Kontroversi Kolam Renang Rp 1,5 M di Rumah Dinas, Terapi Renang Kaki Ridwan Kamil yang Cidera dan Ruang Publik

Ia juga menyoroti masalah revitalisasi taman Gedung Sate yang dikerjakan bersamaan dengan revitalisasi Gedung Pakuan.

Menurutnya proyek itu hanya untuk memenuhi hasrat Ridwan Kamil sebagai arsitektur.

"Pembangunan ini sifatnya tidak dibutuhkan bahkan hanya untuk pencitraan dan kepuasan beliau sebagai arsitektur. Kewajiban provinsi itu banyak, ada target rumah tidak layak huni, urusan lingkungan, pembangunan SMA dan SMK," ujar dia.

Baca juga: Kepala Dinas Tak Hadir Saat Rapat Paripurna, Ridwan Kamil Dihujani Interupsi

Setara dengan 7 ruang kelas

Namun hal berbeda disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Oleh Soleh.

Ia menilai tidak masalah pembuatan kolam renang pribadi di rumah dinas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Kalau kolam renang itu sangat urgent bagi Gubernur dalam rangka menunjang olahraga, untuk menjaga kesehatan, tidak masalah, karena kesehatan seorang gubernur harus dijaga. Apalagi dengan kegiatan yang begitu padat, kerjanya 7 hari dalam seminggu. Gubernur perlu sehat dan fit setiap harinya," kata Oleh kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat (15/11/2019).

Menurut Oleh, jika kolam renang itu hanya sebatas hiasan taman, maka sebaiknya dibangun dengan konsep sederhana.

Baca juga: Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

"Tapi kalau hanya sekadar hiasan taman, lebih baik disederhanakan saja, tidak perlu mewah-mewah," katanya.

Ia mengatakan dana Rp 1,5 miliar untuk kolam renang itu setara dengan 7 ruang kelas baru (RKB) sekolah di Jawa Barat.

Untuk itu ia berharap kolam renang pribadi itu benar-benar difungsikan dengan baik.

Sementara itu, Ridwan Kamil membantah bahwa dirinya mengesampingkan program prioritas Provinsi Jawa Barat.

Baca juga: Ridwan Bae Minta Pendukung Airlangga dan Bamsoet Utamakan Musyawarah Mufakat

Ia mengatakan semua janji kampanyenya sedang ia kerjakan saat ini.

"Pembangunan di Jabar itu semua dikerjakan. Kalau Anda tadi menyimak, sebutkan semua dimensinya urusan kemiskinan, semua proporsional," ucapnya seusai rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Bandung, Jumat (15/11/2019).

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Dendi Ramdhani | Editor: Farid Assifa, Khairina, Robertus Belarminus)