Evaluasi Pilkada Langsung, PKB Nilai Pilkada Asimetris Lebih Rasional

Kompas.com - 12/11/2019, 17:53 WIB
juru bicara DPP PKB Syaiful Huda. handoutjuru bicara DPP PKB Syaiful Huda.

KOMPAS.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung.

Namun PKB mengusulkan Pilkada Asimetris dan itu lebih rasional dibanding pilkada langsung.

“Kami memahami keresahan mendagri terkait pelaksanaan pilkada langsung yang di beberapa wilayah lebih banyak menimbulkan dampak negatif. Tetapi jangan lupa di beberapa wilayah, mekanisme pilkada Langsung melahirkan banyak kepala daerah berprestasi yang membawa dampak kesejahteraan bagi warganya,” ujar Juru Bicara DPP PKB Syaiful Huda kepada Kompas.com melalui keterangan tertulisSelasa (12/10).

Huda menjelaskan, evaluasi akan dampak negatif Pilkada Langsung bisa saja dilaksanakan. Dari evaluasi tersebut akan diketahui peta wilayah di mana Pilkada Langsung memberikan dampak positif maupun negatif.

Baca juga: Soal Evaluasi Pilkada Langsung, Puan: Jangan Jadi Kemunduran

 

Kendati demikian, indikator-indikator evaluasi harus ditentukan terlebih dahulu serta bersifat terbuka terhadap akses publik.

“Di wilayah-wilayah yang dampak negatif Pilkada Langsung lebih mendominasi, bisa dipikirkan mekanisme pemilihan lain yang bisa menekan dampak negatif tersebut, bisa pemilihan melalui DPRD ataupun mekanisme yang lain,” ujarnya.

Pria yang juga menjabat sebagai ketua Komisi X DPR ini mengusulkan, mekanisme Pilkada Asimetris.

Pelaksanaan Pilkada Asimetris adalah mekanisme yang memungkinkan pelaksanaan Pilkada Langsung maupun Tak Langsung di berbagai wilayah Indonesia sesuai dengan kondisi objektif masing-masing daerah.

“Pilkada Asimetris ini menarik karena pelaksanaan pilkada sesuai dengan kondisi objektif masyarakat, baik dari sisi tingkat pendidikan, tingkat kerawanan keamanan, maupun tingkat kedewasaan politik pemilih di wilayah masing-masing,” katanya.

Opsi kedua yang bisa dipertimbangkan, kata Huda, adalah pemilihan tidak langsung di tingkat provinsi dan pemilihan langsung di tingkat kabupaten/kota.

Opsi ini didasari atas pemikiran bahwa gubernur merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat sehingga pemilihannya cukup melalui DPRD.

Sedangkan bupati/wali kota lah yang sehari-hari menghadapi masyarakat untuk memecahkan berbagai persoalan kependudukan secara bersama-sama.

Oleh karena itu, di tingkat kabupaten/kota, pilkada harus dilakukan secara langsung karena kepala daerah yang terpilih adalah representasi kepentingan warga.

“PKB sendiri lebih cenderung setuju dan akan memperjuangkan opsi kedua ini,” katanya.

Baca juga: Mendagri Ingin Pilkada Langsung Dievaluasi, Nasdem Tak Ingin Mundur

Sebelumnya Mendagri Tito Karnavian mempertanyakan efektivitas sistem Pilkada Langsung.

Dia menilai, sistem ini menimbulkan banyak dampak negatif, yakni politik biaya tinggi.

“Kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu-pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun? Banyak manfaatnya partisipan demokrasi meningkat. Tapi juga kita melihat mudaratnya ada politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia,” ujar Tito di kompleks parlemen, Jakarta Rabu (6/11/2019) lalu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rektor IPB University Dinyatakan Sembuh dari Corona

Rektor IPB University Dinyatakan Sembuh dari Corona

Regional
Biarkan Konser Dangdut Hajatan Wakil Ketua DPRD Tegal, Polisi: Tak Elok Kami Naik Panggung Hentikan Paksa

Biarkan Konser Dangdut Hajatan Wakil Ketua DPRD Tegal, Polisi: Tak Elok Kami Naik Panggung Hentikan Paksa

Regional
Terjadi Lagi, Seorang Dokter di Riau Meninggal Dunia akibat Covid-19

Terjadi Lagi, Seorang Dokter di Riau Meninggal Dunia akibat Covid-19

Regional
Muncul Klaster Covid-19, Seluruh Ponpes di Banyumas Diminta Perketat Protokol Kesehatan

Muncul Klaster Covid-19, Seluruh Ponpes di Banyumas Diminta Perketat Protokol Kesehatan

Regional
8 Pasien dari 2 Klaster Keluarga Dinyatakan Sembuh, Salatiga Masih Zona Oranye

8 Pasien dari 2 Klaster Keluarga Dinyatakan Sembuh, Salatiga Masih Zona Oranye

Regional
Peraturan Wali Kota Bandung Akan Direvisi supaya Persib Bisa Bertanding

Peraturan Wali Kota Bandung Akan Direvisi supaya Persib Bisa Bertanding

Regional
Pemkab Karawang Tak Ingin Buat Tempat Isolasi Khusus, Ini Alasannya

Pemkab Karawang Tak Ingin Buat Tempat Isolasi Khusus, Ini Alasannya

Regional
Jalan Kaki dari Malaysia dan Hilang 8 Hari di Hutan, Syamsuddin Hanya Makan Garam dan Vetsin

Jalan Kaki dari Malaysia dan Hilang 8 Hari di Hutan, Syamsuddin Hanya Makan Garam dan Vetsin

Regional
Prasasti Soe Hok Gie Berdiri di Puncak Mahameru, Sempat Diturunkan karena Ada Pendaki Menaruh Plakat Nikah

Prasasti Soe Hok Gie Berdiri di Puncak Mahameru, Sempat Diturunkan karena Ada Pendaki Menaruh Plakat Nikah

Regional
Dikira Korban Laka, Ternyata Pria Ini Tewas Dibunuh, Polisi: Ada 12 Luka Tusukan

Dikira Korban Laka, Ternyata Pria Ini Tewas Dibunuh, Polisi: Ada 12 Luka Tusukan

Regional
31 Karyawan LG Tangerang Positif Corona

31 Karyawan LG Tangerang Positif Corona

Regional
Kronologi Munculnya Klaster Ponpes di Banyumas, Santri Mengeluh Batuk Pilek

Kronologi Munculnya Klaster Ponpes di Banyumas, Santri Mengeluh Batuk Pilek

Regional
Kasus Beras Bansos Campur Biji Plastik di Cianjur Dinilai Rawan Politisasi

Kasus Beras Bansos Campur Biji Plastik di Cianjur Dinilai Rawan Politisasi

Regional
'Saya Kaget, Tak Menyangka Tertular Covid, Muncul Ketakutan Akan Mati, Dikucilkan Masyarakat...'

"Saya Kaget, Tak Menyangka Tertular Covid, Muncul Ketakutan Akan Mati, Dikucilkan Masyarakat..."

Regional
Dinyatakan Bersalah, 12 Polisi yang Terlibat Penembakan Warga di Makassar Dihukum

Dinyatakan Bersalah, 12 Polisi yang Terlibat Penembakan Warga di Makassar Dihukum

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X