Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum: Tolong Pesantren Jangan "Gaptek"

Kompas.com - 17/11/2019, 22:17 WIB
Farid Assifa

Editor

KOMPAS.com - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengimbau pesantren di Jabar agar melek teknologi internet dan komputer, sehingga bisa mendapat bantuan modal usaha dari pemerintah.

"Tolong pesantren jangan gaptek (gagap teknologi). Harus paham masalah teknologi komputer dan digital, karena tahun ini era gadget, siapa yang menguasai digital itu yang akan menikmati perkembangan dunia. Kalau tidak, pesantren akan termarjinalkan," kata Uu kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Minggu (17/11/2019).

Imbauan Uu itu berkaitan dengan program "satu pesantren satu produk" atau one pesantren one product (OPOP) yang sedang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Uu menjelaskan, program OPOP ini menyasar pesantren-pesantren di desa dan menjadi pilot project. Dana yang digelontorkannya pun cukup besar, yakni Rp 500 miliar.

Baca juga: DPRD Jabar: Program Satu Pesantren Satu Produk Sebatas Seremonial

Uu menyebutkan, jumlah total pesantren yang ada di Jawa Barat sebanyak 10.000 pesantren. Namun sayangnya, kata Uu, yang mendaftar hanya 4.300 pesantren.

Kendalanya adalah banyak pesantren yang kurang melek teknologi digital. Sementara pendaftaran program tersebut melalui internet atau registrasi online.

Dari 4.300 pesantren yang mendaftar, hanya 1.075 pesantren yang disetujui untuk mendapatkan dana bantuan modal masing-masing sebesar Rp 30 juta. Ajuan mereka disetujui setelah melalui proses penelitian persyaratan.

Uu mengatakan, setiap pesantren yang akan mendapatkan bantuan modal harus memiliki jenis usaha. Misalnya ada pesantren yang ingin memiliki usaha peternakan lele, maka sebelum diberi bantuan, pemerintah memberikan pelatihan kepada dua orang perwakilan untuk usaha tersebut.

"Lalu dites kembali setelah pelatihan itu, berhasil tidak. Kalau berhasil, maka dikasih bantuan, tahap pertama Rp 30 juta," kata Uu.

Namun sebelum diberi bantuan, pihak pesantren harus membuat memorandum of understanding (MoU) dengan calon pembeli. Hal itu agar produk pensntren yang dibiayai pemerintah bisa langsung dibeli.

Uu berharap tahun depan, pesantren penerima bantuan bertambah menjadi 2.000 pesantren per tahun, sehingga selama kepemimpinannya bersama Ridwan Kamil, semua pesantren di jabar sebanyak 10.000 pesantren akan mendapat bantuan usaha.

"Jika selama ini hanya 1.000 pesantren yang mendapat bantuan, maka selama kepemimpinan saya bersama Pak Ridwan Kamil, hanya 5.000 pesantren yang mendapat bantuan. Kecuali kalau kepempinan kami berlanjut hingga periode kedua, maka semua pesantren akan mendapat bantuan. Jadi saya berharap tahun depan, anggaran untuk pesantren bertambah," harapnya.

Menurut Uu, pesantren di Jawa Barat memang berbeda dengan lembaga keagamaan serupa di provinsi lain. Di Jawa Barat, kata Uu, ketika kiai sepuh atau kiai pendiri, pesantren ikut hilang karena tidak ada generasi penerus.

"Saya tahu itu karena saya juga dari pesantren. Saya kan panglima santri," kata cucu dari pendiri Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya itu.

Selain itu, biaya operasional pesantren juga berasal dari infak, sedekah dan iuran santri. Selebihnya ada pula bantuan dari luar melalui kharisma kiai sepuh.

Namun ketika kiai sepuh sudah meninggal, maka pesantren jarang mendapat bantuan. Kemudian santrinya berkurang karena tidak ada penerus, maka pesantrennya pun hilang.

Untuk mencegah hal itu, kata Uu, maka diperlukan penguatan ekonomi pesantren melalui program satu pesantren satu produk itu.

Perda pesantren

Uu mengatakan, saat ini pihaknya sedang mendorong untuk melanjutkan kembali pembuatan Peraturan Daerah tentang Pesantren karena sudah ada payung hukumnya, yakni Undang-undang Pesantren. Sebab sebelumnya, Perda pesantren ditolak menteri dalam negeri karena belum ada undang-undangnya.

Baca juga: Jabar Kembangkan Ojek Online Motor Listrik Berbasis Masjid dan Pesantren

Jika perda itu sudah terbentuk, lanjut Uu, maka skema bantuan infrastruktur untuk pesantren akan dibuat mirip sekolah umum seperti SD. Bantuan yang diberikan bukan dalam bentuk tunai, melainkan pembangunan.

Misalnya, satu pesantren membutuhkan asrama. Maka, pemerintah menunjuk rekanan untuk membangun asrama. Setelah beres, maka asrama itu dihibahkan ke pesantren.

"Jadi tidak usah duitnya, ribet. Jadi kiai tenang," kata Uu. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com