Terjaring OTT, Status ASN Kadis Pariwisata Lombok Barat Terancam Dinonaktifkan

Kompas.com - 14/11/2019, 19:25 WIB
Tim penyidik Kejari Mataram membawa barang bukti uang dalam amplop coklat paska-OTT terhadap Kadispar Lombok Barat, Ispan Junaidi, Rabu (13/11/2019). KOMPAS.com/FITRI RTim penyidik Kejari Mataram membawa barang bukti uang dalam amplop coklat paska-OTT terhadap Kadispar Lombok Barat, Ispan Junaidi, Rabu (13/11/2019).

LOMBOK BARAT, KOMPAS.com - Ditetapkannya Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat Ispan Junaidi sebagai tersangka setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Selasa (12/11/2019), menyebabkan status Ispan sebagai ASN dan Kadispar Lombok Barat di ujung tanduk.

Kemungkinan posisinya sebagai ASN dapat diberhentikan atau dinonaktifkan jika dirinya resmi menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Saiful Ahkam Mahfudz kepada Kompas.com, Kamis (14/11/2019). 

Ia mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat masih menunggu keputusan penetapan yang bersangkutan (Ispan Junaidi) sebagai tersangka secara tertulis dari Kejari Mataram.


"Setekah kami terima surat resmi penetapan tersangka secara tertulis dari Kejari Mataram, baru kemudian Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) Lombok Barat, bisa memproses pemberhentian atau penonaktifan sementara Pak Ispan sebagai aparatur sipil negara (ASN)," katanya.

Sementara jabatan yang bersangkutan sebagai Kadis Pariwisata Lombok Barat, Ahkam mengatakan masih menunggu arahan Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid. 

Bupati dapat menonaktifkan Ispan sebagai Kadis Pariwisata dengan mengangkat pelaksana tugas (PLT).

Baca juga: OTT Kadis Pariwisata Lombok Barat, Kejari Sita Uang Rp 95 Juta

Pelajaran penting

OTT yang menjerat pejabat di Pemkab Lombok Barat, bagi Ahkam, memberi banyak pelajaran penting dan terbaik bagi selurus ASN di Lombok Barat untuk lebih mengoptimalkan peranan aparat pengawas internal.

"Ke depan kami harus lebih keras dan tegas mendorong pemanfaatan Monitoring Center Prevention yang terkoneksi dalam pencegahan korupsi," kata Ahkam.

Mengantispasi adanya korupsi di tubuh pemerintahan Lombok Barat, akan diutamakan menciptakan sistem pengawasan berjenjang yang melibatkan TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah).

Dalam sistem pengadaan barang jasa, kata Ahkam, di Pemkab Lombok Barat sudah terpola dengan baik. 

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X