22 siswa yang berteduh di ruangan yang dibangun pada 2015 itu luka-luka.

Dua pekan sebelumnya, atap SDN Gentong di Pasuruan, Jawa Timur, juga ambruk.

Akibatnya, satu siswa dan satu guru meninggal dunia, serta belasan siswa mengalami luka-luka.

“Kami mempertanyakan bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan gedung-gedung sekolah yang dibangun dengan uang rakyat, tapi hasilnya justru membahayakan peserta belajar-mengajar,” kata Huda.

Huda mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nadiem Makarim untuk melakukan sensus nasional gedung sekolah terkait kualitas dan keamanan bangunan.

“Kami meminta ada sensus nasional gedung sekolah di Tanah Air. Jangan sampai kembali jatuh korban,” kata Huda.

Baca juga: Kasus Nenek Palsu di Surabaya Berujung Vonis 2 Tahun Penjara

Baca juga: Nonton Bareng Video Porno Meresahkan Warga, Ini Tindakan Pemkab Magetan