"Nelayan Jadi Gagah di Tengah-tengah Kapal Asing"

Kompas.com - 22/11/2019, 12:22 WIB
Nelayan tradisional menarik tambang jaring ered di pesisir Pantai Timur, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Minggu (27/10/2019). ANTARA FOTO/Adeng BustomiNelayan tradisional menarik tambang jaring ered di pesisir Pantai Timur, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Minggu (27/10/2019).
Editor Rachmawati

KOMPAS.com - Nelayan tradisional di Sumatera Utara dan Jawa Tengah meminta Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, tetap memprioritaskan kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan.

Mereka menyatakan khawatir Indonesia akan kembali menjadi lumbung pencurian ikan.

Tapi pejabat di kementerian menyebut penenggelaman kapal asing menjadi langkah terakhir dan berencana menghibahkan kapal-kapal besar itu untuk keperluan kesehatan, tol laut, dan nelayan.

Baca juga: Permudah Perizinan bagi Nelayan, Menteri Edhy Prabowo Telah Berkomunikasi dengan Menhub

Salah seorang yang khawatir termasuk Sutrisno, Ketua Aliansi Nelayan Sumatera Utara.

Sutrisno gelisah begitu mendengar Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, takkan lagi gencar menenggelamkan kapal asing pencuri ikan.

Ia mengatakan menenggelamkan kapal justru menunjukkan keseriusan pemerintah menjaga kedaulatan maritim dan membuat jera para maling ikan.

"Jadi wacana tidak lagi menenggelamkan, kurang setuju. Itu tetap harus dilakukan," ujar Sutrisno kepada BBC News Indonesia.

Baca juga: Ini Jumlah Kapal yang Ditenggelamkan Susi Selama Menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan

Nelayan membongkar muat ikan jenis tongkol (Euthynnus sp) hasil tangkapan nelayan di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Samudera, Banda Aceh, Aceh, Selasa (8/10/2019). ANTARA FOTO Nelayan membongkar muat ikan jenis tongkol (Euthynnus sp) hasil tangkapan nelayan di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Samudera, Banda Aceh, Aceh, Selasa (8/10/2019).

Sutrisno mengatakan khawatir bila jika kebijakan itu tak lagi jadi prioritas, maka akan membuka peluang maraknya pencurian ikan dan menimbulkan konflik.

Keresahan yang sama juga diutarakan Darwati dan Musakorib, nelayan Tambak Polo, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sepasang suami-istri ini mendukung penuh penenggelaman kapal.

"Supaya kapal asing itu tidak mencuri ikan lagi," katanya.

Selama lima tahun Susi Pudjiastuti menjabat, setidaknya sudah 558 kapal ditenggelamkan dan kebanyakan berasal dari Vietnam dan Filipina.

Baca juga: KKP Tangkap Kapal Filipina Pencuri Ikan, Isinya 200 Kg Tuna

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati, mengatakan aksi Susi itu ampuh membuat jera para pelaku pencuri ikan dan membuat nelayan tak takut menghadapi mereka.

"Nelayan jadi gagah di tengah-tengah kapal-kapal asing. Pride itu yang didapat dalam periode Susi," imbuh Susan.

Tak cuma itu, gara-gara Susi menenggelamkan kapal, hasil tangkapan nelayan tradisional di wilayah Indonesia timur meningkat kira-kira 20%.

Tapi di Pulau Jawa, tak begitu menggembirakan.

Baca juga: Susi soal Penghentian Penenggelaman Kapal: Tak Perlu Lagi Bicara...


Kapal jadi rumah sakit terapung

Ilustrasi kapal ikanKOMPAS.COM/HADI MAULANA Ilustrasi kapal ikan
"Di Jawa sama saja, karena sumber dayanya sudah terengah-engah," kata Susan.

Namun demikian, apa yang dirintis Susi Pudjiastuti, perempuan asal Pangandaran tersebut takkan lagi diprioritaskan oleh Menteri Edhy Prabowo.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Miftah Sabri, mengatakan penenggelaman adalah jalan terakhir yang dilakukan kementerian.

Pemerintah, katanya, lebih memilih memanfaatkan kapal-kapal pencuri ikan itu untuk disulap menjadi Rumah Sakit Terapung, membantu praktek pelajar di sekolah pelayaran, atau dihibahkan ke nelayan.

