Evaluasi Pilkada Langsung, PKB Nilai Pilkada Asimetris Lebih Rasional

Kompas.com - 12/11/2019, 17:53 WIB
juru bicara DPP PKB Syaiful Huda. handoutjuru bicara DPP PKB Syaiful Huda.

KOMPAS.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung.

Namun PKB mengusulkan Pilkada Asimetris dan itu lebih rasional dibanding pilkada langsung.

“Kami memahami keresahan mendagri terkait pelaksanaan pilkada langsung yang di beberapa wilayah lebih banyak menimbulkan dampak negatif. Tetapi jangan lupa di beberapa wilayah, mekanisme pilkada Langsung melahirkan banyak kepala daerah berprestasi yang membawa dampak kesejahteraan bagi warganya,” ujar Juru Bicara DPP PKB Syaiful Huda kepada Kompas.com melalui keterangan tertulisSelasa (12/10).

Huda menjelaskan, evaluasi akan dampak negatif Pilkada Langsung bisa saja dilaksanakan. Dari evaluasi tersebut akan diketahui peta wilayah di mana Pilkada Langsung memberikan dampak positif maupun negatif.

Baca juga: Soal Evaluasi Pilkada Langsung, Puan: Jangan Jadi Kemunduran

 

Kendati demikian, indikator-indikator evaluasi harus ditentukan terlebih dahulu serta bersifat terbuka terhadap akses publik.

“Di wilayah-wilayah yang dampak negatif Pilkada Langsung lebih mendominasi, bisa dipikirkan mekanisme pemilihan lain yang bisa menekan dampak negatif tersebut, bisa pemilihan melalui DPRD ataupun mekanisme yang lain,” ujarnya.

Pria yang juga menjabat sebagai ketua Komisi X DPR ini mengusulkan, mekanisme Pilkada Asimetris.

Pelaksanaan Pilkada Asimetris adalah mekanisme yang memungkinkan pelaksanaan Pilkada Langsung maupun Tak Langsung di berbagai wilayah Indonesia sesuai dengan kondisi objektif masing-masing daerah.

“Pilkada Asimetris ini menarik karena pelaksanaan pilkada sesuai dengan kondisi objektif masyarakat, baik dari sisi tingkat pendidikan, tingkat kerawanan keamanan, maupun tingkat kedewasaan politik pemilih di wilayah masing-masing,” katanya.

Opsi kedua yang bisa dipertimbangkan, kata Huda, adalah pemilihan tidak langsung di tingkat provinsi dan pemilihan langsung di tingkat kabupaten/kota.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banten Catatkan Penambahan Kasus Tertinggi Covid-19, Disumbang dari Ponpes

Banten Catatkan Penambahan Kasus Tertinggi Covid-19, Disumbang dari Ponpes

Regional
Besok, Giliran Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja di Gedung DPRD Kalsel

Besok, Giliran Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja di Gedung DPRD Kalsel

Regional
Hasil Rapid Test Reaktif, 58 Napi di Lapas Perempuan Denpasar Diisolasi di Sel Khusus

Hasil Rapid Test Reaktif, 58 Napi di Lapas Perempuan Denpasar Diisolasi di Sel Khusus

Regional
Dilarang Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja, Mahasiswa UGM Kemping di Kampus

Dilarang Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja, Mahasiswa UGM Kemping di Kampus

Regional
Pasutri Spesialis Pembobol Jok Motor Ditangkap, Suami Ditembak Polisi

Pasutri Spesialis Pembobol Jok Motor Ditangkap, Suami Ditembak Polisi

Regional
Gegara Knalpot Racing, Warga Antarkampung di Papua Ribut, Satu Terluka Dianiaya

Gegara Knalpot Racing, Warga Antarkampung di Papua Ribut, Satu Terluka Dianiaya

Regional
Kecelakaan Beruntun di Jalan Jember-Lumajang, 2 Warga Tewas

Kecelakaan Beruntun di Jalan Jember-Lumajang, 2 Warga Tewas

Regional
Mahasiswa Kecewa Gubernur dan Wagub Kaltim Tak Bersikap Tolak UU Cipta Kerja

Mahasiswa Kecewa Gubernur dan Wagub Kaltim Tak Bersikap Tolak UU Cipta Kerja

Regional
Besok, Jenazah KH Abdullah Syukri Zarkasyi MA Dikebumikan di Pemakaman Keluarga

Besok, Jenazah KH Abdullah Syukri Zarkasyi MA Dikebumikan di Pemakaman Keluarga

Regional
Begini Respons Gugus Tugas Bone soal Emak-emak Berjoget di Pinggir Kolam Renang

Begini Respons Gugus Tugas Bone soal Emak-emak Berjoget di Pinggir Kolam Renang

Regional
Kronologi Tambang Batu Bara Ambles yang Tewaskan 11 Orang di Sumsel

Kronologi Tambang Batu Bara Ambles yang Tewaskan 11 Orang di Sumsel

Regional
Bawaslu Dalami Dugaan Campur Tangan Kadisdik Jatim di Pilkada Lamongan

Bawaslu Dalami Dugaan Campur Tangan Kadisdik Jatim di Pilkada Lamongan

Regional
Polisi Tangkap Pria yang Aniaya Bayi 5 Bulan, Anak Kandungnya Sendiri

Polisi Tangkap Pria yang Aniaya Bayi 5 Bulan, Anak Kandungnya Sendiri

Regional
Tambang Batu Bara Ilegal di Sumsel Ambles, 11 Orang Tewas

Tambang Batu Bara Ilegal di Sumsel Ambles, 11 Orang Tewas

Regional
Izin 5 Sektor Ini Harus Ditandatangani Bupati Jember, DPRD: Alasan Apa Pun Tidak Boleh

Izin 5 Sektor Ini Harus Ditandatangani Bupati Jember, DPRD: Alasan Apa Pun Tidak Boleh

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X