KILAS DAERAH

Tanggapi Surat Edaran KPK, Jabar Percepat Tertibkan Aset dan BMD

Kompas.com - 14/11/2019, 16:50 WIB
Pejabat (Pj). Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar) Daud Achmad DOK. Humas Pemerintah Provinsi Jawa BaratPejabat (Pj). Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar) Daud Achmad

KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat (Jabar) Daud Achmad menjelaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan surat perihal percepatan pembenahan pengelolaan Barang Miliki Daerah ( BMD).

Surat tersebut tertuju pada gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia pada tanggal 26 Agustus. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Jabar kini tengah menertibkan aset-aset dan BMD.

Hal itu diungkapkan Daud usai mengikuti Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penertiban Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2019 di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (13/11/2019).

“Rapat ini dilaksanakan karena diketahui bersama, fokus utama pencegahan korupsi oleh Koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) KPK RI tahun 2019 adalah mengenai barang milik daerah dan juga optimalisasi pendapatan daerah,” kata Daud.

Baca juga: Sebanyak 5312 Desa di Jabar Jadi Target Sosialisasi Si Rampak Sekar

Adapun, surat tersebut memiliki enam poin yang menjadi fokus utama.

Pertama, penyelesaian proses pengalihan BMD akibat alih kewenangan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014.

Kedua, penyelesaian permasalahan BMD antar pemerintah daerah akibat pemekaran wilayah. Ketiga, penyelesaian permasalahan BMD dengan instansi vertikal.

“Keempat, penyelesaian permasalahan BMD yang dikuasai pihak lain atau pihak yang tidak berhak. Kelima, percepatan penyelesaian sertifikasi BMD berupa tanah," paparnya.

Lalu keenam, kata dia, tentang pelaksanaan pengamanan BMD baik fisik, legalitas, maupun administrasi.

Baca juga: KPK Dorong Pemda Implementasikan Pendidikan Antikorupsi di Sekolah

Untuk mewujudkan poin-poin tersebut, kata Daud, Pemda Jabar tengah berkolaborasi dengan semua pihak seperti Badan Pertahanan Nasional (BPN), pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.

Tujuannya agar semua pihak berkomitmen untuk menyelesaikan masalah aset.

“Juga sebagai pengguna barang (OPD) pun harus memerhatikan aset-aset milik daerah yang dimiliki,” kata Daud seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Status PDP Dicabut, Jenazah Dimakamkan Tanpa Protokol Covid-19 Ternyata Positif Corona

Status PDP Dicabut, Jenazah Dimakamkan Tanpa Protokol Covid-19 Ternyata Positif Corona

Regional
Kasus Terbanyak, Sehari 20 Warga Grobogan Terkonfirmasi Positif Covid-19

Kasus Terbanyak, Sehari 20 Warga Grobogan Terkonfirmasi Positif Covid-19

Regional
Ratusan Kali Merampok, 2 Orang Berseragam TNI Ditangkap di Bandung

Ratusan Kali Merampok, 2 Orang Berseragam TNI Ditangkap di Bandung

Regional
Jenazah Positif Covid-19 di Samarinda Dibawa Keluar Provinsi, Ini Penjelasan Wali Kota

Jenazah Positif Covid-19 di Samarinda Dibawa Keluar Provinsi, Ini Penjelasan Wali Kota

Regional
Pengenalan Sekolah, SD di Palembang Ini Gunakan Sistem 'Drive Thru'

Pengenalan Sekolah, SD di Palembang Ini Gunakan Sistem "Drive Thru"

Regional
3 Karyawan Metro TV di Surabaya Positif Covid-19

3 Karyawan Metro TV di Surabaya Positif Covid-19

Regional
Simental dan Limosin, 2 Jenis Sapi yang Akan Dipilih Jokowi untuk Kurban

Simental dan Limosin, 2 Jenis Sapi yang Akan Dipilih Jokowi untuk Kurban

Regional
Demi Konten dan Terkenal, YouTuber Seret Biawak Hidup-hidup di Aspal dengan Motor

Demi Konten dan Terkenal, YouTuber Seret Biawak Hidup-hidup di Aspal dengan Motor

Regional
Harimau Sumatera yang Masuk Pemukiman Warga Berhasil Ditangkap

Harimau Sumatera yang Masuk Pemukiman Warga Berhasil Ditangkap

Regional
Miliki Riwayat Perjalanan ke Zona Hitam, Nenek Positif Covid-19 di Wonogiri Meninggal

Miliki Riwayat Perjalanan ke Zona Hitam, Nenek Positif Covid-19 di Wonogiri Meninggal

Regional
Disdik Kabupaten Bogor Akui Belajar secara Daring Kurang Efektif

Disdik Kabupaten Bogor Akui Belajar secara Daring Kurang Efektif

Regional
Ridwan Kamil: Kalau Tak Bisa Bayar Denda, Pilihannya Kurungan atau Kerja Sosial

Ridwan Kamil: Kalau Tak Bisa Bayar Denda, Pilihannya Kurungan atau Kerja Sosial

Regional
Kadernya Jadi Tersangka Kasus Pengambilan Jenazah, PKS Belum Tentukan Sikap

Kadernya Jadi Tersangka Kasus Pengambilan Jenazah, PKS Belum Tentukan Sikap

Regional
850 Penghuni Pondok Gontor 2 Jalani Rapid Tes Covid-19, 60 Orang Dinyatakan Reaktif

850 Penghuni Pondok Gontor 2 Jalani Rapid Tes Covid-19, 60 Orang Dinyatakan Reaktif

Regional
Ratusan Ojol di Kupang Mogok, Usai Protes Kenaikan Skema Pembayaran

Ratusan Ojol di Kupang Mogok, Usai Protes Kenaikan Skema Pembayaran

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X