Baca juga: Bagaimana Penenggelaman Kapal 5 Tahun ke Depan?

"Apakah dengan menenggelamkan sebanding dengan kedaulatan? Itu sesat kalau menurut saya. Apakah menenggelamkan maling-maling tidak ada? Enggak, kita masih tangkap tuh. Enggak juga efek jera. Artinya ada yang salah juga dengan ini," ujar Miftah.

"Kapal itu banyak jenisnya ada yang 2000 Gross Ton (GT), kita mau tenggelamkan?".

Catatan kementerian, saat ini ada 72 kapal yang sudah inkrah putusan pengadilannya tapi hanya 45 yang bisa digunakan.

Untuk itu, kementerian sedang memilah mana yang bisa diserahkan ke Kementerian Kesehatan dan diserahkan ke nelayan.

Baca juga: Ramai Soal Penenggelaman Kapal, Pro dan Kontra....

"Kalau ukurannya layak dipakai nelayan 30 GT atau 100 GT mereka bisa bikin kelompok atau koperasi."

Karenanya KKP, kata Miftah, akan mendampingi para nelayan tradisional mulai dari memberi pelatihan sampai permodalan. Kalau perlu menerjunkan pengawas perikanan demi mencegah kapal itu jatuh ke tangan mafia.

"Kita sudah bicara dengan BRI dan bank-bank lain, mereka siap bantu [modal]. Kita harus tingkatkan kelas nelayan Indonesia."

Baca juga: Edhy Prabowo Jawab Kekhawatiran Susi Soal Pemanfaatan Kapal Sitaan


'Tak mudah alihkan nelayan tradisional gunakan kapal besar'

Ilustrasi kapal barang.SHUTTERSTOCK Ilustrasi kapal barang.
Ketua Aliansi Nelayan Sumatera Utara, Sutrisno, menyebut bukan perkara gampang membuat para nelayan tradisional beralih ke kapal-kapal hasil sitaan dari kejahatan pencurian ikan.

Dia mengatakan kebanyakan nelayan tradisional di Indonesia terbiasa menggunakan kapal berkapasitas 3 Gross Ton (GT). Sementara kapal-kapal pencuri, kapasitasnya di atas 30 GT.

Sutrisno menyebut, setidaknya butuh waktu tiga sampai lima bulan untuk melatih nelayan. Hal lain, pemerintah harus mengucurkan modal besar karena sekali melaut, kapal sitaan itu menghabiskan Rp 200 juta untuk ongkos operasional.

"Makanya kalau dia [nelayan] bukan pengusaha, kapal yang diberikan pasti enggak akan bisa dioperasikan. Kalaupun koperasi, dalam bayangan pemerintah kayak apa? Kalau yang dikelola masyarakat belum bisa, kecuali yang dibuat pengusaha," tukasnya.

"Modal pun diberikan sampai betul-betul survive. Enggak bisa sekali."

Baca juga: Edhy Prabowo Jawab Kekhawatiran Susi Soal Pemanfaatan Kapal Sitaan


Melegalkan cantrang

Seorang nelayan memperbaiki jaring di kawasan dermaga Kampung Bahari Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah, Senin (18/11/2019). ANTARA FOTO/Aji Styawan Seorang nelayan memperbaiki jaring di kawasan dermaga Kampung Bahari Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah, Senin (18/11/2019).
Selain tak memprioritaskan penenggelaman kapal asing pencuri ikan, Menteri Edhy Prabowo juga akan melegalkan cantrang.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Miftah Sabri, menyebut keputusan soal itu akan dikeluarkan awal tahun depan.

"Jadi masih dikaji. Poinnya, cantrang akan diatur, tidak dilarang. Apakah diatur dengan dilarang di tempat tertentu atau dalam periode tertentu, atau metode tertentu. Itu belum final," imbuhnya.

"Intinya itu akan jadi kado untuk pengusaha dan nelayan."

Baca juga: Menteri KKP Janji Berikan Kapal Sitaan untuk Nelayan

Kebijakan larangan cantrang dirancang Susi Pudjiastuti lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 karena tidak ramah lingkungan.

Susi kala itu menargetkan pada akhir 2017 sudah bisa diberlakukan, tapi di lapangan sebaliknya.

Nelayan di kawasan Pantai Utara Jawa menolak aturan itu dengan mendatangi Istana Negara.

Susi pun melunak dan memperpanjang tenggat.

