Evaluasi Pilkada Langsung, PKB Nilai Pilkada Asimetris Lebih Rasional

Kompas.com - 12/11/2019, 17:53 WIB
juru bicara DPP PKB Syaiful Huda. handoutjuru bicara DPP PKB Syaiful Huda.

KOMPAS.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung.

Namun PKB mengusulkan Pilkada Asimetris dan itu lebih rasional dibanding pilkada langsung.

“Kami memahami keresahan mendagri terkait pelaksanaan pilkada langsung yang di beberapa wilayah lebih banyak menimbulkan dampak negatif. Tetapi jangan lupa di beberapa wilayah, mekanisme pilkada Langsung melahirkan banyak kepala daerah berprestasi yang membawa dampak kesejahteraan bagi warganya,” ujar Juru Bicara DPP PKB Syaiful Huda kepada Kompas.com melalui keterangan tertulisSelasa (12/10).

Huda menjelaskan, evaluasi akan dampak negatif Pilkada Langsung bisa saja dilaksanakan. Dari evaluasi tersebut akan diketahui peta wilayah di mana Pilkada Langsung memberikan dampak positif maupun negatif.

Baca juga: Soal Evaluasi Pilkada Langsung, Puan: Jangan Jadi Kemunduran

Kendati demikian, indikator-indikator evaluasi harus ditentukan terlebih dahulu serta bersifat terbuka terhadap akses publik.

“Di wilayah-wilayah yang dampak negatif Pilkada Langsung lebih mendominasi, bisa dipikirkan mekanisme pemilihan lain yang bisa menekan dampak negatif tersebut, bisa pemilihan melalui DPRD ataupun mekanisme yang lain,” ujarnya.

Pria yang juga menjabat sebagai ketua Komisi X DPR ini mengusulkan, mekanisme Pilkada Asimetris.

Pelaksanaan Pilkada Asimetris adalah mekanisme yang memungkinkan pelaksanaan Pilkada Langsung maupun Tak Langsung di berbagai wilayah Indonesia sesuai dengan kondisi objektif masing-masing daerah.

“Pilkada Asimetris ini menarik karena pelaksanaan pilkada sesuai dengan kondisi objektif masyarakat, baik dari sisi tingkat pendidikan, tingkat kerawanan keamanan, maupun tingkat kedewasaan politik pemilih di wilayah masing-masing,” katanya.

Opsi kedua yang bisa dipertimbangkan, kata Huda, adalah pemilihan tidak langsung di tingkat provinsi dan pemilihan langsung di tingkat kabupaten/kota.

Opsi ini didasari atas pemikiran bahwa gubernur merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat sehingga pemilihannya cukup melalui DPRD.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hasil Tes DNA, Dipastikan Jenazah Balita Tanpa Kepala di Samarinda adalah Yusuf yang Hilang di PAUD

Hasil Tes DNA, Dipastikan Jenazah Balita Tanpa Kepala di Samarinda adalah Yusuf yang Hilang di PAUD

Regional
Kapolda Maluku Jenguk Anggota Brimob Korban Penembakan KKB di Nduga

Kapolda Maluku Jenguk Anggota Brimob Korban Penembakan KKB di Nduga

Regional
Gara-gara Kentut, Pasutri di Sumbar Dibacok Tetangganya

Gara-gara Kentut, Pasutri di Sumbar Dibacok Tetangganya

Regional
Hilang 10 Hari di Hutan Buton, Kakek 87 Tahun Selamat Berkat Minum Air Rotan

Hilang 10 Hari di Hutan Buton, Kakek 87 Tahun Selamat Berkat Minum Air Rotan

Regional
3 Fraksi DPRD Usulkan Interpelasi Gubernur Sumbar soal Kunjungan ke Luar Negeri dan BUMD

3 Fraksi DPRD Usulkan Interpelasi Gubernur Sumbar soal Kunjungan ke Luar Negeri dan BUMD

Regional
Gerebek Kedai, Polres Humbahas Temukan Mesin Judi Milik Oknum Polisi

Gerebek Kedai, Polres Humbahas Temukan Mesin Judi Milik Oknum Polisi

Regional
Jual Ponsel Pakai Nama Jokowi dan Kaesang, Pria Ini Diringkus Polisi

Jual Ponsel Pakai Nama Jokowi dan Kaesang, Pria Ini Diringkus Polisi

Regional
Selain 8 Drum Avtur, Kursi dan Penutup Dek Kapal Panji Saputra Ditemukan

Selain 8 Drum Avtur, Kursi dan Penutup Dek Kapal Panji Saputra Ditemukan

Regional
Ikut Penjaringan Bakal Calon Bupati, 2 ASN Pemkab Mojokerto Dipanggil Bawaslu

Ikut Penjaringan Bakal Calon Bupati, 2 ASN Pemkab Mojokerto Dipanggil Bawaslu

Regional
Bangun 'Sister Village', Investor China Berinvestasi di Desa Sukajaya, Sukabumi

Bangun "Sister Village", Investor China Berinvestasi di Desa Sukajaya, Sukabumi

Regional
60.000 PJU Tenaga Surya Sasar Pedesaan di 24 Kabupaten/Kota di Jateng

60.000 PJU Tenaga Surya Sasar Pedesaan di 24 Kabupaten/Kota di Jateng

Regional
Gerakan #SaveBabi, Warga Tuntut Ganti Rugi atas Babi yang Mati di Sumut

Gerakan #SaveBabi, Warga Tuntut Ganti Rugi atas Babi yang Mati di Sumut

Regional
Risma Keluarkan Surat Edaran Antisipasi Wabah Pneumonia Wuhan dari China

Risma Keluarkan Surat Edaran Antisipasi Wabah Pneumonia Wuhan dari China

Regional
Warga Temukan 8 Drum Avtur, Diduga Milik Kapal Panji Saputra yang Hilang

Warga Temukan 8 Drum Avtur, Diduga Milik Kapal Panji Saputra yang Hilang

Regional
Pelajar Bunuh Begal Dituntut Pidana Pembinaan Selama 1 Tahun

Pelajar Bunuh Begal Dituntut Pidana Pembinaan Selama 1 Tahun

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X