Pemkab Kudus Terima Opini WTP meski Bupati Kena OTT

KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, masih bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam menyajikan laporan keuangan, meski mantan Bupati Kudus M Tamzil terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

"Dengan catatan, sepanjang OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Kudus tidak bersinggungan dengan keuangan negara," ujar Kepala Subauditorat I BPK Perwakilan Jateng Bagus Kurniawan, saat menghadiri gelar pengawasan daerah dan peresmian implementasi integrasi Simren, Simda, dan E-Sakip di Pendopo Kabupaten Kudus, Selasa (12/11/2019).

Baca juga: Kasus Suap Mantan Bupati Kudus: Ajudan Berkali-kali Minta Uang Ratusan Juta

Bagus mencontohkan, kasus yang ditangani KPK di Jepara ternyata tidak memengaruhi pemda setempat dalam meraih opini WTP.

Sepanjang OTT di Kudus tidak ada sangkut pautnya dengan keuangan daerah, tentunya masih bisa meraih WTP.

Selain itu, Bagus mengatakan, persoalan aset daerah masih menjadi momok yang harus diperbaiki secara bertahap agar bisa meraih opini WTP.

Di Jawa Tengah hingga kini masih ada satu kabupaten yang belum mendapatkan opini WTP, yakni Kabupaten Brebes.

"Analisis sederhana kami, sepanjang pemerintah daerah menindak lanjuti hasil temuan BPK dengan cepat, biasanya hasilnya juga bagus. Berbeda dengan yang tindak lanjutnya masih rendah hasilnya tentu bisa seperti Brebes masih wajar dengan pengecualian (WDP)," ujar dia.

Ketika tidak ditindaklanjuti sesuai target waktu, maka bisa dimunculkan surat perintah penyidikan.

Pada kesempatan tersebut, Bagus juga mengapresiasi langkah Pemkab Kudus yang meluncurkan sistem terintegrasi mulai dari perencanaan, keuangan daerah, hingga akuntabilitas kinerja.

"Pemkab Kudus berupaya meningkatkan kinerja tanpa mempermasalahkan keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Tentunya sangat bagus," ujar Bagus.

Kepala Inspektorat Kabupaten Kudus Adi Harjono optimistis Kudus masih bisa mendapatkan opini WTP.

Baca juga: KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Bupati Kudus

Hal itu mengingat kasus OTT mantan bupati Kudus untuk sementara memang tidak terkait dengan keuangan daerah.

"Berbeda ketika OTT KPK tersebut ternyata juga merembet hingga soal lelang barang dan jasa di Kudus, tentunya bisa memengaruhi opini WTP Kabupaten Kudus," ujar dia.

Pemkab Kudus saat ini tercatat sudah delapan kali mendapatkan opini WTP.