Tapi kini, nelayan tradisional tengah was-was jika cantrang sampai dilegalkan kembali.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi IV DPR: Kami Akan Dorong Kapal Sitaan Dihibahkan ke Nelayan

Darwati dan Musakorib, nelayan asal Tambak Polo, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, mengatakan nasibnya bakal terancam.

"Kalau cantrang dibolehkan, lalu nasib saya dan anak-anak saya bagaimana? Sangat terancam," ujar Musakorib.

Kata Darwati, tiap kali melaut nelayan tradisional dan pengusaha kapal cantrang selalu bertengkar.

Pada Februari lalu, ia marah karena jaringnya tersangkut dan hilang.

Baca juga: Edhy Prabowo: Kapal yang Kabur Saat Akan Ditangkap, Kami Tenggelamkan

"Saat pulang saya sambil menangis, karena yang saya punya hanya itu buat sehari-hari. Tapi kapal pukat harimau itu enggak tanggung jawab," tuturnya.

Gara-gara kapal cantrang pula, hasil tangkapan menurun bahkan kadang tak membawa hasil.

Cantrang, menurutnya, menyebabkan tempat mereka menjaring sudah tak lagi ditemukan ikan, akibat diborong cantrang. Belum lagi lokasi melaut yang semakin jauh dari biasanya.

"Sehari kadang cuma dapat Rp 100 ribu. Kadang enggak bawa hasil apapun."

"Harapan saya, nelayan kecil diperhatikan, kalau enggak, nasibnya sengsara."

Baca juga: Penenggelaman Kapal Dihentikan, Jangan Sampai Bos Illegal Fishing Bersorak


Prinsip Susi tetap sama

Personel Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dengan menggunakan speed boat melakukan penyergapan terhadap kapal yang diduga melakukan ilegal fishing saat simulasi di Dermaga PSDKP Batam, Kepulauan Riau, Rabu (13/11/2019). ANTARA FOTO/M N Kanwa Personel Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dengan menggunakan speed boat melakukan penyergapan terhadap kapal yang diduga melakukan ilegal fishing saat simulasi di Dermaga PSDKP Batam, Kepulauan Riau, Rabu (13/11/2019).
Menanggapi kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan, Menteri Edhy Prabowo, yang tak lagi jadi prioritas, Susi Pudjiastuti menjawab singkat: "My principle is always the same, (prinsip saya tetap sama) tidak akan berubah."

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati, menilai penenggelaman kapal tetap diperlukan sesekali untuk memberi peringatan kepada pencuri ikan.

Ia khawatir, jika kebijakan itu ditiadakan akan memberi sinyal ke para pencuri ikan bahwa Indonesia "sudah memperlemah pengamanan".

Baca juga: Menteri Edhy Prabowo: Saya Diperintah Presiden Membangun Komunikasi dengan Nelayan

"Paling buruk laut Indonesia berpotensi menjadi lumbungnya pencuri ikan," tukas Susan kepada BBC.

Menurutnya aksi penenggelaman kapal bisa ditiadakan jika kementerian sudah memiliki strategi yang jelas untuk menjaga laut Indonesia dari kapal-kapal asing. Hal lain, mendorong penegakkan hukum.

Pantauan KIARA, selama ini hukuman yang dijatuhkan pengadilan kepada pelaku pencurian ikan terbilang ringan.

Baca juga: Beda dengan Susi, Ini Pernyataan Edhy Prabowo Sejak Menjabat di KKP

"Rata-rata enggak lebih dari dua tahun dan denda enggak lebih dari Rp 300 juta. Yang dihukum juga kebanyakan ABK dan nakhoda, pemiliknya berat diseret ke jalur hukum."

"Sementara di Undang-Undang Perikanan, pidana penjara paling berat enam tahun dan denda Rp2 miliar."

KIARA, katanya, sejak lama menyarankan agar kapal sitaan itu dihibahkan ke sekolah perikanan atau dimusnahkan dengan mempreteli. Tapi tak dianjurkan untuk diberikan ke nelayan tradisional. Karena, dari 2,7 juta nelayan tradisional di Indonesia semuanya terbiasa melaut dengan kapal berkapasitas di bawah 7 GT.

Baca juga: Edhy Prabowo Akan Kaji Reklamasi Teluk Benoa yang Dibatalkan Susi

"Kalau dikasih kapal itu [ke nelayan tradisional] enggak mungkin melaut. Biaya produksi mau pinjam dari mana? Kapal bantuan KKP saja mangkrak karena berat di ongkos," ujarnya.

