Menag Akan Cari Jalan Tengah Terkait Polemik Aset First Travel

Kompas.com - 21/11/2019, 21:11 WIB
Menteri Agama Jenderal (Purn) Fachrul Razi saat menjadi pembicara dalam kuliah umum di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Kota Malang, Kamis (21/11/2019). KOMPAS.COM/ANDI HARTIKMenteri Agama Jenderal (Purn) Fachrul Razi saat menjadi pembicara dalam kuliah umum di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Kota Malang, Kamis (21/11/2019).

MALANG, KOMPAS.com - Menteri Agama Jenderal (Purn) Fachrul Razi mengatakan akan mencarikan jalan tengah terkait polemik aset perusahaan perjalanan umrah, First Travel.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan duduk bersama untuk membahas polemik itu supaya aset tersebut tidak disita negara dan tetap dikembalikan kepada para korban

“Kami akan duduk bersama-sama bagaimana mencari jalan tengah yang terbaik,” katanya usai menjadi pembicara dalam kuliah tamu di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Kota Malang, Kamis (21/11/2019).

“Dalam waktu dekat mereka sudah minta waktu ketemu saya. Nanti kami duduk sama-sama,” jelasnya.


Baca juga: Menag: Cadar dan Celana Cingkrang Tak Terkait dengan Ketaqwaan

Meski begitu, Fachrul belum menegaskan jalan tengah apa yang hendak dibahasnya untuk mengakhiri polemik aset First Travel.

Fachrul mengaku, pihaknya kesulitan menentukan langkah untuk menyelesaikan polemik tersebut akibat ada putusan dari Mahkamah Agung (MA).

Keputusan itu menguatkan vonis Pengadilan Negeri Depok dan Pengadilan Tinggi Bandung yang memutuskan agar barang bukti yang disita dalam perkara First Travel dirampas untuk negara.

“Kesulitan kami adalah karena sudah ada keputusan MA ya. Keputusan MA kan sudah inkrah, mengikat ya,” katanya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) memutuskan agar barang bukti yang disita dalam perkara First Travel dirampas untuk negara.

Baca juga: Komisi VIII Bakal Panggil Kemenag Terkait Aset First Travel yang Dirampas Negara

 

Putusan MA itu menguatkan vonis yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Depok dan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara First Travel.

"Bahwa sebagaimana fakta di persidangan barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan disita dari para terdakwa yang telah terbukti selain melakukan tindak pidana 'penipuan' juga terbukti melakukan tindak pidana 'pencucian uang'. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP junto Pasal 46 KUHAP, barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara," demikian bunyi putusan tersebut seperti dilansir Kompas.com dari laman resmi Mahkamah Agung, Senin (18/11/2019).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X