Polemik Sistem Pilkada, Gubernur Babel Serahkan Keputusan ke DPR

PANGKAL PINANG, KOMPAS.com - Polemik penerapan sistem pemilihan kepada daerah (pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai tanggapan beragam dari publik

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman mengaku tak mempedulikan hal itu, terpenting bagaimana kepala daerah terpilih, bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

"Dua-duanya sama bagusnya. Yang paling penting itu setelah terpilih bisa melayani masyarakat," kata Erzaldi seusai upacara di kantor gubernur, Kamis (21/11/2019).

Baca juga: Nasdem Sepakat Pilkada Langsung Dievaluasi, tetapi Tak Ubah Mekanisme

Dia menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kita serahkan sepenuhnya kepada mereka untuk memutuskan yang terbaik," ujar Erzaldi.

Menurut dia, pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan.

Baca juga: Mendagri: Daerah Tak Siap Pilkada Langsung Perlu Dipikirkan Mekanisme Lain

Kendati demikian, Erzaldi berharap mekanisme yang telah disepakati nantinya tetap melihat aspirasi masyarakat.

Sebagaimana diketahui, wacana pilkada tak langsung atau kembali ke DPRD sempat digagas Mendagri Tito Karnavian. Sistem tak langsung dinilai lebih efisien dari segi biaya dan pengamanan.

Sementara yang lain menilai, pilkada tak langsung bagian dari kemunduran demokrasi dan reformasi birokrasi.