Tapi kalaupun kementerian berkeras menghibahkan kapal-kapal itu ke nelayan, yang harus dilakukan menyiapkan mekanismenya dan bantuan modal yang besar.

"Bisa enggak fasilitasi modal dalam bentuk kelompok yang diinisiatif nelayan, bukan kelompok siluman."



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua KPU Positif Covid-19, Debat Pilkada Balikpapan Dibatalkan Mendadak

Ketua KPU Positif Covid-19, Debat Pilkada Balikpapan Dibatalkan Mendadak

Regional
[POPULER NUSANTARA] Detik-detik Perwira Polisi Ditangkap, Bawa Sabu 16 Kg | Demi Membela Diri dan Lindungi Aset Negara, Satpam Ini Dipenjara

[POPULER NUSANTARA] Detik-detik Perwira Polisi Ditangkap, Bawa Sabu 16 Kg | Demi Membela Diri dan Lindungi Aset Negara, Satpam Ini Dipenjara

Regional
 Pinjami Uang Rp 145 Juta, Yulia Dibunuh Rekan Bisnis Secara Sadis

Pinjami Uang Rp 145 Juta, Yulia Dibunuh Rekan Bisnis Secara Sadis

Regional
2 Satpam Dipenjara karena Tak Sengaja Bunuh Terduga Pencuri yang Masuk Obyek Vital Negara

2 Satpam Dipenjara karena Tak Sengaja Bunuh Terduga Pencuri yang Masuk Obyek Vital Negara

Regional
8 Orang Mengungsi karena Rumah Rusak Diguncang Gempa Pangandaran M 5,9

8 Orang Mengungsi karena Rumah Rusak Diguncang Gempa Pangandaran M 5,9

Regional
Keluarga Sengaja Tak Beritahu Pernikahan Siswi SMP ke KUA, Kadus: Takut Dipisahkan

Keluarga Sengaja Tak Beritahu Pernikahan Siswi SMP ke KUA, Kadus: Takut Dipisahkan

Regional
Libur Panjang di Tengah Pandemi, Ini Persiapan Sejumlah Daerah

Libur Panjang di Tengah Pandemi, Ini Persiapan Sejumlah Daerah

Regional
Pestisida Palsu Marak di Indonesia, Rugikan Petani dan Produsen

Pestisida Palsu Marak di Indonesia, Rugikan Petani dan Produsen

Regional
'Saya Bingung Mau Ngapain, 4 Bulan Tak Sekolah, Tak Punya HP, Saya Mau Ketika Dia Ajak Nikah' 

"Saya Bingung Mau Ngapain, 4 Bulan Tak Sekolah, Tak Punya HP, Saya Mau Ketika Dia Ajak Nikah" 

Regional
Asyik Berswafoto di Jembatan Layang, Seorang Pemuda Tewas Terjatuh

Asyik Berswafoto di Jembatan Layang, Seorang Pemuda Tewas Terjatuh

Regional
Tak Sanggup Hidup Susah, Siswi SMP di Lombok Memutuskan Nikahi Remaja 17 Tahun

Tak Sanggup Hidup Susah, Siswi SMP di Lombok Memutuskan Nikahi Remaja 17 Tahun

Regional
Dampak Gempa M 5,9 Pangandaran, Puluhan Rumah di Tasik, Garut, hingga Ciamis Rusak

Dampak Gempa M 5,9 Pangandaran, Puluhan Rumah di Tasik, Garut, hingga Ciamis Rusak

Regional
Reaksi Keras Kapolda Riau Menyikapi Oknum Anggotanya Jadi Kurir Sabu 16 Kg

Reaksi Keras Kapolda Riau Menyikapi Oknum Anggotanya Jadi Kurir Sabu 16 Kg

Regional
5 Demonstran Penolak Omnibus Law Jadi Tersangka Perusakan Kantor DPRD Jember

5 Demonstran Penolak Omnibus Law Jadi Tersangka Perusakan Kantor DPRD Jember

Regional
Dulu Perwira Polisi, Kini Dipecat dan Disebut Pengkhianat Bangsa

Dulu Perwira Polisi, Kini Dipecat dan Disebut Pengkhianat Bangsa

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X