Evaluasi Pilkada Langsung, PKB Nilai Pilkada Asimetris Lebih Rasional

Kompas.com - 12/11/2019, 17:53 WIB
juru bicara DPP PKB Syaiful Huda. handoutjuru bicara DPP PKB Syaiful Huda.

KOMPAS.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung.

Namun PKB mengusulkan Pilkada Asimetris dan itu lebih rasional dibanding pilkada langsung.

“Kami memahami keresahan mendagri terkait pelaksanaan pilkada langsung yang di beberapa wilayah lebih banyak menimbulkan dampak negatif. Tetapi jangan lupa di beberapa wilayah, mekanisme pilkada Langsung melahirkan banyak kepala daerah berprestasi yang membawa dampak kesejahteraan bagi warganya,” ujar Juru Bicara DPP PKB Syaiful Huda kepada Kompas.com melalui keterangan tertulisSelasa (12/10).

Huda menjelaskan, evaluasi akan dampak negatif Pilkada Langsung bisa saja dilaksanakan. Dari evaluasi tersebut akan diketahui peta wilayah di mana Pilkada Langsung memberikan dampak positif maupun negatif.


Baca juga: Soal Evaluasi Pilkada Langsung, Puan: Jangan Jadi Kemunduran

Kendati demikian, indikator-indikator evaluasi harus ditentukan terlebih dahulu serta bersifat terbuka terhadap akses publik.

“Di wilayah-wilayah yang dampak negatif Pilkada Langsung lebih mendominasi, bisa dipikirkan mekanisme pemilihan lain yang bisa menekan dampak negatif tersebut, bisa pemilihan melalui DPRD ataupun mekanisme yang lain,” ujarnya.

Pria yang juga menjabat sebagai ketua Komisi X DPR ini mengusulkan, mekanisme Pilkada Asimetris.

Pelaksanaan Pilkada Asimetris adalah mekanisme yang memungkinkan pelaksanaan Pilkada Langsung maupun Tak Langsung di berbagai wilayah Indonesia sesuai dengan kondisi objektif masing-masing daerah.

“Pilkada Asimetris ini menarik karena pelaksanaan pilkada sesuai dengan kondisi objektif masyarakat, baik dari sisi tingkat pendidikan, tingkat kerawanan keamanan, maupun tingkat kedewasaan politik pemilih di wilayah masing-masing,” katanya.

Opsi kedua yang bisa dipertimbangkan, kata Huda, adalah pemilihan tidak langsung di tingkat provinsi dan pemilihan langsung di tingkat kabupaten/kota.

Opsi ini didasari atas pemikiran bahwa gubernur merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat sehingga pemilihannya cukup melalui DPRD.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dirawat 3 Bulan, Orangutan Tapanuli Kembali Dilepasliarkan

Dirawat 3 Bulan, Orangutan Tapanuli Kembali Dilepasliarkan

Regional
Banjir Lumpur di Bandung Barat, Akses Jalan 2 Kampung Tertutup

Banjir Lumpur di Bandung Barat, Akses Jalan 2 Kampung Tertutup

Regional
9 Rumah Warga di Minahasa Rusak Diterjang Angin Puting Beliung

9 Rumah Warga di Minahasa Rusak Diterjang Angin Puting Beliung

Regional
Zaenal Tewas Dianiaya Polisi, Keluarga: Dia Juga Tidak Berdaya

Zaenal Tewas Dianiaya Polisi, Keluarga: Dia Juga Tidak Berdaya

Regional
Rekonstruksi Kasus Tewasnya Zaenal karena Dianiaya Polisi: 29 Adegan, Dipukul Traffic Corn

Rekonstruksi Kasus Tewasnya Zaenal karena Dianiaya Polisi: 29 Adegan, Dipukul Traffic Corn

Regional
Pengolahan Aspal Banyumas Diminta Ditutup karena Sebabkan Polusi, Pemilik: Terlalu Berlebihan

Pengolahan Aspal Banyumas Diminta Ditutup karena Sebabkan Polusi, Pemilik: Terlalu Berlebihan

Regional
Diduga Tipu Keluarga Sendiri, Dosen PTN di Sumbar Ditangkap

Diduga Tipu Keluarga Sendiri, Dosen PTN di Sumbar Ditangkap

Regional
4 Tahanan Narkoba Polresta Malang Kabur, Kapolresta: Kalau Ada Kelalaian Akan Diproses

4 Tahanan Narkoba Polresta Malang Kabur, Kapolresta: Kalau Ada Kelalaian Akan Diproses

Regional
Iming-iming Uang Rp 4.000, Kakek di Brebes Cabuli 8 Anak di Bawah Umur

Iming-iming Uang Rp 4.000, Kakek di Brebes Cabuli 8 Anak di Bawah Umur

Regional
Gubernur Ridwan Kamil Akan Desain Stasiun Al Jabbar

Gubernur Ridwan Kamil Akan Desain Stasiun Al Jabbar

Regional
Jelang Natal dan Tahun Baru, BPOM Purwokerto Temukan Makanan Tak Layak Edar

Jelang Natal dan Tahun Baru, BPOM Purwokerto Temukan Makanan Tak Layak Edar

Regional
Asyik Ngopi, Mahasiswa di Kediri Tewas Tertimpa Pohon

Asyik Ngopi, Mahasiswa di Kediri Tewas Tertimpa Pohon

Regional
Polisi Gadungan Peras Para Wanita Lewat Video Bugil, Korbannya Gadis hingga Wanita 50 Tahun

Polisi Gadungan Peras Para Wanita Lewat Video Bugil, Korbannya Gadis hingga Wanita 50 Tahun

Regional
Polisi Cek Legalitas Mobil Lamborghini yang Terbakar di Surabaya

Polisi Cek Legalitas Mobil Lamborghini yang Terbakar di Surabaya

Regional
Kronologi Penemuan Jasad Wanita Tanpa Busana Mengambang di Sungai

Kronologi Penemuan Jasad Wanita Tanpa Busana Mengambang di Sungai

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X