Ridwan Kamil Tak Setuju Pilkada Dipilih DPRD

BANDUNG, KOMPAS.com — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tak sepakat soal adanya wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada lembaga legislatif.

Menurut dia, lebih baik pemerintah mencari cara agar proses pelaksanaan pilkada tak memakan biaya besar.

"Saya adalah produk pilkada langsung. Faktanya pilkada mahal, tapi kalau dikembalikan ke DPRD pendapat pribadi saya kurang tepat. Mendingan kita wacanakan bagaimana bikin murahnya," ujar Emil, sapaan akrabnya, saat ditemui di Gedung Pakuan, Jalan Otista, Rabu (20/11/2019).

Baca juga: Ridwan Kamil Bicara soal Hoaks, Ujaran Kebencian hingga Radikalisme di Depan Ribuan Milenial

Salah satu caranya, kata Emil, pemberlakuan voting digital untuk memangkas biaya logistik selama proses pilkada.

Hal tersebut telah dilakukan di India yang punya jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan Indonesia.

"Di India yang penduduknya lebih banyak dari kita, mereka votingnya sudah pakai digital. Sementara di kita harus pakai saksi. Kalau delapan pasang satu TPS harus delapan saksi kalikan sekian rupiah, kalikan beribu TPS," ucap Emil.

Emil mengakui, biaya saksi merupakan komponen terbesar dalam anggaran kampanye calon kepala daerah. Bahkan, ia mengatakan biaya saksi menghabiskan setengah alokasi dana kampanye.

"Kalau boleh jujur biaya paling mahal itu saksi karena harus menyediakan dan harus membayar. Jadi, menurut saya, wacana itu sebaiknya simpulkan dulu secara teknis, dan saya yang di lapangan saya tahu cost termahal ada di situ. Dulu saya gadaikan Harley yang tidak kembali lagi. Saya jual motor, banyaklah," kata Emil.

Baca juga: Ridwan Kamil Motivasi Anak Muda Jawa Barat agar Selalu Optimis

Diberitakan sebelumnya, polemik pilkada langsung kembali mencuat dalam beberapa waktu terakhir.

Hal itu tak lepas dari Mendagri Tito Karnavian yang mempertanyakan relevansi pilkada langsung saat ini seusai rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (6/11/2019).

Ia menilai, pilkada langsung memiliki mudarat yang tak bisa dihindari, seperti halnya banyak kepala daerah yang terjerat korupsi.

Meski demikian, ia juga tidak menafikan manfaat pilkada langsung bagi demokrasi.

Karena itu, Tito menganjurkan ada kajian dampak dan manfaat pilkada langsung.