Kompas.com - 20/11/2019, 14:47 WIB
Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat ditemui di Gedung DPRD Jabar beberapa waktu lalu. KOMPAS.COM/DENDI RAMDHANIGubernur Jabar Ridwan Kamil saat ditemui di Gedung DPRD Jabar beberapa waktu lalu.

BANDUNG, KOMPAS.com — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tak sepakat soal adanya wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada lembaga legislatif.

Menurut dia, lebih baik pemerintah mencari cara agar proses pelaksanaan pilkada tak memakan biaya besar.

"Saya adalah produk pilkada langsung. Faktanya pilkada mahal, tapi kalau dikembalikan ke DPRD pendapat pribadi saya kurang tepat. Mendingan kita wacanakan bagaimana bikin murahnya," ujar Emil, sapaan akrabnya, saat ditemui di Gedung Pakuan, Jalan Otista, Rabu (20/11/2019).

Baca juga: Ridwan Kamil Bicara soal Hoaks, Ujaran Kebencian hingga Radikalisme di Depan Ribuan Milenial

Salah satu caranya, kata Emil, pemberlakuan voting digital untuk memangkas biaya logistik selama proses pilkada.

Hal tersebut telah dilakukan di India yang punya jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan Indonesia.

"Di India yang penduduknya lebih banyak dari kita, mereka votingnya sudah pakai digital. Sementara di kita harus pakai saksi. Kalau delapan pasang satu TPS harus delapan saksi kalikan sekian rupiah, kalikan beribu TPS," ucap Emil.

Emil mengakui, biaya saksi merupakan komponen terbesar dalam anggaran kampanye calon kepala daerah. Bahkan, ia mengatakan biaya saksi menghabiskan setengah alokasi dana kampanye.

"Kalau boleh jujur biaya paling mahal itu saksi karena harus menyediakan dan harus membayar. Jadi, menurut saya, wacana itu sebaiknya simpulkan dulu secara teknis, dan saya yang di lapangan saya tahu cost termahal ada di situ. Dulu saya gadaikan Harley yang tidak kembali lagi. Saya jual motor, banyaklah," kata Emil.

Baca juga: Ridwan Kamil Motivasi Anak Muda Jawa Barat agar Selalu Optimis

Diberitakan sebelumnya, polemik pilkada langsung kembali mencuat dalam beberapa waktu terakhir.

Hal itu tak lepas dari Mendagri Tito Karnavian yang mempertanyakan relevansi pilkada langsung saat ini seusai rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (6/11/2019).

Ia menilai, pilkada langsung memiliki mudarat yang tak bisa dihindari, seperti halnya banyak kepala daerah yang terjerat korupsi.

Meski demikian, ia juga tidak menafikan manfaat pilkada langsung bagi demokrasi.

Karena itu, Tito menganjurkan ada kajian dampak dan manfaat pilkada langsung. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Resmikan Alun-alun Majalengka, Kang Emil: Silakan Berekspresi di Sini

Resmikan Alun-alun Majalengka, Kang Emil: Silakan Berekspresi di Sini

Regional
798 Tempat Penyokong Wisata Tersertifikasi CHSE, Jabar Siap Sambut Wisatawan Libur Lebaran

798 Tempat Penyokong Wisata Tersertifikasi CHSE, Jabar Siap Sambut Wisatawan Libur Lebaran

Regional
Peringati Hari Kartini, Wali Kota Madiun Minta Perempuan di Pemerintahan Berjiwa Melayani

Peringati Hari Kartini, Wali Kota Madiun Minta Perempuan di Pemerintahan Berjiwa Melayani

Regional
PPKM Diperpanjang, Wali Kota Medan Nyatakan Siap Ikuti Aturan

PPKM Diperpanjang, Wali Kota Medan Nyatakan Siap Ikuti Aturan

Regional
Tinjau Pengolahan Sampah Plastik, Kang Emil Imbau Masyarakat Gunakan “Octopus”

Tinjau Pengolahan Sampah Plastik, Kang Emil Imbau Masyarakat Gunakan “Octopus”

Regional
Selama Larangan Mudik, Wagub Uu Optimis Dapat Tekan Mobilitas Warga Jabar

Selama Larangan Mudik, Wagub Uu Optimis Dapat Tekan Mobilitas Warga Jabar

Regional
Terapkan Prokes dan PPKM di Kesawan City Walk, Pemkot Medan Lakukan Ini

Terapkan Prokes dan PPKM di Kesawan City Walk, Pemkot Medan Lakukan Ini

Regional
Ganjar Nilai Sistem Resi Gudang Grobogan Jadi Teladan Nasional, Mengapa?

Ganjar Nilai Sistem Resi Gudang Grobogan Jadi Teladan Nasional, Mengapa?

Regional
Anggap Warga Sudah Teredukasi Covid-19, Pemkab Wonogiri Longgarkan Kegiatan Ekonomi

Anggap Warga Sudah Teredukasi Covid-19, Pemkab Wonogiri Longgarkan Kegiatan Ekonomi

Regional
Diminta Khofifah Desain Masjid di Surabaya, Kang Emil: Alhamdulillah, Jadi Ladang Ibadah

Diminta Khofifah Desain Masjid di Surabaya, Kang Emil: Alhamdulillah, Jadi Ladang Ibadah

Regional
Pulihkan Ekonomi Jabar, Wagub Uu Dorong UMKM Manfaatkan Program Pemerintah

Pulihkan Ekonomi Jabar, Wagub Uu Dorong UMKM Manfaatkan Program Pemerintah

Regional
Mukhtar, Mantan Bomber Kantor Unicef Aceh Kini Jadi Petani Pepaya dan Porang

Mukhtar, Mantan Bomber Kantor Unicef Aceh Kini Jadi Petani Pepaya dan Porang

Regional
Lewat Produk UKM, Ganjar dan Dubes Ceko Diskusikan Sejumlah Potensi Kerja Sama

Lewat Produk UKM, Ganjar dan Dubes Ceko Diskusikan Sejumlah Potensi Kerja Sama

Regional
Serahkan Sertifikasi SNI ke Masker Ateja, Emil Akui Sedang Buat Kain Antivirus

Serahkan Sertifikasi SNI ke Masker Ateja, Emil Akui Sedang Buat Kain Antivirus

Regional
Bongkar Bangunan Bermasalah di Medan, Wali Kota Bobby: Mari Tingkatkan PAD

Bongkar Bangunan Bermasalah di Medan, Wali Kota Bobby: Mari Tingkatkan PAD

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X