Tanggapi soal Biaya Pilkada Mahal, Gubernur Bali Cerita Pengalaman

DENPASAR, KOMPAS.com - Gubernur Bali I Wayan Koster menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah.

Koster mengakui bahwa setiap pilkada, seorang calon kepala daerah memang mengeluarkan biaya politik.

Namun, soal mahal atau tidaknya, Koster mengatakan, biaya yang dikeluarkan tergantung kebijakan partai.

"Tergantung juga, kalau saya enggak mahal," kata Koster di Denpasar, Kamis (21/11/2019).

Menurut Koster, biaya politik dalam pilkada tergantung dari kebijakan partai.

Saat maju sebagai calon kepala daerah melalui PDI-P, menurut Koster, biaya yang dia keluarkan menjadi murah, karena dilakukan dengan gotong royong.

Dalam gotong royong tersebut, setiap kader memberikan kontribusinya kepada partai untuk membiayai pertarungan politik di daerah.

"Biasanya, setiap kader ada Rp 20 juta ada Rp 50 juta, tergantung. DPR RI lebih gede, DPRD Provinsi lebih gede," kata Koster.

Baca juga: Polemik Sistem Pilkada, Gubernur Babel Serahkan Keputusan ke DPR

Namun, Koster enggan menyebut berapa total yang dikeluarkannya.

Hanya saja, untuk biaya saksi, ia harus mengeluarkan sekitar Rp 3 miliar.

Koster menambahkan, untuk bertarung di pilkada, seseorang tak boleh hanya mengandalkan uang.

Namun, harus juga memiliki kapabilitas dan dipersiapkan jauh-jauh hari.

"Jadi bukan bentuk pragmatis, program yang betul-betul dibutuhkan masyarakat. Sejak di DPR saya lakukan," kata Koster.

Koster menyerahkan sepenuhnya kepada Mendagri Tito Karnavian dan DPR terkait pilkada langsung ini.

“Saya serahkan kepada Bapak Menteri dan DPR untuk membahas,” kata Koster.

Baca juga: Bali Disarankan Tidak Dikunjungi pada 2020, Gubernur Koster: Itu Kampanye Negatif Sebut