KOMPAS.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung.
Namun PKB mengusulkan Pilkada Asimetris dan itu lebih rasional dibanding pilkada langsung.
“Kami memahami keresahan mendagri terkait pelaksanaan pilkada langsung yang di beberapa wilayah lebih banyak menimbulkan dampak negatif. Tetapi jangan lupa di beberapa wilayah, mekanisme pilkada Langsung melahirkan banyak kepala daerah berprestasi yang membawa dampak kesejahteraan bagi warganya,” ujar Juru Bicara DPP PKB Syaiful Huda kepada Kompas.com melalui keterangan tertulis, Selasa (12/10).
Huda menjelaskan, evaluasi akan dampak negatif Pilkada Langsung bisa saja dilaksanakan. Dari evaluasi tersebut akan diketahui peta wilayah di mana Pilkada Langsung memberikan dampak positif maupun negatif.
Baca juga: Soal Evaluasi Pilkada Langsung, Puan: Jangan Jadi Kemunduran
Kendati demikian, indikator-indikator evaluasi harus ditentukan terlebih dahulu serta bersifat terbuka terhadap akses publik.
“Di wilayah-wilayah yang dampak negatif Pilkada Langsung lebih mendominasi, bisa dipikirkan mekanisme pemilihan lain yang bisa menekan dampak negatif tersebut, bisa pemilihan melalui DPRD ataupun mekanisme yang lain,” ujarnya.
Pria yang juga menjabat sebagai ketua Komisi X DPR ini mengusulkan, mekanisme Pilkada Asimetris.
Pelaksanaan Pilkada Asimetris adalah mekanisme yang memungkinkan pelaksanaan Pilkada Langsung maupun Tak Langsung di berbagai wilayah Indonesia sesuai dengan kondisi objektif masing-masing daerah.
“Pilkada Asimetris ini menarik karena pelaksanaan pilkada sesuai dengan kondisi objektif masyarakat, baik dari sisi tingkat pendidikan, tingkat kerawanan keamanan, maupun tingkat kedewasaan politik pemilih di wilayah masing-masing,” katanya.
Opsi kedua yang bisa dipertimbangkan, kata Huda, adalah pemilihan tidak langsung di tingkat provinsi dan pemilihan langsung di tingkat kabupaten/kota.
Opsi ini didasari atas pemikiran bahwa gubernur merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat sehingga pemilihannya cukup melalui DPRD.
