Penjelasan dan Klarifikasi Warga di Balik Video Polisi Bersimpuh yang Viral

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Peduli Rakyat Salipolo- Bababinanga dan DAS Saddang Pinrang, Sulawesi Selatan, memberikan klarifikasi dan penjelasan mengenai persoalan di balik video viral polisi yang bersimpuh di hadapan warga.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (13/11/2019), Aliansi menjelaskan bahwa berdasarkan fakta lapangan, warga Desa Salipolo awalnya mendatangi lokasi tambang untuk menghentikan aktivitas pertambangan.

Sebab, menurut warga, pertambangan itu saat ini masih menjadi polemik dan masih dalam proses peninjauan kembali.

Namun, saat tiba di lokasi, warga justru dihadang oleh oknum preman dan diserang dengan senjata tajam.

Perbuatan oknum yang diduga sebagai preman suruhan dari pemilik tambang itu mengakibatkan salah seorang warga bernama Hasbullah (55 tahun) mengalami luka tebasan di tangan dan di bagian paha.

Tebasan senjata tajam oleh pihak yang diduga preman itu menyulut kemarahan warga.

Akhirnya, warga membalas memukul preman tersebut dengan kayu yang mereka bawa.

Preman tersebut mencoba melarikan diri, sampai terjatuh dan dikerumuni oleh warga.

Menurut Aliansi, bukan hanya Iptu Akbar yang berusaha menenangkan situasi.

Warga yang berada di lokasi juga melerai warga yang lainnya, agar tidak melukai oknum preman tersebut.

Baca juga: Viral Video Kapolsek Bersimpuh di Hadapan Massa yang Bawa Golok

Merusak lingkungan dan mengancam keselamatan

Menurut Aliansi, warga menolak pertambangan bukan hanya karena pertambangan PT Alam Sumber Rezeki (ASR) yang dianggap ilegal, tetapi juga karena pertambangan di daerah aliran sungai (DAS) Saddang dapat merusak lingkungan dan menyebabkan ruang hidup masyarakat terancam.

Apalagi, warga Desa Salipolo, Kecamatan Cempa dan warga Desa Bababinanga, Kecamatan Duampanua, telah mengalami trauma akibat banjir besar.

Masyarakat khawatir pertambangan akan berdampak pada terjadinya banjir, abrasi, dan longsor yang dapat menenggelamkan kampung, seperti yang terjadi pada 1998 dan 2010.

Kondisi itu menyebabkan peristiwa besar yang menyebabkan tanah-tanah masyarakat, tambak, kebun, pemukiman dan fasilitas sosial hilang akibat arus sungai yang meluap.