Gubernur Edy: Januari 2020 Lelang Dibuka, Tender yang Benar, Jangan Ada Istilah Aneh-aneh

Kompas.com - 20/11/2019, 22:05 WIB
Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaGubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

MEDAN, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dalam rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia memerintahkan agar seluruh unsur pemerintahan mengerjakan pembangunan.

Hal ini diingatkan kembali oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi saat menyerahkan dokumen daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) kepada seluruh pemerintah daerah dan satuan kerja. 

Edy mengatakan, dua hal yang menjadi fokus adalah percepatan tender serta proyek pembangunan kawasan Medan, Binjai, Deliserdang, dan Karo (Mebidangro).

Kemudian pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat meningkatkan investasi dan pariwisata. Termasuk mendongkrak tenaga kerja baru, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian rakyat. 


Baca juga: Awal 2020, Proyek Jalan Metropolitan Medan-Karo Segera Dimulai

Semua ini harus ditimpali dengan penyederhanaan regulasi dan birokrasi. Pasalnya banyak peraturan dinilai mempengaruhi proses pembangunan, mulai dari tender proyek yang sampai menjelang akhir tahun belum tuntas.

Ke depan, katanya, tender harus dimulai di awal tahun. Pada 2020, proyek pembangunan Mebidangro akan dimulai. Di antaranya membangun pusat olahraga, rumah sakit haji dengan konsep hijau, tol dalam kota, pengolahan sampah hingga revitaliasi taman hutan rakyat (tahura), dan kawasan konservasi Tangkahan. 

"Saya minta 1 Januari 2020, lelang sudah dibuka. Tender yang benar, jangan ada istilah aneh-aneh,” kata Edy, Rabu (20/11/2019).

"Penyederhanaan birokrasi, panjangnya jalur birokrasi bisa dipangkas, termasuk menyederhanakan jabatan eselon. Untuk satu pekerjaan, banyak tanda tangan yang harus dilalui. Sampai di meja gubernur, saya lagi di luar kota, bisa gak jadi kerja itu OPD. Nanti, di kandang lembu sekalipun, kalau saya harus tanda tangan, saya teken, yang penting sah,” sambung dia.

Soal transformasi ekonomi, jika selama ini ada ketergantungan terhadap sumber daya alam sehingga mempengaruhi daya saing manufaktur dan jasa modern, Edy mengaku akan mengawasinya secara ketat. 

"Bagaimana membangun desa menata kota, dana banyak ke sana, karena saya dituntut Presiden,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Direkrat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kementerian Keuangan Tiarta Sebayang menyampaikan, belanja negara dalam APBN 2020 yang ditarget sebesar Rp 2.540,4 triliun, dialokasikan di Sumut sebesar Rp 67,9 triliun.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X