Terjerat Kasus Pembangunan Bumi Perkemahan, Kadispora Garut Divonis 1 Tahun Penjara

Kompas.com - 21/11/2019, 18:35 WIB
Kuswendi (batik merah) Kadispora Garut usai persidangan berbicara dengan penasehat hukumnya, Kamis (21/11/2019) KOMPAS.COM/ARI MAULANA KARANGKuswendi (batik merah) Kadispora Garut usai persidangan berbicara dengan penasehat hukumnya, Kamis (21/11/2019)

GARUT, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Garut, Kuswendi, divonis hukuman 1 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Garut dalam persidangan perkara pembangunan Bumi Perkemahan (Buper) yang digelar di Pengadilan Negeri Garut, Kamis (21/11/2019).

Humas Pengadilan Negeri Garut, Endratno Rajamai, mengungkapkan, terdakwa divonis hukuman penjara 1 tahun dan denda Rp 1 miliar dengan subsider 4 bulan penjara.

Menurut Raja, vonis 1 tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan penjara dijatuhkan majelis hakim karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Baca juga: Kasus Video Seks 3 Pria 1 Wanita di Garut, Rekaman Adegan Ranjang Bakal Diputar di Persidangan

"Yang memberatkan, perbuatan terdakwa itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan," kata Kuswendi kepada wartawan, usai persidangan, Kamis.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara tersebut, Viki Mardani, yang ditemui usai persidangan mengungkapkan, terdakwa dijerat Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tuntutan satu setengah tahun penjara dengan denda Rp 3 miliar.

Viki mengaku, masih pikir-pikir atas putusan hakim yang memvonis terdakwa lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yaitu satu tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar.

"Kalau terdakwa banding, kami juga akan banding," kata Viki.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut, Kuswendi yang ditemui usai persidangan kepada wartawan mengaku akan berunding dengan para pengacaranya yang berjumlah enam orang untuk menanggapi putusan Pengadilan Negeri Garut.

Kuswendi menuturkan, dirinya masih punya waktu satu minggu untuk memutuskan upaya hukum yang akan diambil olehnya.

"Berunding dulu sama pengacara, belum komplit kan, semuanya ada enam (pengacara)," ujar dia.

Baca juga: Sepekan Solar Langka, Pengusaha Angkutan Barang di Garut Merugi

Sidang pembacaan vonis sendiri dimulai pukul 14.30 dipimpin Ketua Majelis Hakim Hasanuddin dan sempat dihentikan untuk shalat ashar. Sidang kemudian dilanjut dan berakhir pukul 16.00.

Kasus pembangunan Bumi Perkemahan yang menjerat Kuswendi, pertama kali disidangkan pada Februari 2019.

Kuswendi terjerat perkara pidana umum dalam proyek tersebut dikarenakan pembangunan Bumi Perkemahan di kaki Gunung Guntur, Desa Pasawahan, Kecamatan Tarogong Kaler, tersebut dilakukan tanpa izin lingkungan. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X