Kompas.com - 21/11/2019, 16:03 WIB
Menteri Agama Jenderal (Purn) Fachrul Razi usai menjadi pembicara dalam kuliah umum di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Kota Malang, Kamis (21/11/2019). KOMPAS.COM/ANDI HARTIKMenteri Agama Jenderal (Purn) Fachrul Razi usai menjadi pembicara dalam kuliah umum di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Kota Malang, Kamis (21/11/2019).

MALANG, KOMPAS.com – Rekrutmen calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 yang sedang berlangsung tidak hanya melihat kualitas dari pelamar.

Tim seleksi juga akan melihat latar belakang pelamar untuk mengetahui pemahaman tentang nilai-nilai nasionalismenya.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Agama Jenderal (Purn) Fachrul Razi usai menjadi pembicara dalam kuliah umum di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Kota Malang, Kamis (21/11/2019).

Fachrul mengatakan, pemahaman tentang nasionalisme dibutuhkan bagi pelamar CPNS supaya lingkungan PNS terbebas dari paham radikal.

Baca juga: Fakta Penangkapan Oknum Polwan di Bandara Surabaya, Berganti Nama hingga Diduga Anut Paham Radikal

 

Nantinya, latar belakang pelamar dan pemahaman tentang nasionalisme pelamar akan diketahui saat melakukan sesi wawancara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Kalau sekarang rekrutmen PNS pasti kami cek juga nasionalismenya. Buat apa kami panggil orang yang tidak ada nasionalismenya,” kata Fachrul.

“Ada pertanyaan-pertanyaan, ada wawancara pertanyaan yang bisa menunjukkan gimana dia latar belakangnya,” kata dia.

Menurut dia, penelusuran latar belakang pelamar melalui seleksi wawancara merupakan hal yang wajar. Sebab, tes wawancara dalam sebuah rekrutmen sudah lumrah dilakukan.

“Kalau itu wajar saja sih. Setiap menerima pegawai pasti kami lakukan seperti itu,” kata dia.

Di sisi lain, pemerintah saat ini sedang gencar menangkal paham radikal yang menjangkit PNS.

Pemerintah sudah membuat surat keputusan bersama (SKB) yang diikuti oleh 11 menteri dan kepala lembaga untuk menangkal paham tersebut.

Sebab, lanjut dia, paham radikal yang terjadi di lingkungan PNS akan merongrong nilai-nilai kebangsaan Indonesia.

“Paling utama saya garisbawahi masalah keputusan bersama 11 menteri dan kepala lembaga itu betul-betul untuk pegawai negeri sipil. Dia (PNS) harus betul-betul menjadi garda terdepan dalam meningkatkan wawasan kebangsaan dan melakukan langkah-langkah deradikalisasi. Jadi, sama sekali tidak boleh ada pegawai negeri sipil yang ketularan sifat-sifat radikal ini,” kata dia.

Baca juga: Tersangka Teroris Bom Medan Gunakan Medsos Sebar Ideologi Radikal

Fachrul mengungkapkan, empat ciri tindakan paham radikal. Pertama, intoleran terhadap perbedaan.

Kedua, adanya konsep takfiri atau mudah mengkafirkan orang lain. Ketiga, memaksanakan kehendak dengan berbagai dalil.

Keempat, menggunakan cara kekerasan untuk mewujudkan kehendaknya. Kekerasan ini meliputi kekerasan verbal dan non verbal.

Sedangkan untuk PNS, menyukai narasi kekerasan di media sosial juga sudah termasuk melakukan tindakan radikal dan harus dilakukan pembinaan.

“Kami waspadai ujaran kebencian yang disampaikan ASN. Tidak hanya menyampaikan, dia setuju saja dengan ujaran kebencian, kode setuju dengan ujaran kebencian, mereka sudah harus dibina,” kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukung Pesparawi XIII, YPMAK Beri Bantuan Rp 1 Miliar

Dukung Pesparawi XIII, YPMAK Beri Bantuan Rp 1 Miliar

Regional
9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

Regional
Capai Rp 72,46 Triliun, Realisasi Investasi Jabar per Januari-Juni 2021 Peringkat 1 Nasional

Capai Rp 72,46 Triliun, Realisasi Investasi Jabar per Januari-Juni 2021 Peringkat 1 Nasional

Regional
Temui Gus Yasin, Ridwan Kamil Sebut Jabar Ingin Berbagi Pengalaman dan Investasi di Kota Lama Semarang

Temui Gus Yasin, Ridwan Kamil Sebut Jabar Ingin Berbagi Pengalaman dan Investasi di Kota Lama Semarang

Regional
Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Regional
Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Regional
Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Regional
Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Regional
Kepada Dubes Australia, Ridwan Kamil: Jabar Nomor Satu Destinasi Investasi

Kepada Dubes Australia, Ridwan Kamil: Jabar Nomor Satu Destinasi Investasi

Regional
PON XX Segera Berakhir, Disorda Papua Siapkan Tim untuk Rawat Venue

PON XX Segera Berakhir, Disorda Papua Siapkan Tim untuk Rawat Venue

Regional
Beri Wejangan untuk Arsitek dan Seniman, Kang Emil: Jangan Menua Tanpa Karya dan Inspirasi

Beri Wejangan untuk Arsitek dan Seniman, Kang Emil: Jangan Menua Tanpa Karya dan Inspirasi

Regional
Lewat Aplikasi Sekoper Cinta, Atalia Ridwan Kamil Perluas Jangkauan Belajar Perempuan Jabar

Lewat Aplikasi Sekoper Cinta, Atalia Ridwan Kamil Perluas Jangkauan Belajar Perempuan Jabar

Regional
Ciptakan Integrasi Ekosistem Data, Pemprov Jabar Gagas “Ekosistem Data Jabar”

Ciptakan Integrasi Ekosistem Data, Pemprov Jabar Gagas “Ekosistem Data Jabar”

Regional
Wagub Uu Minta Masyarakat Aktif Kembangkan Potensi Wisata di Desa Jabar

Wagub Uu Minta Masyarakat Aktif Kembangkan Potensi Wisata di Desa Jabar

Regional
Dengarkan Curhat Pekerja Migran, Ganjar Minta Mereka Lapor jika Jadi Korban Pungli

Dengarkan Curhat Pekerja Migran, Ganjar Minta Mereka Lapor jika Jadi Korban Pungli

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.