DPRD Jabar: Program "Satu Pesantren Satu Produk" Sebatas Seremonial

KOMPAS.com - Ansor Kabupaten Tasikmalaya mempertanyakan program -program untuk pesantren yang digulirkan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum saat masa kampanye dulu.

Sebab, program Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan mereka itu hingga saat ini belum terasa manfaatnya bagi masyarakat, tertuama untuk pondok pesantren sebagai benteng moral dan keberlangsungan masyarakat Jawa Barat.

"Ada pun program 'satu pesantren, satu produk unggulan' terkesan ekslusif dan seremonial. Tapi yang nggak penting malah teralisasi seperti kolam renang Pak Gubernur," kata Fahmi melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Minggu (17/11/2019).

Fahmi mengatakan, Ansor juga mendorong DPRD Jawa Barat harus benar-benar memperhatikan masyarakat, terutama pesantren yang sudah berperan besar menjaga Jawa Barat.

"DPRD jangan hanya ikut beken dan melegitimasi program gubernur yang tak efektif, seperti penataan rumah dinas gubernur plus dengan kolam renangnya," katanya.

Baca juga: Wagub Jabar Rancang Program Satu Pesantren Satu Minimarket

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Oleh Soleh mengakui, program satu pesantren satu produk belum banyak dirasakan secara nyata oleh lembaga pendidikan keagamaan.

Bahkan, Oleh menyebutkan, program tersebut sebagaiman program lainnya, satu desa satu thafiz, santri juara, dan ajengan juara baru sebatas serimonial.

"Pak Gubernur perlu mengevaluasi secara menyeluruh program keagamaan. Bagus jika melanjutkan program yang pernah dicanangkan oleh gubernur sebelumnya, yakni program 1.000 kobong, dan bantuan keuangan guru (BKG).

"Program tersebut bisa langsung dirasakan oleh masyarakat," kata Oleh kepada Kompas.com via sambungan telepon, Minggu.

Namun demikian Oleh mengakui, di satu sisi bantuan hibah keagamaan acap kali disalahgunakan. Oleh karena itu, perlu komitmen bersama agar setiap rupiah uang rakyat betul-betul memiliki manfaat untuk kemajuan masayarakat dan agama.

Ke dapan, lanjut Oleh, DPRD akan sesegera membuat peraturan daerah tentang pesantren sebagai turunan dari Undang-undang Pesantren.

Dengan lahirnya Perda tentang pesantren dan lembaga keagamaan, perencanaan dan pelaksanaan program, khususnya di bidang peningkatan kualitas keagamaan bisa benar-benar terarah, riil dan sesuai dengan kebutuhan.

Sedang berjalan

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, program satu pesantren satu produk atau one pesantren one product (Opop) sedang berjalan. Untuk periode pertama, kata Uu, pihaknya sudah menggelontorkan dana Rp 500 miliar untuk bantuan ekonomi pesantren.

Uu menyebutkan, dari 4.300 pesantren di Jawa Barat yang mendaftar, baru 1.075 pesantren yang disetujui untuk mendapatkan bantuan usaha. Masing-masing pesantren mendapatkan bantuan Rp 30 juta.

Baca juga: Wagub Uu Usul Bentuk Kementerian Pesantren, tapi Tak Diakomodir Jokowi

Menurut Uu, manfaat bantuan tersebut akan terus dievaluasi. Jika dengan bantuan itu, usaha pesantren kian maju, maka dananya akan ditambah, misalnya jadi Rp 300 juta.

"Namun itu baru rencana, mudah-mudahan terealisasi," kata Uu melalui sambungan telepon, Minggu.

Uu mengakui, bantuan untuk pesantren selama ini kurang optimal dan merata. Penyebabnya adalah banyak pesantren, terutama di desa, yang belum memiliki akses ke internet atau belum melek digital. Sehingga mereka kesulitan mendaftar karena pendaftarannya menggunakan sistem online.

Ia menyebutkan, di Jawa Barat ini teradapat sekitar 10.000 pesantren. Ia berharap ke depan, bantuan untuk ekonomi pesantren bertambah.

"Tahun ini bantuan untuk pesantren Rp 500 juta. Diharapkan tahun depan bertambah, misalnya menjadi Rp 1 triliun. Sebab bantuan untuk pesantren itu bisa mendongkrak pertumbuhan di Jawa Barat. Saat ini saja, pertumbuhan ekonomi di Jabar naik satu digit, menjadi 5,1 persen. Tapi ini belum seusai harapan," kata Uu.