Bangun Jalur Khusus Tambang di Parung Panjang, Ridwan Kamil Cari Pemodal

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan proyek pembangunan jalur khusus tambang akan menjadi solusi permanen untuk menuntaskan masalah jalur tambang di Parung Panjang, Kabupaten Bogor.

Hal itu terungkap saat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menggelar rapat bersama sejumlah kepala dinas membahas polemik jalur tambang Parung Panjang di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Senin (18/11/2019).

Pria yang akrab disapa Emil itu mengatakan, saat ini pihaknya sedang mencari pihak swasta yang mau berinvestasi dalam proyek tersebut.

"Jangka panjang sedang persiapan jalur tambang. Jadi jalan tambangnya dibiayai oleh swasta kemudian swasta pemilik jalan mengutip truk yang lewat, hasil kutipan dipakai untuk membayar ke bank sehingga gak perlu APBD," kata Emil usai rapat.

Baca juga: Ridwan Kamil Rancang Solusi Jangka Pendek Masalah Jalur Tambang Parung Panjang

Jika tak ada yang berminat, ia meminta para pengusaha tambang untuk membuat konsorsium sehingga tak perlu menggunakan anggaran pemerintah.

"Bisakah dia punya konsorsium yang mengelola jalan tambang sendiri, ini kan bisnis kamu, bikin jalan sendiri, pakai duit sendiri, pemerintah hanya memfasilitasi," kata dia.

Emil memperkirakan, proyek tersebut menelan biaya konstruksi sekitar Rp 204 miliar. Saat ini, peta jalur khusus tambang tengah dikaji oleh Dinas Bina Marga. Dalam hasil kajiannya, ia memastikan jalur itu tak melintasi area permukiman warga.

"Sudah diputuskan, jalurnya sudah, nilainya sudah diketahui. Sedang dihitung apakah itu bisa menjadi investasi. DED oleh Bina Marga biayanya sekitar Rp 204 miliar konstruksi, di luar pembebasan lahan," kata Emil.

Baca juga: Pemprov Jabar Baru Buat DED Jalur Khusus Tambang di Parung Panjang

Sebelumnya, pada akhir tahun lalu Emil sempat menggelar rapat bersama para pengusaha tambang. Emil pun berharap para pengusaha untuk ambil bagian dalam meretas persoalan tersebut.

"Kan angkanya baru keluar sekarang, panjangnya, rutenya, belok ke mana kan harus disurvei. Jadi per hari ini surveinya sudah selesai karena ada tiga pilihan rute lain yang menembus area penduduk. Kalau menembus penduduk pasti ada konflik sosial, nah itu diputuskan gak pakai jalur ke sana. Kita putuskan gak lewat jalur penduduk, tapi muter, hasilnya lebih mahal. Tapi mahal kan relatif, bisa balik modal," jelasnya.