UMK Jabar 2020, Karawang Tertinggi, Banjar Terendah

Kompas.com - 22/11/2019, 13:07 WIB
Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat ditemui di Gedung DPRD Jabar beberapa waktu lalu. KOMPAS.COM/DENDI RAMDHANIGubernur Jabar Ridwan Kamil saat ditemui di Gedung DPRD Jabar beberapa waktu lalu.

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menyetujui rekomendasi Upah Minimum Kota dan Kabupaten (UMK) tahun 2020.

UMK di Jabar tahun ini naik 8,51 persen, merujuk pada Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

Kenaikan itu telah sesuai dengan rekomendasi bupati dan wali kota se-Jabar yang tertuang dalam surat edaran bernomor 561/75/Yanbangsos, terkait pelaksanaan UMK kabupaten/kota di Jabar 2020.

"Kenaikan tetap mengacu 8,51 persen sesuai usulan bupati/wali kota. Gubernur (Jabar) sudah menyetujui," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ade Afriandi, Jumat (22/11/2019).

Baca juga: UMK Jawa Timur 2020 Disahkan, Tertinggi Rp 4,2 Juta, Terendah Rp 1,9 Juta

Ade mengakui, setiap kebijakan yang diputuskan tak akan memuaskan semua pihak. Sejumlah perwakilan serikat buruh pun telah menyampaikan pandangannya kepada Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum pada Kamis (21/11/2019).

"Pada forum dengan Pak Wagub mereka sudah menerima. Kalau nanti ada pemahaman berbeda, kan ada forum lain. Karena tidak semua kebijakan memuaskan semua pihak," ungkap Ade.

Diketahui sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku mulai 1 Januari 2020 sebesar Rp 1.810.351,36, melalui SK Gubernur Nomor 561/Kep.1046-Yanbangsos/2018 Tentang UMP Jabar 2020.

UMP ini menjadi dasar bagi kabupaten/kota untuk menentukan UMK-nya di tahun 2020.

Sementara itu, Pakar Hukum Perburuhan Saut Kristianus Manalu menilai, surat edaran yang menekankan agar pengusaha dan pekerja melaksanakan perundingan bipartit untuk menetapkan upah dan besaran kenaikan UMK 2019 sudah tepat.

Menurut Saut, bentuk surat edaran pelaksanaan UMK kabupaten/kota di Jabar tahun 2020 sudah sesuai dengan konstruksi hukum.

Menurutnya yang wajib ditetapkan oleh Gubernur adalah UMP. Dengan adanya surat itu, maka UMK tahun ini tidak boleh rendah dibandingkan UMK 2019, serta menyerahkan perundingan kenaikan dalam skala lokal menyesuaikan kondisi perusahaan.

"Harus ada perundingan dan perundingan tidak boleh menghancurkan upah yang selama ini telah diterima. Spirit hubungan industrial itu perundingan. Itu sudah tepat menyerahkan pada pekerja dan pengusaha," kata Saut lewat sambungan telepon, Jumat siang.

Saut berpendapat, kebijakan UMP yang sudah berjalan cukup efektif menekan peluang disparitas upah.

Baca juga: UMK 2020 di Provinsi Banten Ditetapkan, Cilegon Jadi yang Tertinggi

Dengan pekenanan perundingan bipartit, maka pemerintah daerah tinggal memastikan perundingan bisa berjalan dengan baik.

"Lalu adanya struktur dan skala upah ini bisa menjadi acuan dan transparansi yang membuat pekerja nyaman, pemerintah tetap mengawasi dengan fair dan memperhatikan kemampuan dari perusahaan," tutur mantan hakim ad hoc pengadilan industrial tersebut.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Reaksi Keras Kapolda Riau Menyikapi Oknum Anggotanya Jadi Kurir Sabu 16 Kg

Reaksi Keras Kapolda Riau Menyikapi Oknum Anggotanya Jadi Kurir Sabu 16 Kg

Regional
5 Demonstran Penolak Omnibus Law Jadi Tersangka Perusakan Kantor DPRD Jember

5 Demonstran Penolak Omnibus Law Jadi Tersangka Perusakan Kantor DPRD Jember

Regional
Dulu Perwira Polisi, Kini Dipecat dan Disebut Pengkhianat Bangsa

Dulu Perwira Polisi, Kini Dipecat dan Disebut Pengkhianat Bangsa

Regional
10 Pegawai PLN Ponorogo Positif Covid-19 Setelah Menerima Tamu dari Surabaya

10 Pegawai PLN Ponorogo Positif Covid-19 Setelah Menerima Tamu dari Surabaya

Regional
Cegah Penularan Covid-19 di Pesantren dengan Protokol Kesehatan Ketat

Cegah Penularan Covid-19 di Pesantren dengan Protokol Kesehatan Ketat

Regional
Pemkot Batam Usulkan Pulau Pengalap Jadi KEK Pariwisata

Pemkot Batam Usulkan Pulau Pengalap Jadi KEK Pariwisata

Regional
Terlibat Judi, Oknum Kades Datangi Polisi dan Menyerahkan Diri

Terlibat Judi, Oknum Kades Datangi Polisi dan Menyerahkan Diri

Regional
Anggota DPRD Dibacok gara-gara Knalpot Bising Adiknya, Ini Kronologinya

Anggota DPRD Dibacok gara-gara Knalpot Bising Adiknya, Ini Kronologinya

Regional
Geger, Bayi Baru Lahir di Palembang Ditemukan di Tempat Sampah

Geger, Bayi Baru Lahir di Palembang Ditemukan di Tempat Sampah

Regional
Jalan Tol Trans Lampung Ditemukan Banyak Lubang dan Bergelombang

Jalan Tol Trans Lampung Ditemukan Banyak Lubang dan Bergelombang

Regional
Eks TKI Alami Gangguan Jiwa, Hidup dengan 4 Anaknya yang Kurang Gizi, Popok Sampai Berulat

Eks TKI Alami Gangguan Jiwa, Hidup dengan 4 Anaknya yang Kurang Gizi, Popok Sampai Berulat

Regional
Perahu Wisata Terbalik di Bendungan Cikoncang, Banten, 3 Orang Tewas

Perahu Wisata Terbalik di Bendungan Cikoncang, Banten, 3 Orang Tewas

Regional
Oknum Polisi yang Todongkan Pistol ke Pengunjung Saat Ribut di Warung Tuak Diperiksa Propam

Oknum Polisi yang Todongkan Pistol ke Pengunjung Saat Ribut di Warung Tuak Diperiksa Propam

Regional
Perwira Polisi Bawa 16 Kg Sabu, Kapolda: Kita Harap Hakim Beri Hukuman Layak ke Pengkhianat Bangsa Ini

Perwira Polisi Bawa 16 Kg Sabu, Kapolda: Kita Harap Hakim Beri Hukuman Layak ke Pengkhianat Bangsa Ini

Regional
'Fun Bike' Diwarnai Joget, Ada Peserta Tak Bermasker, Polisi: Acara Tak Berizin, Kami Minta Bubarkan Diri

"Fun Bike" Diwarnai Joget, Ada Peserta Tak Bermasker, Polisi: Acara Tak Berizin, Kami Minta Bubarkan Diri

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X