Protes Kenaikan Premi BPJS di DPRD Sukoharjo, Warga Mulai Sadar Pentingnya Kesehatan

SUKOHARJO, KOMPAS.com - Ratusan buruh di Sukoharjo, Jawa Tengah yang tergabung dalam Forum Peduli Buruh (FPB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (13/11/2019).

Mereka menolak kenaikan premi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang mencapai 100 persen. Mereka menilai kenaikan premi BPJS Kesehatan mencapai 100 persen membuat rakyat semakin sengsara.

Di tengah aksi tersebut ditampilkan teatrikal dampak kenaikan premi BPJS Kesehatan. Teatrikal diperagakan empat orang buruh. Mereka ada yang berperan sebagai pengusaha, BPJS dan buruh dengan memakai kostum pocong.

"Dampaknya (kenaikan BPJS Kesehatan) tidak hanya ke buruh. Tapi juga keluarganya. Mungkin buruh punya keluarga sehingga harus membayar premi tersebut untuk keluarganya," kata Ketua FPB Sukoharjo, Sukarno.

Sukarno mengungkap, seharusnya dengan kenaikan premi tersebut harus diimbangi dengan pelayanan kesehatan yang baik. Justru, sebaliknya masih ada ketimpangan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

"Di Sukoharjo ada 35.000 buruh yang masuk dalam keanggotaan BPJS Kesehatan," urainya.

Baca juga: Gubernur Bali Keberatan Iuran BPJS Kesehatan Dinaikkan

Aspirasi warga dibawa ke Jakarta

Selain menolak kenaikan premi, para buruh juga menolak revisi UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut di dalam UU itu terdapat beberapa pasal yang drafnya sudah masuk ke prolegnas, yaitu salah satunya terkait pensiun.

Massa aksi ditemui anggota DPRD Sukoharjo untuk diajak untuk beraudiensi. Ada 15 perwakilan buruh yang ikut masuk ke gedung DPRD untuk beraudiensi dengan dipimpin Ketua DPRD Sukoharjo, Wawan Pribadi.

"Aspirasi sudah kita sampaikan ke DPR RI secara tertulis sudah. Hari ini mereka datang lagi ya kita tanggapi," kata Wawan.

Pihaknya mengatakan siap mengantarkan perwakilan buruh berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Rencana mereka akan berangkat ke Jakarta pada 21- 22 Desember 2019.

"Dari DPRD nanti kita utus Komisi IV," ujar Wawan.

Baca juga: Ridwan Kamil Putar Otak Hadapi Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Pilih Asuransi Swasta?

Sadar kesehatan

Menanggapi naiknya premi BPJS Kesehatan, pegiat asuransi menilai bahwa sebenarnya BPJS Kesehatan membawa dampak positif bagi warga, terutama dalam hal asuransi kesehatan.

Sebelum premi naik, banyak orang-orang yang merasa bahwa layanan BPJS ini masih kurang memuaskan, misal waktu tunggu yang lama, tindakan yang tidak cepat, hingga butuh rujukan tertentu dan sebagainya.

Banyak warga berharap dengan adanya kenaikan premi BPJS Kesehatan maka pelayanan kesehatannya juga membaik.

Menanggapi kondisi tersebut, Presiden Direktur AXA Mandiri Handojo G Kusuma mengatakan, kondisi yang terjadi di masyarakat itu memicu perusahaan asuransi untuk membuat produk komplemen atau pelengkap dari layanan dasar BPJS Kesehatan.

Sehingga, hal itu bisa menjawab ketidakpuasan warga dari sisi pelayanan BPJS Kesehatan.

"Ini jadi peluang pasar pengembangan selanjutnya produk bancassurance. BPJS jadi pembuka jalan, menciptakan kesadaran, agar warga mendapatkan asuransi kesehatan yang lebih baik dan menyeluruh," katanya melalui rilis ke Kompas.com.

Untuk premi yang harus dibayar, bergantung dari segmen pasar serta perlindungan yang disasar sehingga bisa lebih murah. Misal hanya ingin proteksi di satu penyakit kritis saja yang memang ditakuti.

Presiden Komisaris AXA Mandiri Agus Haryoto Widodo menambahkan, saat ini masyarakat maikin sadar butuh sehat. Sehingga tren berkaitan dengan kesehatan saat ini juga meningkat termasuk asuransi kesehatan.

"Ada juga tren sadar pada proteksi penyakit kritis, seperti jantung. Ke depan produk seperti ini akan semakin diminati," lanjutnya.

Baca juga: Datangi Rumah Duka Anggota KPPS, Ganjar: Perlu Asuransi Kesehatan