"Nelayan Jadi Gagah di Tengah-tengah Kapal Asing"

Kompas.com - 22/11/2019, 12:22 WIB
Personel Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dengan menggunakan speed boat melakukan penyergapan terhadap kapal yang diduga melakukan ilegal fishing saat simulasi di Dermaga PSDKP Batam, Kepulauan Riau, Rabu (13/11/2019). ANTARA FOTO/M N Kanwa Personel Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dengan menggunakan speed boat melakukan penyergapan terhadap kapal yang diduga melakukan ilegal fishing saat simulasi di Dermaga PSDKP Batam, Kepulauan Riau, Rabu (13/11/2019).
Editor Rachmawati

Kata Darwati, tiap kali melaut nelayan tradisional dan pengusaha kapal cantrang selalu bertengkar.

Pada Februari lalu, ia marah karena jaringnya tersangkut dan hilang.

Baca juga: Edhy Prabowo: Kapal yang Kabur Saat Akan Ditangkap, Kami Tenggelamkan

"Saat pulang saya sambil menangis, karena yang saya punya hanya itu buat sehari-hari. Tapi kapal pukat harimau itu enggak tanggung jawab," tuturnya.

Gara-gara kapal cantrang pula, hasil tangkapan menurun bahkan kadang tak membawa hasil.

Cantrang, menurutnya, menyebabkan tempat mereka menjaring sudah tak lagi ditemukan ikan, akibat diborong cantrang. Belum lagi lokasi melaut yang semakin jauh dari biasanya.

"Sehari kadang cuma dapat Rp 100 ribu. Kadang enggak bawa hasil apapun."

"Harapan saya, nelayan kecil diperhatikan, kalau enggak, nasibnya sengsara."

Baca juga: Penenggelaman Kapal Dihentikan, Jangan Sampai Bos Illegal Fishing Bersorak


Prinsip Susi tetap sama

Menanggapi kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan, Menteri Edhy Prabowo, yang tak lagi jadi prioritas, Susi Pudjiastuti menjawab singkat: "My principle is always the same, (prinsip saya tetap sama) tidak akan berubah."

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati, menilai penenggelaman kapal tetap diperlukan sesekali untuk memberi peringatan kepada pencuri ikan.

Ia khawatir, jika kebijakan itu ditiadakan akan memberi sinyal ke para pencuri ikan bahwa Indonesia "sudah memperlemah pengamanan".

Baca juga: Menteri Edhy Prabowo: Saya Diperintah Presiden Membangun Komunikasi dengan Nelayan

"Paling buruk laut Indonesia berpotensi menjadi lumbungnya pencuri ikan," tukas Susan kepada BBC.

Menurutnya aksi penenggelaman kapal bisa ditiadakan jika kementerian sudah memiliki strategi yang jelas untuk menjaga laut Indonesia dari kapal-kapal asing. Hal lain, mendorong penegakkan hukum.

Pantauan KIARA, selama ini hukuman yang dijatuhkan pengadilan kepada pelaku pencurian ikan terbilang ringan.

Baca juga: Beda dengan Susi, Ini Pernyataan Edhy Prabowo Sejak Menjabat di KKP

"Rata-rata enggak lebih dari dua tahun dan denda enggak lebih dari Rp 300 juta. Yang dihukum juga kebanyakan ABK dan nakhoda, pemiliknya berat diseret ke jalur hukum."

"Sementara di Undang-Undang Perikanan, pidana penjara paling berat enam tahun dan denda Rp2 miliar."

KIARA, katanya, sejak lama menyarankan agar kapal sitaan itu dihibahkan ke sekolah perikanan atau dimusnahkan dengan mempreteli. Tapi tak dianjurkan untuk diberikan ke nelayan tradisional. Karena, dari 2,7 juta nelayan tradisional di Indonesia semuanya terbiasa melaut dengan kapal berkapasitas di bawah 7 GT.

