Polemik Rekayasa Jalur Sukajadi, Dishub Jabar Bela Pemkot Bandung

BANDUNG, KOMPAS.com - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat memberikan pembelaan terkait polemik rekayasa jalur di sekitaran Jalan Sukajadi oleh Pemerintah Kota Bandung.

Padahal, pengalihan sejumlah ruas jalan itu masih menuai penolakan dari masyarakat.

Kepala Dinas Perhubungan Jabar Hery Antasari menilai, secara umum rekayasa jalur itu membuat situasi lalu lintas lebih baik dari sebelumnya.

Pemberlakukan jalur satu arah dari Jalan Sukajadi menuju Jalan Setiabudi bisa mengurangi tekanan terhadap ruas jalan yang dimensinya tak bisa diubah.

"Perbandingan dengan kondisi sebelumnya saya pikir jauh lebih baik untuk kepentingan Bandung secara keseluruhan, bukan kepentingan individu warga Sukajadi yang merasa lebih berat kondisi lalu lintasnya," ujar Hery saat dihubungi Kompas.com via telepon seluler, Rabu (13/11/2019).

Baca juga: Setir Macet, Minibus Milik Dinas Pertanian Asahan Tabrak 3 Warung

Hery menjelaskan, semua solusi jangka pendek untuk mengurai kemacetan di Kota Bandung tak akan luput dari pro dan kontra.

Sebab, pesatnya pertumbuhan kendaraan tak seimbang dengan kondisi jalan di Bandung yang relatif kecil dan pendek.

"Jumlah kendaraan 105.000 motor dan 15.000 mobil tiap tahun (di Jabar) bertambah. Ketika kendaraan dengan jumlah sekian melintasi jalur lebih pendek akan terjadi titik-titik konflik. Jadi kemacetannya lebih parah," ungkap Hery.

"Tapi ketika kita satu arahkan, memutar, dengan risiko jadi lebih jauh, tapi untuk kepentingan arus kota Bandung, keseluruhan lebih lancar secara umum meskipun ada beberapa titik kemacetan dan komplain. Tapi dari kita, dari kajian awal melihat kondisinya lebih baik dari sebelumnya," tambahnya.

Disinggung soal adanya rencana Pemkot Bandung untuk membongkar taman guna memperlancar arus lalu lintas di Jalan Sukajadi, Hery enggan berkomentar lebih banyak.

"Saya nggak bisa komentari. Tapi apa pun yang bisa membantu kelancaran lalu lintas di Bandung Raya tentu kita siap berkoordinasi, sama-sama mencermati," kata dia.

Ia hanya menekankan, persoalan kemacetan di Bandung Raya hanya bisa diselesaikan dengan hadirnya moda transportasi massal dan modern. Masalahnya, kata Hery, butuh waktu lama untuk merealisasikan hal tersebut.

Karena itu, Hery pun berharap masyarakat bisa memaklumi tiap upaya pemerintah dalam menjaga kelancaran arus lalu lintas. Apalagi situasi serupa juga terjadi di kota besar lainnya seperti Cirebon dan Bogor.

"Kemacetan di Bandung ini kita dihadapkan pada fakta apa pun solusinya pasti akan ada pro kontra, pasti ada yang dirugikan. Kita tak bisa memberikan solusi yang memuaskan semua pihak karena apa pun solusi kemacetan di Kota Bandung di luar menghadirkan transportasi massal baru, pasti ada plus minusnya," papar Hery.

"Kalau jadi warga wajar protes. Saya juga memahami apa yang dirasakan oleh Dishub atau pemerintah daerah di Jabar, terutama kota Bandung yang jalannya sempit, pendek, jumlah kendaraan terus bertambah, dan pemerintah tak bisa membatasi penambahan kendaraan," jelasnya.

Seperti diketahui, Pemkot Bandung memberlakukan rekayasa jalur lalu lintas yang di kawasan Jalan Sukajadi dan sekitarnya sejak Juli 2019 lalu.

Secara garis besar, pengalihan jalan itu membuat arus lalu lintas dari Jalan Sukajadi menuju Jalan Setiabudi menjadi satu arah. Hal serupa juga diberlakukan dari Jalan Setiabudi menuju Jalan Cipaganti.

Hingga saat ini, kebijakan tersebut masih menuai pro dan kontra.

Untuk diketahui, Jalan Sukajadi menjadi jalur vital khususnya bagi wisatawan yang ingin bertamasya ke wilayah Bandung Utara.

Rizki Kusuma (30), warga Karangtineung Dalam, Kecamatan Sukajadi, berpendapat pengalihan jalur itu hanya memindahkan kemacetan dari pintu Mall Paris Van Java (PVJ) ke perempatan Jalan Sukajadi-Pasteur.

Belum lagi, pemberlakuan jalan satu arah itu dimanfaatkan oknum angkutan daring untuk mangkal di badan jalan.

"Kalau akhir pekan bisa dilihat macetnya Pasteur seperti apa. Salah satu yang bikin macet banyak angkutan online mangkal di depan PVJ, harusnya ditindak juga. Pokoknya jalan jadi tambah ruwet," ucap Rizki.

Baca juga: JKN BPJS Naik, Wali Kota Bandung Harap Kebijakan Pusat Tidak Bebani Masyarakat

Namun, bagi Meidi (29), warga Cipedes, kebijakan itu membuat arus lalu lintas lebih tertib, kendati masih ada titik kemacetan.

"Macetnya masih ada, tapi lebih teratur saja. Jalan juga jadi lebih lebar. Tinggal petugas saja lebih tegas kalau ada kendaraan yang parkir di badan jalan. Kalau bisa juga rambu dan markanya dibuat permanen biar gak gampang dipindah-pindah," jelasnya.