Baca juga: Edhy Prabowo Akan Kaji Reklamasi Teluk Benoa yang Dibatalkan Susi

"Kalau dikasih kapal itu [ke nelayan tradisional] enggak mungkin melaut. Biaya produksi mau pinjam dari mana? Kapal bantuan KKP saja mangkrak karena berat di ongkos," ujarnya.

Tapi kalaupun kementerian berkeras menghibahkan kapal-kapal itu ke nelayan, yang harus dilakukan menyiapkan mekanismenya dan bantuan modal yang besar.

"Bisa enggak fasilitasi modal dalam bentuk kelompok yang diinisiatif nelayan, bukan kelompok siluman."

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baru Bebas Berkat Asimilasi Corona, Napi Ini Diamuk Warga Kedapatan Mencuri

Baru Bebas Berkat Asimilasi Corona, Napi Ini Diamuk Warga Kedapatan Mencuri

Regional
Cerita Dewi, Produksi Masker Kain yang Separuh Keuntungannya untuk Membantu Relawan Covid-19

Cerita Dewi, Produksi Masker Kain yang Separuh Keuntungannya untuk Membantu Relawan Covid-19

Regional
Tidak Ada Korban Jiwa dalam Kebakaran di CPP Gundih Blora

Tidak Ada Korban Jiwa dalam Kebakaran di CPP Gundih Blora

Regional
Gubernur Kepri Pertimbangkan Pemberlakuan PSBB

Gubernur Kepri Pertimbangkan Pemberlakuan PSBB

Regional
Ditolak di Maumere, KM Lambelu Beserta ABK Kini Dikarantina di Perairan Makassar

Ditolak di Maumere, KM Lambelu Beserta ABK Kini Dikarantina di Perairan Makassar

Regional
Puskesmas di Cirebon Luncurkan Berobat Online, Gratis Antar Obat

Puskesmas di Cirebon Luncurkan Berobat Online, Gratis Antar Obat

Regional
Operasi CPP Gundih Blora Distabilisasi Pasca-kebakaran

Operasi CPP Gundih Blora Distabilisasi Pasca-kebakaran

Regional
Gubernur NTT Larang Warga Makan di Rumah Makan untuk Cegah Corona

Gubernur NTT Larang Warga Makan di Rumah Makan untuk Cegah Corona

Regional
Usut Tambang Ilegal di Waduk Samboja Kaltim, Polisi Periksa 4 Saksi

Usut Tambang Ilegal di Waduk Samboja Kaltim, Polisi Periksa 4 Saksi

Regional
Kompleks Proyek Pengembangan Gas Jawa di Blora Terbakar

Kompleks Proyek Pengembangan Gas Jawa di Blora Terbakar

Regional
Cerita Warga Bertetangga Orang Terpapar Corona, Awalnya Ada yang Berniat Pindah Rumah, Berakhir dengan Gerakan Solidaritas

Cerita Warga Bertetangga Orang Terpapar Corona, Awalnya Ada yang Berniat Pindah Rumah, Berakhir dengan Gerakan Solidaritas

Regional
Pemkot Kediri Karantina Kompleks Perumahan Tempat Tinggal Pasien Positif Covid-19

Pemkot Kediri Karantina Kompleks Perumahan Tempat Tinggal Pasien Positif Covid-19

Regional
46 Tahanan Polres Bukittinggi Jadi ODP Virus Corona

46 Tahanan Polres Bukittinggi Jadi ODP Virus Corona

Regional
Dana Penanganan Covid-19 di Salatiga Rp 70 Miliar, Setiap RW Kebagian Rp 15 Juta

Dana Penanganan Covid-19 di Salatiga Rp 70 Miliar, Setiap RW Kebagian Rp 15 Juta

Regional
Mengenang Jejak Glenn Fredly di Studio Rekaman Lokananta Solo...

Mengenang Jejak Glenn Fredly di Studio Rekaman Lokananta Solo...

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X